PDIP Minta Pelantikan Ati Dibatalkan, Pemilihan Wakil Wali Kota Cilegon Dinilai Cacat Hukum

Suasana Konpers yang digelar di Sekretariat DPC PDIP Kota Cilegon turut hadir Sekretaris DPC PDIP Agus Suparman, Ketua BMI Supriyadi, Anggota DPRD Yusuf Amin dan salah seorang caleg Ahmad Sudrajat, Senin (20/5/2019).*

CILEGON, (KB).- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Cilegon meminta pelantikan Ati Marliati sebagai Wakil Wali Kota terpilih dibatalkan. Sebab, proses pemilihan wakil wali kota tersebut dinilai cacat hukum.

Hal itu disampaikan sejumlah pengurus DPC PDIP Kota Cilegon yang menggelar konferensi pers, di sekretariat Jalan Stasiun, Kelurahan Jombangwetan, Kecamatan Jombang, Senin (20/5/2019).

“Kami melihat, wakil wali kota terpilih tidak usah dilantik. Sebaiknya dibatalkan karena dalam prosesnya cacat hukum. Pada proses pendaftaran dan verifikasi dilakukan, ada salah satu persyaratan yang tidak dilengkapi, namun lolos,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Bidang Hukum Tb. Amri Wardhana.

Kekurangan dari pencalonan tersebut, menurut dia, tidak ada surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar. Sebab, wakil wali kota terpilih Hj.Ati Marliati hanya mendapat rekomendasi dari DPD Kota Cilegon dan DPD Provinsi Banten. Meski pemilihan sudah terjadi, kata dia, pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut.

“Kami melihat salah satu calon yang diusung oleh Partai Golkar tidak memenuhi persyaratan administrasi, karena tidak ada surat rekomendasi dari DPP. Dalam proses verifikasi, saat itu Panlih mengatakan apabila ada yang kurang, maka akan dihubungi. Tetapi, panlih mengatakan syarat administrasi kedua calon itu sudah lengkap. Namun di kemudian hari, salah satu calon itu direkomendasi oleh DPD bukan dari DPP,” ujarnya.

Namun karena saat itu bersifat tertutup dan hari ini baru mengetahui, kata dia, jelas terjadi pelanggaran terhadap UU No.10/2016 pasal 176 atau UU No.7/2017, dimana syarat pendaftaran untuk mengikuti pemilu atau pemilukada itu harus ditandatangani oleh pengurus pusat.

“Ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen atau nama lainnya di tingkat kepengurusan pusat di partai politik. Artinya, persyaratan untuk mencalonkan kepala daerah harus mendapatkan rekomendasi dari DPP. Oleh karena itu, meski sudah berjalan pemilihannya, seharusnya panlih mendiskualifikasi calon tersebut. Tapi ini tidak,” tuturnya.

Untuk itu, kata dia, sampai dengan saat ini Gubernur Banten belum mengeluarkan surat keputusan karena terganjal aturan. Apalagi jika dikeluarkannya sekarang, menurut dia, juga menyalahi aturan lagi.

“Oleh karena itu, kami akan menyurati yang tembusannya kepada Mendagri. Bahkan kepada presiden untuk menjelaskan ini semua. Jadi secara hukum, meski pemilihannya sudah lewat, namun jika ditemukan cacat hukum bisa didiskualifikasi atau dibatalkan.Karena yang benar dalam persyaratan administrasi adalah calon nomor 2 yakni Reno Yanuar, yang mengantongi SK rekomendasi dari DPP. Kalaupun diulang, ini tidak mungkin. Sebab, ini bukan prosesnya yang salah. Karena panlihnya menetapkan orang yang persyaratannya kurang. Dan ada apa?,” ucapnya.

Untuk diketahui, pada 12 April 2019 DPRD Kota Cilegon menggelar pemilihan Wakil Wali Kota Cilegon sisa jabatan 2016-2021. Dalam pemilihan wakil wali kota tersebut, terdapat dua calon yakni nomor urut 1 Ratu Ati Marliati dan nomor urut 2 Reno Yanuar.

Dari total 34 suara anggota DPRD Kota Cilegon, Ati mendapatkan 28 suara pada pemilihan dan calon nomor urut 2 Reno Yanuar meraih 6 suara. Namun hampir satu bulan pasca pemilihan Wakil Wali Kota Cilegon, pelantikan Ratu Ati Marliati sebagai Wakil Wali Kota Cilegon terpilih belum jelas. Sampai saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum juga memberikan sinyal terkait penandatanganan usulan pelantikan Ratu Ati oleh Gubernur Banten Wahidin Halim.

Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten Gunawan Rusminto belum mendapatkan kabar perkembangan usulan pelantikan Ratu Ati. Padahal, pihaknya telah melayangkan usulan pelantikan tersebut. (HS)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here