Minggu, 23 September 2018

Partai Politik Dilarang Gunakan Gambar Tokoh 

SERANG, (KB).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten melarang partai politik menggunakan gambar tokoh yang bukan pengurus parpol serta presiden dan wakil presiden, sebagai alat peraga kampanye Pemilihan legislatif (pileg) 2019 dan Pilkada serentak 2018. Partai politik (parpol) atau pasangan calon (paslon) yang membandel, diancam sanksi.

Komisioner KPU Provinsi Banten, Syaeful Bahri mengatakan, sanksi yang dikenakan dapat berupa penertiban alat peraga kampanye (APK) parpol atau paslon pilkada. “Jadi Pak Jokowi dan Pak JK kan sudah pasti karena dia kepala negara dan masih menjabat. Dalam baliho dan spanduk dilarang dicantumkan foto-foto presiden,” katanya saat dihubungi Kabar Banten, Selasa (27/2/2018).

Larangan penggunaan foto presiden dan wapres merupakan perintah langsung dari KPU RI sebagaimana terlampir dalam surat edaran yang telah diterima KPU Provinsi Banten. “Ada dalam PKPU (Peraturan KPU) tentang kampanye. Sanksinya ya alat peraganya diturunkan, sanksi selanjutnya nanti terserah panwaslu nanti,” tuturnya.

Disinggung apakah foto yang tidak boleh digunakan kampanye juga termasuk foto mantan presiden dan wapres, ia tidak dapat memastikannya. Menurutnya, KPU Provinsi Banten harus terlebih dahulu konsultasi dengan KPU RI untuk meminta jawaban pasti. “Kalau kita dapat informasi presiden yang masih menjabat,” tuturnya.

Ia mengimbau agar untuk saat ini parpol tidak melakukan kampanye pileg, karena kampanye pileg belum dapat dilakukan sebelum penetapan calon legislatif. “Masa kampanye belum dimulai karena sekarang penetapannya (masa kampanye) setelah penetapan caleg, kalau sudah tetap baru boleh kampanye,” katanya.

Penetapan masa kampanye Pileg 2019 berbeda dengan pileg sebelumnya. Pada Pileg 2019 parpol hanya boleh berkampanye setelah penetapan caleg, sedangkan pileg sebelumnya parpol sudah diperbolehkan kampanye tiga hari setelah pengundian nomor urut parpol. “Sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 parpol boleh kampanye setelah caleg ditetapkan DPT, bulan September tahapan Pileg dan Pilpres 2019. Kalau menyosialisasikan nomor urut boleh,” katanya.

Berlebihan

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Banten, Asep Rahmatullah menilai, KPU terlalu berlebihan dalam membuat aturan tersebut.”Seharusnya, dalam alam demokrasi rakyat harus diberi kebebasan dalam memeriahkan kampanye untuk memasang foto tokoh nasional yang menjadi inspirasi dan panutan mereka,” ujarnya. Terlebih Soekarno, menurutnya sang proklamator tersebut dicintai oleh rakyatnya.”Saya engga mengerti KPU membuat aturan dan membatasi untuk tidak memasang tokoh apa lagi sekelas Bung Karno. Relevansinya apa,” tuturnya.

Menurutnya, rakyat bebas memasang foto tokoh-tokoh yang diidolakan untuk mengekspresikan kecintaannya terhadap tokoh tersebut.”Demokrasi itu pilihan buat rakyat. Jadi rakyat mau memasang foto tokoh yang menjadi pilihan itu sah-sah saja,” ucapnya. Ia mengatakan, PDIP akan melakukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Konstitusi. “Kami PDIP akan melakukan judisial review ke MK berkaitan dengan aturan KPU yang seperti itu,” kata Ketua DPRD Banten ini. (SN/RI)***


Sekilas Info

47 Desa di Kabupaten Serang Terdampak Kekeringan

SERANG, (KB).- Sebanyak 47 desa di 11 kecamatan di Kabupaten Serang kesulitan mendapatkan air bersih, karena …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *