Rabu, 16 Januari 2019

Pascabencana Tsunami Selat Sunda, Butuh Rp 13 M Tuntaskan Huntara

PANDEGLANG, (KB).- Anggaran pembangunan hunian sementara (Huntara) untuk korban tsunami di delapan wilayah kecamatan nilainya masih kurang. Pemkab Pandeglang mengklaim, untuk menuntaskan pembangunan sebanyak 1.071 huntara dibutuhkan anggaran sebesar Rp 13 miliar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang menyebutkan rencana awal pembangunan huntara sebanyak 1.071 unit dan 100 unit telah ditangani Bank Nasional Indonesia (BNI) di Kecamatan Sumur. Sedangkan pemerintah daerah akan membangun sebanyak 100 unit huntara tahap awal di Kecamatan Carita dengan anggaran senilai Rp 10 juta per unit.

Kepala BPKD Pandeglang, Ramadani mengatakan, pemerintah daerah masih membutuhkan sebanyak Rp 10 miliar untuk membangun huntara, karena jumlah hunian sementara yang akan dibangun mencapai seribu lebih.

“Itu jumlahnya 1.071 huntara yang akan kita bangun. Sebanyak 100 huntara ditanggung oleh BNI di Sumur. Berarti sisa 971 unit lagi dengan biaya Rp 10 juta per unit. Jadi dikali per unit Rp 10 juta, jadi masih butuh Rp 10 miliar,” kata Kepala BPKD Pandeglang Ramadani saat ditemui di gedung pendopo usai rapat dengan BPKP Provinsi Banten, Kamis (10/1/2019).

Ia mengatakan, pekerjaan hutara akan diberikan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). Sedangkan soal kekurangan anggaran, pemerintah masih terus mencari.

“Kita prioritaskan sesuai dengan amanat Pak Kapolda untuk membangun huntara Rp 1 miliar. Berarti akan kita serahkan ke Kepala DPKPP sebagai penanggung jawab pembangunan huntara. Termasuk pengadaan peralatan kerja kemungkinan semuanya akan memakan biaya Rp 1,2 miliar. Rinciannya, Rp 1 miliar untuk 100 unit huntara. Sisanya Rp 200 juta untuk pengadaan 30 jenis peralatan,” katanya.

Sementara itu, Sekda Pandeglang, Fery Hasanudin belum mengetahui secara detail total bantuan yang sudah masuk baik ke rekening Pemkab maupun pihak-pihak yang diberikan amanah untuk menerima bantuan dari berbagai pihak.

“Baru kita kumpulkan data, karena bantuan itu datangnya ke beberapa pihak. Tapi untuk sementara yang saya ingat dan catat total anggarannya Rp 1,8 miliar dan ada tambahan lain dari pendapatan lelang kendaraan yang dilakukan oleh BPKD itu dimasukkan ke pendapatan dan untuk uraiannya akan dituangkan dalam rencana kegiatan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD,” ujarnya. (Ade Taufik/EM)*


Sekilas Info

Toyota Rush Terperosok ke Jurang

PANDEGLANG, (KB).- Sebuah mobil Toyota Rush putih A 1286 KD mengalami kecelakaan tunggal terperosok ke jurang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *