Pandeglang Minim Sarana Publik

Alun-alun Kabupaten Pandeglang

PANDEGLANG, (KB).- Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada mengkritik wilayah Pandeglang yang digembor-gemborkan daerah wisata. Namun fakta tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal tersebut terlihat banyak potensi wisata yang kurang tertata, Pandeglang juga minim dengan sarana publik.

“Ya, kalaupun alun-alun diklaim bagian dari sarana publik, itu justru simbol yang dimiliki kabupaten/kota lain juga di Indonesia. Tapi coba lihat, kondisi Alun-alun Kota Badak tidak seramai kabupaten/kota lain, bahkan kondisinya kurang tertata,” kata Uday Suhada kepada Kabar Banten, Rabu (16/10/2019).

Selain alun-alun pusat kota yang kurang tertata, lanjut Uday, dia menilai hampir setiap alun-alun di kecamatan mayoritas tampak gersang juga tak terawat. Banyak sampah ditemukan dimana-mana. Apalagi bicara soal ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk bermain riang.

“Ya, rasanya Pandeglang belum punya sarana publik untuk anak-anak. Sedangkan gedung pemerintahan lumayan megah. Jadi kalau bicara Pandeglang, jangankan sarana publik semacam itu, kebutuhan dasar saja masih banyak yang belum terpenuhi. Misalnya infrastruktur jalan masih banyak yang rusak tidak tersentuh pembangunan. Sebaliknya ada jalan yang sudah dibangun rusak lagi,” ujarnya.

Selain tempat bermain anak-anak dan tempat santai warga, Pandeglang juga belum punya pusat perbelanjaan yang representatif. Sehingga tidak sedikit warga Pandeglang yang ingin menikmati liburan bersama keluarga ke pusat perbelanjaan luar Pandeglang, seperti ke Serang, Tangerang bahkan sampai ke luar kota.

Selain minim sarana publik, sektor pelayanan kesehatan masyarakat juga belum maksimal. Oleh karena itu, bukan hal aneh jika di Pandeglang masih kekurangan dokter dan para medis. Termasuk biaya operasional tenaga medis pun masih minim.

“Saya pernah investigasi soal biaya operasional kendaraan ambulans untuk merujuk pasien ke RSUD belum maksimal. Bahkan tidak sedikit kepala desa ikut membiayai warganya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Selain fasilitas publik yang minim, lanjut Uday, pencanangan pembangunan landmark di Pasir Angin Gunung Karang dengan biaya CSR Bank BRI Rp 3,8 miliar dinilai kurang memberikan manfaat bagi penerima CSR. Apalagi posisi landmark itu arahnya ke Serang, jadi warga tidak bisa melihat landmark dari pusat kota. Lagian Landmark Pandeglang hanya namanya saja, tidak begitu dinikmati masyarakat.

Sementara itu Sekda Pandeglang Pery Hasanudin mengklaim bahwa Pandeglang sudah banyak memiliki tempat-tempat sarana publik. “Kan ada alun-alun, Plaza Pandeglang dan Saruni Jaya sebagai tempat sarana publik yang bisa dinikmati masyarakat,” tuturnya. (IF/EM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here