Parkir di RSU Kota Tangsel, Pasien Keluhkan Pungutan ke Airin

TANGERANG, (KB).- Keluarga pasien Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pemilik kendaraan bermotor keberatan atas pungutan liar atau pungli tarif parkir. Atas hal tersebut, warga pasien RSU tersebut juga mengadu dan menghampiri Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany.

Wanita yang hanya mau menyebutkan inisialnya K mengatakan, telah dua kali datang ke RSU Tangsel. Ia dipungut biaya sebesar Rp 5.000. “Mana kemarin saya parkir di tempat yang becek,” katanya kepada Airin seusai cara Peresmian RSU Tangsel di Jalan Raya Padjajaran, Kecamatan Pamulang, Kamis (28/6/2018).

Wanita paruh baya yang mengenakan jilbab warna ungu tersebut langsung memperlihatkan karcis yang dipegangnya. Karcis tersebut juga diserahkan ke Airin. Ia bercerita sempat menanyakan ikhwal legalitas pengelolaan tarif parkir kendaraan bermotor di RSU Kota Tangsel kepada petugas yang jaga. “Pas saya tanya aliran uangnya ke mana. Terus dia jawab ke Dishub,” ujarnya.

Di lokasi sama, keluhan pengelolaan parkir juga disampaikan Mutmainah. Ia pernah mengalami kejadian tak mengenakkan ketika datang ke RSU Tangsel dalam rangka keperluan pekerjaan. “Petugasnya judes, marah-marah ke saya pas saya enggak mau bayar. Saya langsung dirubungin sama yang lain,” ucapnya.

Terkait keluhan tersebut, Airin langsung merespons keluhan warga pasien yang mengadukan buruknya sistem pengelolaan parkir di RSU Tangsel. Penarikan ilegal tarif parkir kendaraan bermotor terindikasi pungli. “Sabar ya bu. Akan segera kami bahas dalam rapat soal masalah ini,” tuturnya.

Airin juga perintahkan Direktur RSU, Suhara Manullang, agar menindaklanjuti keluhan warga pasien. Ia berharap, sistem manajemen pengelolaan parkir kendaraan bermotor ada perbaikan. Ia memastikan, bahwa pungutan uang retribusi parkir tidak masuk ke rekening kas daerah. Hasil pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh sekelompok masyarakat. “Lagian juga aliran uang retribusinya enggak jelas ke mana,” katanya kepada K, wanita pasien pelapor.

Berdasarkan cetakan karcis parkir tercantum dikelola Ikatan Pemuda Pamulang Barat (IPPB) yang tak jelas badan hukumnya. Lurah Pamulang Barat, Supriyadi menuturkan, warga bisa melapor ke polisi terkait hal tersebut. “Pengelolaan parkir dipastikan ilegal atau pungli, karena tak punya dasar hukum. Jadi, silakan saja lapor,” ucapnya

Ia mengatakan, tidak mengetahui IPPB selaku pengelola lahan parkir di RSU Tangsel. Idealnya penunjukan resmi pengelolaan jasa parkir dipihakketigakan. Adapun hingga kini masih terjadi sengketa. Penunjukan badan hukum mana yang telah resmi ditunjuk belum terlaksana. Ia mengklaim, dalam waktu dekat segera memanggil pihak IPPB. “Silakan saja laporkan, kan bukan dari pihak kelurahan yang mungut uang,” ujarnya.

Sementara, Kepala Seksi Parkir dan Terminal Dinas Perhubungan Kota Tangsel, Saptaji angkat bicara ikhwal temuan kasus di atas. Ia menyarankan, agar masyarakat segera melapor jika terbukti ada oknum petugas yang bermain di lahan parkir RSU. “Ya laporkan saja. Tunjuk langsung siapa orangnya,” katanya saat dikonfirmasi.

Menurut dia, belum lama lahan pengelolaan parkir telah disegel aparat Satpol PP Kota Tangsel. Penyegelan dilakukan, karena pengelola parkir tidak pernah membayarkan pajak daerah. Ia menuturkan, selama ini institusinya hanya dilibatkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat sebagai tim kajian teknis.

Petugas Dinas Perhubungan Tangsel diminta untuk mengukur satuan ruang parkir (SRP) di suatu titik lokasi yang diajukan pihak ketiga. Kajian teknis SRP berupa luas lahan, standar perangkat parkir yang harus digunakan, dan lain sebagainya. “Jadi, kami enggak pernah terlibat langsung dalam pengelolaan parkir,” ujarnya. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here