Panwaslu Kelurahan Harus Kerja Ekstra

SUASANA pengukuhan Panwaslu Kelurahan se-Kota Serang di Aula Sekretariat Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Serang, Sabtu (7/4/2018).*

SERANG, (KB).- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Serang telah mengukuhkan 67 anggota Panwaslu Kelurahan se-Kota Serang untuk mengawasi pemilihan umum (Pemilu). Panwaslu Kota Serang menenkankan, agar mereka bekerja ekstra mengawasi pemilu, karena pemilu melibatkan banyak peserta.

Ketua Panwaslu Kota Serang, Rudi Hartono mengatakan, pelaksanaan pemilu berbeda dengan pilkada. Pilkada hanya melibatkan tiga peserta, sementara pemilu lebih banyak. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi panwaslu dalam melakukan pengawasan. “67 pengawas kelurahan yang kami lantik,” katanya seusai pengukuhan panwaslu kelurahan di Sekretariat Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Serang, Sabtu (7/4/2018).

Tugas pengawasan pemilu yang saat ini dapat dilakukan, yaitu mengontrol calon-calon peserta pemilu yang sudah mulai menebar atribut. “Mengawasi juga para peserta untuk pemilu, di kelurahan-kelurahan sudah mulai ada yang pasang (atribut) yang curi start kampanye,” ujarnya.

Pria alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut mengatakan, nama-nama yang dikukuhkan menjadi panwaslu kelurahan tersebut, merupakan nama-nama yang juga bertugas mengawasi Pilkada Kota Serang. “Jadi, itu adalah PPL (panitia pengawas lapangan) yang kami rekrut sekitar dua bulan kemarin. Terus kami melakukan evaluasi terhadap mereka terkait kinerja, hasilnya dari tiap kecamatan 100 persen, mereka dipertahankan menjadi pengawas kelurahan untuk pemilu di 2019,” ucapnya.

Panwaslu kelurahan sejatinya bagian dari penyelenggara pemilu yang harus mengedepankan integritas dan netralitas. “Jadi, penekanannya, bahwa tentu saja mereka sebagai penyelenggara yang wajib menjaga integritas dan netralitas,” tuturnya. Panwaslu kelurahan wajib menjaga netralitas, meskipun ada saudara, tetangga atau teman yang maju sebagai calon anggota DPR Pemilu 2019.

“Siapa tahu ada saudaranya, temannya atau tetangganya, mereka (panwaslu kelurahan) harus netral dan terlihat netral,” katanya. Ia menyadari, pengawas pemilu yang hanya berjumlah seorang tiap kelurahan akan sulit menjangkau seluruh kelurahan. Panwaslu kelurahan dituntut memaksimal seluruh potensi pengawasan yang ada. Salah satunya caranya meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat.

“Karena, undang-undang mengatur demikian, efektif tidak efektif harus demikian. Harus dimaksimalkan untuk mengawasi tingkat kelurahan. Salah satunya meningkatkan partisipatif,” ujarnya. Anggota Panwaslu Kota Serang, Makmun Murod menuturkan, anggota panwaslu kelurahan yang dikukuhkan bertugas sampai selesai Pemilu 2019. “Iya, sampai selesai Pemilu 2019,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here