PBI BPJS Kesehatan Didorong ke Kabupaten/Kota

SERANG, (KB).- DPRD Banten mendorong Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dibebankan kepada kabupaten/ kota. Sehingga, Pemprov Banten bisa lebih fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan.

Hal itu dikatakan Komisi V DPRD Banten M. Nizar, kepada Kabar Banten, Selasa (10/3/2020), ketika dimintai tanggapan tentang putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Menurut Nizar, pemprov fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan jika tanggungan PBI dibebankan kepada kabupaten/kota. Jika pemprov dan kabupaten/kota sama-sama menanggung PBI dan data kemiskinannya sama, maka dapat dikatakan satu orang miskin menerima dua dana bantuan PBI.

“Nah ini belum dijawab, karena ada kewajiban pemprov dan kabupaten/kota menyiapkan dana untuk penanggulangan,” kata Nizar.

Dia mengatakan, kuota 600 ribu lebih warga Banten yang menerima PBI sebetulnya sudah sesuai dengan jumlah angka kemiskinan Banten, sebesar 5 persen sebagaimana dirilis BPS Banten. Jika mengacu pada data kemiskinan tersebut, jumlah kuota PBI tak perlu lagi bertambah. Adapun yang perlu dipastikan yaitu penerimanya benar-benar tepat sasaran.

“Sebenarnya 600 sesuai angka kemiskinan, kalau sesuai sudah sesuai,” ucapnya.

Sementara itu, Pemprov Banten belum menentukan sikap terkait kuota penerima bantuan iuran (PBI) pasca-Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Sebab, pemprov belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari pemerintah pusat, terutama terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan klas III ditanggung oleh pemerintah.

Diketahui, MA mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan. Dengan demikian, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS kesehatan per 1 Januari 2020. Keputusan MA tersebut merupakan tindak lanjut gugatan yang dilayangkan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI).

Baca Juga : MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, pihaknya belum menerima pemberitahuan secara resmi dari pemerintah pusat terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, terutama untuk klas III yang biayanya ditanggung pemerintah.

“Belum ada pemberitaan resmi terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS untuk klas III yang ditanggung oleh pemerintah,” katanya saat dihubungi, Selasa (10/3/2020).

Dengan demikian, kata dia, pihaknya belum bisa memutuskan terkait kuota PBI yang sebelumnya berkurang akibat kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan yang berlaku sejak Januari 2020.

“Ya, karena ketika kami konfirmasi ke BPJS, mereka (BPJS) masih bilang bahwa untuk PBI yang ditanggung pemerintah tetap naik,” ucapnya.

Berdasarkan catatan, Pemprov Banten mengurangi kuota PBI BPJS Kesehatan untuk tahun anggaran 2020. Hal tersebut terjadi sebagai dampak dari naiknya tarif iuran per 1 Januari lalu, dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per bulan. Adapun pengurangan kuotanya mencapai 274.000, dari 900.000 pada tahun anggaran 2019 menjadi sekitar 626.000 pada tahun anggaran 2020.

Untuk memastikan terkait pembatalan tersebut, rencananya dalam waktu dekat pihaknya akan diundang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Rencananya Kamis (Maret) kami diundang oleh Kemendagri terkait JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” ucapnya.

Tambah peserta

Berbeda dengan Pemprov Banten yang belum menentukan sikap, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang berencana akan melakukan penambahan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal tersebut dilakukan jika adanya keputusan terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Dinkes Kabupaten Serang Wahyu Suwardi menuturkan, terkait pembatalan iuran BPJS Kesehatan hingga saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi lebih detail dari pusat.

Namun, jika memang akan dilakukan pembatalan, maka Dinkes berencana akan melakukan penambahan peserta PBI di anggaran perubahan 2020.

“Kalau memang benar dibatalkan, kami nanti akan menambahkan kuota peserta PBI. Tapi bukan sekarang nanti di perubahan,” kata Wahyu kepada wartawan, Selasa (10/3/2020).

Saat ini, kata dia, setiap bulannya Dinkes Kabupaten Serang membayarkan iuran untuk 42.808 peserta PBI sebesar Rp 1,7 miliar kepada BPJS Kesehatan. Jumlah tersebut dibayarkan sesuai dengan besaran iuran yang telah ditetapkan per awal Januari 2020 kemarin yakni sebesar Rp 42.000 untuk peserta kelas III. Sebab, sebelumnya untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta PBI hanya Rp 23.000 saja sebelum adanya kenaikan.

“Tapi kami lagi nunggu, kalau menurut pihak BPJS mereka juga harus tunduk pada peraturan yang ada. Cuma kalau mau berubah kan kami perlu melakukan pergeseran anggarannya dulu,” ujarnya.

Setelah menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) diberikan, maka pihaknya akan susun kembali rencana pergeseran anggarannya. Sebab, tahun ini sebelumnya kuota peserta PBI ditargetkan 45.000 orang, namun terpaksa dikurangi karena ada yang meninggal, peserta tidak menggunakan kartunya dan alamat tidak sesuai.

“Kami tetap normatif menunggu aturannya sambil membahas dengan Pemkab bagaimana pergeseran anggarannya. Target awal itu kan ada 45.000 PBI tapi ternyata ada data meninggal, peserta tidak menggunakan kartunya dan tidak ada alamatnya kemudian kemarin dikurangi. Tapi bulan ini nambah hampir 200 lebih hingga Maret 2020,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan Serang M Iqbal Anas Ma’ruf menuturkan, saat ini salinan hasil putusan MA terkait pembatalan kenaikan belum diterima. Sehingga pihaknya belum dapat menjelaskan lebih detail terkait putusan tersebut. Sehingga, pihaknya akan menunggu salinan putusan MA tersebut diterima.

“Sampai saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan putusan MA tersebut, sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut,” katanya.

Secara terpisah, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyambut gembira pembatalan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Agung (MA). Sebab, menurut dia, pembatalan itu sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya yang merasa keberatan dengan kenaikan tersebut.

“Kenaikan BPJS sudah diputuskan MA bahwa tidak jadi naik ini yang ditunggu masyarakat,” ujar Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Selasa (10/3/2020).

Tatu berharap, ke depannya partisipasi kepesertaan mandiri BPJS kesehatan bisa terus masuk. Agar terjadi subsidi silang.

“Jadi kalau besarannya tidak naik tidak jadi persoalan kalau ada subsidi silang berjalan. Sekarang peserta BPJS mandiri di Indonesia masih terbatas,” tuturnya. (Tim Kabar Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here