Pasca-Pencopotan Beberapa Pejabat, Komisi I Soroti Kekosongan Jabatan di Pemprov Banten

SERANG, (KB).- Komisi I DPRD Banten menyoroti kekosongan jabatan setingkat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan Kepala Biro di Lingkungan Pemprov Banten yang semakin bertambah, pascapencopotan beberapa pejabat.

Dewan mendorong agar jabatan yang kosong segera diisi, sehingga tidak terlalu lama dijabat pelaksana tugas (plt) dengan kewenangan terbatas.

Ketua Komisi I DPRD Banten Asep Hidayat mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan pencopotan yang dilakukan Pemprov Banten terhadap kepala OPD dan biro. Sebab, menurut aturan pencopotan tersebut dibenarkan jika pejabat yang bersangkutan sudah menduduki jabatannya lebih dari lima tahun.

“Pencopotan itu kalau acuannya lebih dari pada lima tahun memang harus diganti. Nah yang dicopot-copot atau yang sedang rencana itu sudah menduduki lima tahun belum. Mungkin kalau itu ketentuannya benar, karena sebuah jabatan yang dipimpin oleh seorang pejabat kalau sudah melebih lima tahun itu harus di copot,” ucapnya.

Pejabat yang dicopot juga tak sepatutnya dibiarkan tanpa pekerjaan atau non job. Dia bisa disalurkan kepada jabatan di lembaga lain.

“Artinya bisa disalurkan kepada mutasi atau kepada jabatan lembaga lain. Kalau itu rasional dan sesuai,” ujarnya.

Baca Juga : Setelah Karo Kesra, Dua Kepala OPD Pemprov Banten Dievaluasi

Akan tetapi, dia menekankan, agar pemberian posisi baru kepada pejabat yang dicopot harus memperhitungkan rekam jejak bersangkutan.

“Kalau tidak ada masalah ya mereka berikan job lagi, kalau sudah sesuai lebih tinggi kalau memang kondisinya bagus. Profesionalismenya jelas, disiplinnya jelas, kemudian akuntabel yang jelas, itu boleh,” tuturnya.

Pemberian jabatan baru pascaadanya pencopotan merupakan bentuk penghargaan atas kinerja bersangkutan selama menjadi ASN.

“Karena prestasi sebuah jabatan kepada profesionalisme ASN dengan cara meningkatkan jabatannya, posisinya. Terkecuali orang malas, tidak disiplin ya turunkan juga wajar-wajar aja. Bergantung sejauh mana konteksnya. Kalau konteksnya bagus ya harus berikan dong yang lebih bagus,” ucapnya.

Politisi Partai Demokrat ini memandang pencopotan jabatan merupakan fenomena biasa. Dia menekankan agar jabatan yang ditinggalkannya tak terlalu lama dibiarkan mengalami kekosongan, atau hanya diisi plt.

“Lembaga-lembaga tadi jabatannya jangan dibiarkan kosong terus, misalnya Plt terus. Beda loh profesionalisme sebuah jabatan kalau dipegang oleh plt, dengan jabatan yang jelas-jelas sudah definitif itu tanggung jawabnya lain-lain. Saya berharap bahwa Pemerintah (Provinsi) Banten segera berkoordinasi antara eksekutif dengan legislatif hayu bareng demi profesionalisme,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here