Jumat, 20 Juli 2018

Pasca-Libur Idulfitri 1439 Hijriah, Pemkab Serang tak Lakukan Operasi Yustisi

Tidak seperti biasanya, pascalibur Lebaran 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang tidak akan melakukan operasi yustisi terhadap warga pendatang di wilayahnya. Sementara, untuk pemantauan terhadap warga pendatang, Disdukcapil memantau lewat pelayanan dokumen kependudukan.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kabupaten Serang, Witarsono mengatakan, tahun ini tidak ada operasi yustisi. “Gak ada operasi yustisi,” katanya, Kamis (21/6/2018). Untuk pemantauan para pendatang, ujar dia, pihaknya akan melakukan pemantauannya lewat pelayanan dokumen kependudukan. “Karena, kalau dia (pendatang) datang secara sistem, dia butuh pelayanan Disdukcapil, jadi dengan sendirinya kalau butuh dokumen kependudukan mereka akan datang,” ucapnya.

Untuk jumlah pendatang, tutur dia, jika melihat pengalaman tahun sebelumnya, yang masuk ke Kabupaten Serang, justru lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang keluar dari Kabupaten Serang. “Pada 2017 warga Kabupaten Serang yang pindah ke luar Kabupaten Serang kurang lebih 14.000 jiwa, perpindahannya tersebar di 28 provinsi. Jadi, kalau melihat pengalaman, perbandingan yang masuk 3.000 orang, yang keluar sekitar 14.000 orang,” katanya.

Sementara, di 2018, warga yang mengajukan perpindahan keluar kabupaten sampai Mei 2018, sekitar 1.200 orang, kebanyakan antarkabupaten, kota dalam provinsi pindahnya. “Tujuan pindahnya, kami tidak tahu pasti, tapi kebanyakan, karena kerja, nikah, itu kalau dilihat spesifikasi umumnya,” ujarnya.

Menurut dia, setiap bulannya rata-rata tidak kurang dari 1.000 warga Kabupaten Serang yang mengajukan dokumen perpindahan dari Kabupaten Serang. “Sementara, yang masuk sekitar 700 orang, itu yang tercatat di sistem. Terkait pengajuan pindah itu hak seseorang mau pindah ke mana yang penting sesuai prosedur. Kami tidak menelisik mau apa mereka pindah, kerja, kuliah atau apa, yang jelas dia mengajukan dokumen pindah,” ucapnya. (YY)*


Sekilas Info

Pencopotan Pejabat Pemprov Banten, Fitron: Ada Sanksi yang Lebih Manusiawi

SERANG, (KB).- Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Fitron Nur Ikhsan meminta Gubernur Banten Wahidin Halim …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *