Pegawai Honorer Tangsel Desak Pemerintah Cari Solusi

TANGERANG, (KB).- Pegawai honorer di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendesak kepada pemerintahan untuk mencarikan solusi setelah keberadaan tenaga honorer disepakati akan dihapus dalam status kepegawaian di pemerintahan.

Sekretaris Forum Honorer Kota Tangsel Abdul Azis mengatakan, permintaan tersebut diajukan, karena putusan pemerintah menghapus tenaga honorer akan berdampak besar, yaitu pengangguran.

“Karena itu pemerintah harus memberikan solusi, sebab dampak dari segala agenda itu pasti ada konsekuensi,” katanya, Ahad (26/1/2020).

Peraturan pemerintah terkait penghapusan tenaga honorer mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ia menuturkan, jika nanti para pegawai honorer dinaikkan statusnya menjadi PPPK melalui tes, maka pemerintah juga harus melakukannya secara transparan.

“Kami (honorer) sangat berharap pada pemerintah untuk transparasi terhadap penyeleksian, jangan ada bahasa yang mencuat, intrik, dan titipan atau apa,” ujarnya.

Selain itu, dia menilai, pegawai honorer khususnya di Tangerang Selatan memiliki kemampuan yang setara dengan ASN atau PPPK yang saat ini ada.

‚ÄúTransparasi saja kalau memang mereka punya kesempatan kenapa tidak. Karena, SDM kami juga baik. Tetapi, bagi yang tidak diterima juga harus terima,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany berkomitmen untuk memperjuangkan nasib 8.000 tenaga honorer yang kini nasibnya berada di ujung tanduk. Apalagi, diakui dia, nasib mereka terancam, karena ada kebijakan Pemerintah Pusat untuk menghapus tenaga honorer yang bekerja di lingkup pemerintahan.

Namun, kebijakan tersebut menimbulkan polemik, khususnya di pemerintahan daerah, seperti Pemerintah Kota Tangsel. Sebagai kepala daerah, dia menyatakan, bahwa dia tak akan tinggal diam. Ia akan tetap memperjuangkan nasib para tenaga honorer yang telah membantu jalannya roda pemerintahan sejak Tangsel berdiri.

“Kan Tangsel masih butuh pegawai, nanti saya khawatir kalau misalnya dihilangkan, entar bagaimana (jalannya roda pemerintahan)?,” tuturnya.

Menurut dia, penghapusan atau pemutusan kerja para pegawai honorer tak bisa dilakukan begitu saja.

“Enggaklah, pasti kami pikirkan. Pasti kami akan berjuanglah enggak mungkin (diputuskan),” katanya.

Ia mengatakan, memperjuangkan nasib honorer tersebut, karena mereka telah berjasa sejak Tangsel berdiri 11 tahun yang lalu.

“Tangsel termasuk wilayah baru, usianya baru 11 tahun, saya ingat persis saat saya jadi wali kota, kami kan moratorium (penundaan), jadi tidak boleh ada penerimaan ASN atau PPPK, sehingga kan ada tenaga honorer yang membantu kami untuk proses penyelenggaraan daerah otonom baru,” ujarnya.

Untuk itu, saat ini, pihaknya masih mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Kemarin kan ada solusi untuk dijadikan PPPK dan lainnya (ASN). Nah nanti kami diskusikan lagi, kami bahas lagi seperti apa sih sebetulnya penghapusan honorer, terus pengangkatan PPPK. Nanti kami lihat lagi deh turunannya (aturannya) seperti apa,” ucapnya.

Meski demikian, dia meminta kepada para tenaga honorer untuk terus menunjukkan kualitas kerjanya.

“Yang penting, yang pasti teman-teman honorer juga harus meningkatkan profesionalitas, kompetensi, dan kemampuan kerja, serta tunjukkan kalau memang honorer tak kalah baiknya secara kualitas dibandingkan dengan ASN dan PPPK,” tuturnya. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here