Pasien Miskin Bisa Berobat Gratis

program berobat gratis banten

SERANG, (KB).- Pemprov Banten sedang menggodok Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Program Berobat Gratis untuk warga miskin yang diinisiasi Gubernur Banten Wahidin Halim. Ditargetkan program tersebut sudah bisa berjalan pada 2017. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Sigit Wardojo mengatakan, pihaknya masih menyiapkan pergub sebagai payung hukum untuk merealisasikan program berobat gratis tersebut.

“Kita bertahap, tahun ini dengan dua rumah sakit milik pemprov dulu. Sekarang sedang dirancang pergubnya. Jadi belum besok ya. Tergantung selesai pergubnya, karena harus ada payung hukum. Insya Allah sebelum lebaran,” ujar Sigit, seusai pertemuan dengan gubernur di ruang kerjanya, Selasa (30/5/2017).

Ia menjelaskan, dalam pergub akan diatur mengenai mekanisme dan alur pelayanan rumah sakit terhadap pasien kurang mampu. “Jadi nanti pasien tinggal menyerahkan KTP. Kemudian oleh rumah sakit disiapkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pasien tersebut tidak mampu, bukan anggota BPJS. Jadi tidak perlu SKTM,” ujar Sigit.

Untuk mengcover pasien miskin tersebut pemprov sudah mengalokasikan sekitar Rp 23 miliar.”Anggaran Rp 20 miliaran. Itu terbagi ke RSU Banten dan RSUD Malingping,” ujarnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, saat ini program berobat gratis tersebut masih tahap pemantapan. “Lagi didesain, rancang bangun. Kita ingin tau juga data BPJS. Orang yang tidak sanggup bayar asuransi (BPJS) yang kita bidik. Bahwa sebetulnya APBN, APBD sudah menyediakan itu. Artinya sudah melakukan upaya penggratisan. Cuma kita belum dapat info yang valid dari BPJS. Berapa yang belum mendapatkan kartu BPJS, dan berapa orang yang tidak mampu,” tuturnya.

baca juga : WH MInta RS Jangan Persulit Pasien Miskin

segera merampungkan pergub

Sementara ini, memang baru akan dijalankan di dua rumah sakit pemprov. Namun, kata dia, ke depan seluruh kabupaten/kota akan mengimplementasikannya, termasuk membidik rumah sakit swasta dan klinik. “Ini kan baru uji coba, berikutnya seluruh daerah. Tunggu, kita akan melakukan upaya-upaya mengumpulan data, mendesain bagaimana baiknya. Saya dulu di Kota Tangerang itu kerja sama dengan 35 rumah sakit,” katanya.

Di lokasi yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Banten, Hudaya Latuconsina mengatakan, pada 2017 pemprov sudah mengalokasikan sekitar Rp 23 miliar untuk program berobat gratis bagi warga miskin. “Rp 21 miliar di RSU Banten, Rp 2 miliar di RSU Malingping,” ujarnya.

Menurutnya, gubernur sudah menginstruksikan agar segera merampungkan pergub tersebut. “Kalau Pak Gubernur bilang harus dibuat dulu pergubnya. Kalau memang skemanya jelas buat saja, jangan berhari-hari. Harapannya lebih cepat, kemudian perangkat disiapkan.

Saya belum tau apakah bisa bulan ini atau bulan depan. Harusnya dari sekarang, toh anggaran sudah ada,” kata dia. Ia menjelaskan, RSU Banten dan Malingping akan menyediakan surat pernyataan bagi pasien-pasien tidak mampu.

“Tinggal kasih KTP, nanti mereka mengisi surat pernyataan, jadi tidak perlu lagi ada SKTM. Kemudian jika diketahui pasien itu ternyata orang mampu, dia harus kembalikan biaya pengobatan,” tuturnya.

Menurutnya, program berobat gratis ini perlu juga sinergis dengan Dinsos. “Ini kaitannya dengan data warga miskin by name by address. Kalau itu valid, serahkan saja ke rumah sakit. Jadi begitu orang datang ke rumah sakit, tinggal dilihat saja databasenya, orang mampu atau tidak,” ucapnya. (H-42)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here