Parkir di Kantor Pelayanan Publik Kota Serang Dikenakan Tarif

SERANG, (KB).- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang berencana mengenakan tarif parkir di sejumlah kantor maupun tempat pelayanan publik. Hal tersebut, untuk meningkatkan retribusi parkir yang pada 2018 tidak mencapai target.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir pada Dishub Kota Serang Ahmad Yani mengatakan, pihaknya berencana untuk membuka lahan parkir di sejumlah pelayanan publik dan aset milik Kota Serang, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota, serta Puskesmas.

“Tapi, yang bukan berkaitan dengan pajak. Karena, kalau yang berkaitan dengan pajak, seperti BPKAD itu tidak boleh. Tapi, kami akan mencoba kalau memang diperbolehkan, kami akan coba ke arah sana. Mudah-mudahan bisa membantu penambahan PAD Kota Serang. Kayak di kantor Disdukcapil, Puskesmas, dan lahan pasar,” katanya, Ahad (12/5/2019).

Ia mengungkapkan, target retribusi parkir sebesar Rp 1,5 miliar per tahun. Namun, realisasinya hanya mencapai Rp 300 juta per tahun.

“Iya jauh, dalam satu tahun kami mendapat retribusi parkir sebesar Rp 300 juta, sedangkan untuk target retribusi parkir sebesar Rp 1,5 miliar. Setengahnya saja enggak ada, jadi masih sangat jauh dari target,” ujarnya.

Menurut dia, jika melihat lahan parkir di Kota Serang, untuk saat ini yang sangat berpotensi memberikan kontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), adalah di jalan otonom, yaitu di Jalan Maulana Hassanudin, Jalan Tirtayasa, dan di area Pasar Induk Rau (PIR).

“Dari tiga tempat itu menghasilkan tadi itu Rp 300 juta. Jadi, dari sana pendapatan kami, tapi kan enggak seluruhnya, karena masih ada parkir liar juga di sana,” ucapnya.

Sementara untuk jalan lain, seperti jalan protokol, meliputi Jalan Ahmad Yani dan Jenderal Sudirman, pengelolaannya masuk ke dalam jalan nasional dan provinsi. Sementara, kebijakan yang akan dimulai Oktober nanti tidak diperbolehkan parkir di sepanjang jalan protokol tersebut.

“Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang menyalahi aturan juga. Tapi, dengan adanya larangan ini, otomatis retribusi parkir akan terjun bebas lagi. Perkiraan saya sih seperti itu. Apalagi bulan Oktober ini bagi yang melanggar akan dilakukan penindakan tegas oleh pihak provinsi,” tuturnya.

Ia mengatakan, pengelolaan parkir di tempat-tempat tersebut belum diketahui. “Itu bukan oleh Dishub Kota Serang dan pengelolaannya pun kami tidak tahu masuk ke mana dan untuk siapa. Jadi, nanti kami akan coba berkoordinasi kembali dengan pihak terkait, persoalan parkir itu,” katanya. (Rizki Putri/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here