Selasa, 11 Desember 2018

Parkir Alun-alun Kota Cilegon Kontroversi

CILEGON, (KB).- Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menyerahkan pengelolaan lapangan parkir Alun-alun kota Cilegon kepada pihak ketiga menuai kontroversi di sejumlah kalangan. Bahkan, hal tersebut ramai dibahas di media sosial (medsos). Sebagian besar masyarakat menilai, swastanisasi lahan parkir alun-alun tidak pantas dilakukan.

Penolakan rencana Pemkot Cilegon tersebut, juga dikemukakan anggota Komisi III DPRD Cilegon, Rahmatulloh. Menurut dia, masyarakat berhak menikmati utuh seluruh fasilitas alun-alun, mengingat kontribusi mereka paling tinggi dalam pembangunan Alun-alun Cilegon.

“Alun-alun itu kan dibangun pakai APBD (anggran pendapatan dan belanja daerah) Kota Cilegon, di mana sebagian besar anggaran APBD berasal dari PBB (pajak bumi dan bangunan) rakyat Cilegon. Oleh karena itu, bisa dikatakan jika Alun-alun Cilegon juga berasal dari keringat rakyat. Makanya, tidak pantas jika masyarakat ke alun-alun harus bayar uang parkir,” katanya.

Dalih swastanisasi lahan parkir alun-alun untuk kepentingan pendapatan asli daerah (PAD), ujar dia, juga kurang pantas. Mengingat masih banyak potensi PAD yang bisa digarap di Kota Cilegon. “Kalau berdalih untuk PAD dari sektor parkir, banyak masyarakat yang keberatan. Soal PAD, saya kira banyak dari potensi lain, biarkan saja alun-alun sebagai fasos dan fasum masyarakat Cilegon dibebaskan dari pungutan apapun,” ucap politisi Partai Demokrat tersebut.

Terkait praktik pungutan-pungutan parkir di sekitar Alun-alun Cilegon saat ini, menurut dia, harus segera ditertibkan. Ia keberatan jika adanya pungutan liar dijadikan alasan bagi Pemkot Cilegon untuk mengambil keuntungan dari sektor parkir. “Sekarang sudah ada pungutan, itu kan liar. Maka itu, saya minta segera ditertibkan. Bukan malah dijadikan alasan, mentang-mentang sudah ada yang narik uang parkir, pemkot melihat sebagai potensi PAD,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Permukiman (Perkim) Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra menuturkan, rencana swastanisasi lahan parkir Alun-alun Cilegon telah dibahas secara serius. Ini seiring banyaknya pihak yang mengaku, tertarik untuk menjadi pengelola parkir Alun-alun Cilegon.

“Dishub dan Perkim telah melakukan pembicaraan, karena banyak permintaan yang ingin mengelola parkir, makanya akan dilelang. Tapi, tetap kami prioritaskan lingkungan sekitar yang akan kelola parkir. Meskipun aturan tetap harus dipatuhi, juga harus ada kontribusi untuk PAD Kota Cilegon,” katanya.

Tentang munculnya kontroversi, dia mengatakan, hal tersebut dilematis. Mengingat secara aturan, pihaknya berkewajiban untuk memanfaatkan lahan parkir di Alun-alun Cilegon untuk kepentingan PAD. “Karena, ada lahan parkir, kami harus ada pemasukan PAD. BPK pun nanti akan menanyakan, kenapa tidak dipungut biaya,” ujarnya.

Ia menuturkan, lapangan parkir alun-alun bisa saja digratiskan. Namun, hal tersebut akan memberatkan biaya operasional pemeliharaan parkir Alun-alun Cilegon. Jika mau gratis, pengelolanya harus Dishub Kota Cilegon. Lalu, biaya operasionalnya dari mana? Kalau dewan tidak setuju, tinggal dikaji saja. (AH)*


Sekilas Info

Jelang Pemilihan Calon Wakil Wali Kota Cilegon, PKS Lirik Reno

CILEGON, (KB).- Peta politik pada konstelasi pemilihan Wakil Wali Kota Cilegon kini telah berubah. Tidak …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *