Paling Lambat 2020, Pemprov Banten Targetkan Bebas Jalan Rusak

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menargetkan bebas jalan rusak dalam kurun waktu kurang dari dua tahun ke depan. Dari sisa jalan rusak yang hanya tinggal 80 kilometer lagi, pembangunan infrastruktur jalan dikebut agar bisa rampung 2020.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Hadi Soeryadi, infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten dalam kondisi rusak tinggal 80 km lagi. Puluhan jalan rusak itu tersebar di wilayah utara dan selatan.

“Sebelumnya, jalan rusak yang menjadi kewenangan provinsi itu mencapai 160 kilometer. Namun pada 2018, hanya tinggal 80 kilometer lagi. 60 persen di antaranya jalan di selatan, seperti Tanjung Lesung-Mengger, Cipanas-Warung Banten. Semuanya sekitar 50 kilometer. Sisanya di wilayah utara. Semuanya ditarget bisa selesai 2019-2020,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Hadi Soeryadi kepada Kabar Banten, Kamis (21/2/2019).

Dia mengatakan, Gubernur Banten Wahidin Halim menargetkan infrastruktur jalan bisa selesai paling lambat 2020. Jika proses lelang tidak mundur, menurut dia, pembangunan infrastruktur jalan bisa selesai lebih cepat.

“Kalau lelang gak mundur, bisa lebih cepat dan tahun depan cuma sisa 20 kilometer lagi. Tahun berikutnya bisa dialihkan jalan baru, exit tol Cikeusal, termasuk bangun jalan baru sepanjang 3 kilometer di Baros untuk mengurai kemacetan jalur Serang-Pandeglang, terus ring Banten Lama,” ujarnya.

Untuk jalur Ring Banten Lama, kata dia, gubernur ingin ada jalur terpisah yang tidak mengganggu jalur wisata menuju Banten. “Karena kalau mobil berukuran berat melalui jalur yang sama menuju Banten Lama, kan bisa rusak dan juga mengganggu jalur wisata. Nah rencananya dibuat jalur baru,” ucap Hadi.

Jembatan penghubung

Pada bagian lain, Pemprov Banten mengkaji dampak pembangunan jembatan penghubung antara Banten dengan DKI Jakarta. Pemprov ingin memastikan kehadiran jembatan ini berdampak positif terhadap Provinsi Banten.

Sebelumnya, Pemprov Banten dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian PUPR melakukan testpile (uji tiang pancang) terhadap perencanaan pembangunan jembatan sepanjang 1,4 kilometer yang menghubungkan antara DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Jembatan penghubung ini akan dibangun dari Pulau C Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menuturkan, pada prinsipnya pembangunan jembatan tersebut untuk meminimalisasi kemacetan, serta membangun konektivitas wilayah antara Banten dengan DKI Jakarta. “Prinsipnya apabila itu memberikan dampak positif saya rasa akan disetujui,” tuturnya saat ditemui di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (20/2/2019).

Pemprov tidak menginginkan jembatan penghubung tersebut malah berdampak negatif bagi Banten. “Nanti kita lihat dari sisi output dan inputnya, bagaimana Banten juga keterbukaan bagi DKI Jakarta dan juga untuk mengakses wilayah perbatasan,” katanya.

Disinggung terkait target pelaksanaan pembangunan, mantan Anggota DPR RI dari Partai Golkar ini menjelaskan, pembangunan tersebut masih dalam tahap kajian. Ia melihat pelaksanaan pembangunan kemungkinan akan berjalan tahun depan. “Kajiannya kan baru dibuat,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten Nurmutaqin di Jakarta, Senin (18/2/2019), mengatakan, pihaknya bersama Pemkab Tangerang dan Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan izin pembangunan jembatan yang berada di Pulau C Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

“Izin yang sudah terbit adalah Izin Mendirikan Prasarana (IMP) dari DKI Jakarta, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kabupaten Tangerang dan persetujuan pembangunan jembatan dari Pak Gubernur Banten,” kata Mutaqqin saat melakukan supervisi dan meninjau lokasi pembangunan jembatan tersebut di Pulau C Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara.

Ia menjelaskan, pembangunan jembatan penghubung DKI Jakarta-Banten tersebut seluruh anggarannya dikeluarkan oleh pihak swasta yakni PT Kukuh Mandiri Lestari. Kemudian nantinya setelah pembangunannya selesai, jembatan itu akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Banten dan DKI Jakarta sesuai kewenangan di masing-masing wilayah.

“Jembatan ini dibangun oleh PT Kukuh Mandiri Lestari dan setelah selesai akan diserahkan ke pemerintah, menjadi milik pemerintah, nanti fungsinya bukan hanya milik PT Kukuh tapi juga masyarakat umum,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here