Parkir di Kota Serang, Pemprov Banten Akan Cari Jalan Tengah

SERANG, (KB).- Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten akan mencari solusi bersama Pemkot Serang untuk menangani persoalan perparkiran di Kota Serang. Kebijakan terkait larangan parkir bahu jalan di ibu kota Provinsi Banten tersebut, tidak akan serta merta membuat Kota Serang kehilangan pendapatan asli daerah (PAD).

“Intinya kami bukan ingin kuat-kuatan, tentu hal ini akan didiskusikan untuk mencari solusi. Kami akan cari jalan tengah. Pak gubernur juga minta ada jalan tengah. Kalau ada anggapan seolah pemprov mau kurangi PAD, enggak lah, ini kan diskusi,” kata Kepala Dishub Provinsi Banten Tri Nurtopo, melalui sambungan telepon, Rabu (17/4/2019).

Menurut dia, bisa saja nanti pendapatan dari sektor parkir tersebut, didapat dari denda derek kendaraan yang melanggar.

“Katakanlah nanti derek, kami yang sediakan pool-nya, seperti DKI Jakarta. Oke misalnya sekian persen (retribusi) ke provinsi, karena yang nyediain pool-nya kami. Ya intinya ada jalan tengah,” tuturnya.

Ia menuturkan, pihaknya juga tidak ingin mengambil keputusan sendiri atas persoalan tersebut.

“Kami belum ambil keputusan, kan harus hati-hati. Prinsip kami sebetulnya ini kan dalam rangka survei melihat perkembngan. Kami sampaikan, bahwa ada aturannya seperti ini lho. Ya, setelah lebaran kami akan duduk bareng dengan Kota Serang, dengan stakeholder lainnya,” ucapnya.

Dalam pertemuan nanti, Dishub Banten akan memaparkan tentang persoalan perparkiran di Kota Serang dan menawarkan opsi solusi.

“Dengan kondisi kemacetan di jalur protokol ini akhirnya kami harus sama-sama ngerti. Kami juga ngerti, Kota Serang juga mengerti kondisinya seperti ini. Yang jelas kami berharap dari kebijakan IMB (izin mendirikan bangunan), nanti diajak juga dari PTSP misalnya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, kemacetan di jalur protokol ibu kota tersebut, tergolong cukup parah. Sebab, antrean di persimpangan lampu lalu lintas semakin panjang.

“Sekarang antrean kendaraan di lampu merah itu lebih dari satu putaran. Artinya, setiap lampu hijau itu masih ada sisa kendaraan. Ini kan harus dicari jalan keluarnya. Apakah tetap mau seperti ini. Soal lahan parkir, swasta kan boleh juga menyediakan kalau pemkot misalnya tidak punya anggaran,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Dishub Provinsi Banten bersama instansi terkait akan menindak tegas pengendara yang memarkirkan kendaraannya di badan jalan, bahu jalan, dan trotoar di jalan provinsi dan nasional di wilayah Kota Serang. Sanksinya mulai dari teguran, penguncian roda hingga derek. Aturan tersebut rencananya diberlakukan mulai Oktober mendatang.

Di sisi lain, Kota Serang menilai rencana kebijakan tersebut, akan menurunkan PAD yang berasal dari retribusi parkir.

“Kalau Dishub Provinsi ada kegiatan seperti itu, itu haknya. Tapi, dampak buat kami. Otomatis jalan provinsi ditertibkan, jelas ada dampak penurunan (PAD),” ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dishub Kota Serang Ahmad Yani saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (12/4/2019).

Menurut dia, penurunan retribusi parkir akan signifikan, karena sekitar 80 persen retribusi parkir di Kota Serang berasal dari ruas jalan provinsi dan nasional. “Kami belum memutuskan berapa persen hilang, tapi kami lihat saja,” ucapnya. (RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here