Pansel Sekda Banten dari Eksternal

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dipastikan tidak terlibat dalam struktur panitia seleksi (pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya sekretaris daerah. Dalam proses seleksi sekda tersebut, pemprov hanya masuk dalam kesekretariatan pansel. “Internal hanya di sekretariat saja. Ya enggak apa-apa (tidak terlibat dalam pansel),” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Komarudin, Senin (22/10/2018).

Menurut Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), kata dia, untuk komposisi pansel khususnya yang berasal dari struktur pemerintahan minimal memiliki jenjang jabatan yang sama yakni JPT Madya atau Eselon I. “Sudah kita perbaiki, kita ikuti (rekomendasi) KASN. Ada beberapa alternatif Eselon I sudah kita usulkan melalui online, aplikasi Sijapti (sistem informasi seleksi jabatan pimpinan tinggi),” ujarnya.

Dia mengatakan, ditolaknya komposisi pansel sekda oleh KASN tersebut karena adanya penafsiran berbeda terhadap aturan seleksi terbuka. Sebab, kata dia, dalam aturan tidak disebutkan secara eksplisit bahwa unsur internal harus setara jenjang jabatannya dengan JPT Madya. “Ya (beda penafsiran undang-undang), karena faktanya dulu boleh,” ucapnya.

Komarudin mengatakan, Pemprov Banten prinsipnya mengikuti aturan sesuai yang direkomendasikan KASN. Ia tak ingin persoalan tersebut berlarut-larut. “Prinsipnya kita ikuti aturan. Kalau memang KASN punya kewenangan, rekomendasinya seperti apa ya kita ikuti. Kita tidak ingin ini berpolemik,” tutur mantan Penjabat Bupati Tangerang ini.

Menurutnya, tidak disetujuinya komposisi pansel tersebut merupakan bagian dari konsultasi dalam pelaksanaan proses seleksi terbuka (open bidding). “Biasa, dalam konsultasi itu biasa. Ini bisa, itu enggak bisa, ini boleh, ini enggak boleh, ini diubah. Itu ya biasa. Itulah fungsinya koordinasi,” katanya.

Sebagaimana diberitakan, usulan komposisi pansel terbuka JPT Madya, Sekda Banten ditolak KASN. Tidak disetujuinya usulan Pemprov Banten tersebut salah satunya karena pansel dari unsur pemerintahan tidak memenuhi ketentuan jenjang jabatan.

Menurut Asisten Komisioner KASN Bidang Monitoring dan Evaluasi, Irwansyah, berdasarkan hasil review dan analisis terhadap dokumen rencana seleksi terbuka tersebut, pelaksanaan open bidding sekda belum dapat dilaksanakan sebelum dilakukan perubahan susunan pansel.

Diketahui, dua pansel dari unsur pemerintah daerah yang sebelumnya diusulkan yaitu Penjabat (Pj) Sekda Ino S Rawita dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Komarudin. “Pada intinya kami meminta agar diubah nama-nama panselnya. Karena ini open bidding sekda, maka yang menyeleksi juga minimal harus setara Eselon I,” kata Irwansyah, belum lama ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam ayat 6 disebutkan bahwa panitia seleksi harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang lowong. (RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here