Parkir Jadi Temuan BPK, Penerimaan Pajak di Pemkot Serang Kurang Rp 297 Juta

SERANG, (KB).- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten menemukan adanya kekurangan penerimaan pajak parkir sebesar Rp 297.107.400 di Pemkot Serang. Hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun anggaran 2018.

Berdasarkan catatan BPK yang diperoleh Kabar Banten Senin (19/8/2019), hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat wajib pajak parkir, yaitu PT SF yang tidak memberikan laporan pendapatan dan menyetorkan pajak parkir mulai dari November 2018 sampai saat pemeriksaan. PT SF tersebut, telah melaporkan pendapatan bulanan dari Januari sampai dengan November 2018.

Masih dalam dokumen disebutkan, bahwa penyetoran pajak parkir tersebut, terlambat dari masa pajak sebenarnya. Namun, tidak ada sanksi keterlambatan yang dikenakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, sehingga kondisi tersebut, mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak parkir senilai Rp 297.107.400.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Serang, agar memerintahkan BPKAD untuk melakukan pemeriksaan pembukuan wajib pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atas pajak parkir yang tidak atau kurang bayar.

Kepala BPKAD Kota Serang Wachyu B Kristiawan menuturkan, pihaknya sudah menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, dengan menerbitkan SKPD kurang bayar (KB) dengan komitmen dari PT SF siap untuk membayar secara dicicil. “Mereka juga ada (pernyataan) kesanggupan akan mencicil. Mulai mencicilnya harusnya bulan ini, minta waktu tiga bulan,” katanya, Senin (19/8/2019).

Ia mengatakan, PT SF merupakan pengelola parkir di suatu tempat yang pajak parkirnya ditarik oleh Pemkot Serang. “Karena, ada undang-undang kerahasiaan saya enggak bisa buka PT SF itu siapa,” ucapnya.

Seharusnya, ujar dia, PT SF sudah mulai mencicil sejak bulan ini. Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima pembayaran. Jika sampai tiga bulan tetap tidak membayar, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap PT SF tersebut. “Kalau itu, baru saya turunin pemeriksaan. Masih persuasif kami juga,” tuturnya.

Diketahui, dalam Pasal 39 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah disebutkan objek pajak parkir, adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. (Masykur/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here