Parkir tak Berizin Masuk Kas Daerah, Komisi III Pertanyakan Landasan Hukum

SERANG, (KB).- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang menyatakan, pengelolaan parkir di supermarket, di Kawasan Sempu, Kota Serang tidak berizin sejak tiga tahun lalu. Meski begitu, anehnya pajak parkir tersebut, tetap masuk ke kas daerah.

Ketua Komisi III DPRD Kota Serang Tubagus Ridwan Ahmad mengatakan, hal tersebut, diketahui setelah Komisi III menggelar inspeksi mendadak (Sidak), diparkir supermarket itu, beberapa waktu lalu.

Dalam dokumen tersebut, pengelolaan parkir sudah beroperasi sejak 2016 lalu, namun pihak pengelola mengklaim selalu menyetorkan pajak ke kas daerah.

“Setiap tahun setor ke kas daerah, yang jadi pertanyaan operasionalisasi kegiatannya belum berizin. Kemudian, dasar pemungutan pajaknya apa,” katanya saat ditemui di ruang kerja, Rabu (18/12/2019).

Sebenarnya, ucap dia, jika belum memperoleh izin usaha tidak boleh melakukan pungutan pajak. Jika ingin melakukan pemungutan, seharusnya izin terlebih dahulu yang diselesaikan, sehingga pungutan yang dilakukan memiliki landasan hukum.

“Artinya harus diselesaikan dulu izin usahanya, kemudian baru dia beroperasi baru dipungut pajak parkir,” ucapnya.

Ia menuturkan, dalam sidak tersebut, pihaknya memberi tenggat waktu dua bulan sejak Desember, terhadap pengelola parkir untuk menyelesaikan izin, sehingga baik pungutan dari pengelola terhadap pengguna kendaraan maupun penyetoran pajak ke kas daerah memiliki landasan hukum yang jelas.

“Kalau sampai akhir Januari belum memiliki izin, kami datang lagi ke sana mengecek kembali. Karena ini problemnya mereka ini belum menyerahkan dokumen-dokumen standar perizinan IMB-nya, artinya bisa jadi akan ada usaha-usaha seperti itu ini kan kami baru uji petik” tuturnya.

Ia meminta pungutan terhadap pengendara kendaraan dan setor pajak ke kas daerah dihentikan, sampai izin operasionalnya diselesaikan. Kemudian, dia mendorong DPMPTSP segera menyelesaikan perizinannya.

“Kalau sesuatu aktivitas usaha izin belum keluar, pajak atau retribusi yang dipungut itu pungli kalau menurut saya,” katanya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Wachyu B Kristiawan mengatakan, akan mengecek dasar hukum pemungutan tersebut.

“Nanti saya cek dulu deh ke anak buah saya. Kalau memang mungut kan pasti ada dasarnya, tapi nanti saya lihat dulu,” ujarnya. (Masykur/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here