Pajak Kendaraan di Provinsi Banten Naik, Penurunan Target Pendapatan Disorot

SERANG, (KB).- Fraksi PDIP DPRD Banten mempertanyakan usulan perubahan target pendapatan daerah tahun 2019 yang sebesar Rp 11,67 triliun atau turun Rp 161,77 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 11,83 triliun. Padahal, pemprov sudah menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor (PKB).

Hal tersebut terungkap dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten beragenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Banten terhadap nota pengantar gubernur tentang perubahan APBD Banten 2019. Paripurna dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Banten, Kamis (15/8/2019).

“Alasan yang disampaikan gubernur karena menurunnya LPE Banten dari 5,9 persen menjadi 5,4 persen yang diklaim sebagai penyebab penurunan daya beli masyarakat Banten untuk membeli kendaraan bermotor harus didasarkan data dari pihak terkait,” kata Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Banten Murta Wisata.

Pemprov Banten juga perlu mengevaluasi LPE yang diklaim menjadi penyebab penurunan daya beli masyarakat. “Di mana peran APBD Banten sebagai stimulus pembangunan Banten. Sejauh mana pengaruh tingginya silpa tahun anggaran 2018 terhadap penurunan LPE Banten,” ujarnya.

Terhadap rencana belanja daerah pada perubahan APBD 2019 yang diusulkan meningkat sebesar Rp 464,63 miliar, fraksi PDIP memahami karena hal itu diakibatkan tingginya silpa tahun anggaran sebelumnya.

“Padahal, kami sedianya berharap peningkatan belanja terjadi diakibatkan karena peningkatan target pendapatan daerah. Menjadi pertanyaan besar bagi kami, satu sisi pemerintah provinsi merencanakan peningkatan belanja, tetapi pada sisi lain pemerintah menurunkan target pendapatan,” ucapnya.

Terlebih, lanjut dia, dari Rp 464,63 miliar peningkatan belanja yang diusulkan 60 persen lebih atau sebesar Rp 290,41 miliar teralokasikan untuk belanja pegawai. “Sisanya sebagian besar untuk belanja tanah, seperti pengadaan lahan dalam rangka pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) sebesar Rp 69,60 miliar dan pengadaan lahan hunian tetap sebesar Rp 12 miliar,” tuturnya.

Mencermati rencana belanja tersebut, pihaknya meminta gubernur agar merencanakan perubahan APBD 2019 dengan baik dan benar. Sehingga tidak terjadi lagi ada silpa yang berlebihan. “Sebagaimana kita ketahui bersama, pada tahun anggaran 2018 realisasi belanja modal pengadaan tanah sangat minim, di bawah 50 persen. Sehingga banyak meninggalkan silpa besar,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Banten Desy Yusandi menuturkan, pada perubahan APBD 2019 pendapatan daerah mengalami penurunan, sementara belanja mengalami kenaikan dan defisit anggaran bertambah. “Ini mengingatkan kita dalam pribahasa lebih besar pasak dari pada tiang,” tuturnya.

Ia turut meminta penjelasan terkait tidak tercapainya target PAD yang semula ditargetkan sebesar Rp 7,34 triliun menjadi Rp 7,17 triliun, atau terjadi penurunan sekitar 2,29 persen. “Apa langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten untuk menaikkan kembali PAD yang mengalami penurunan tersebut, selain dari sektor pajak daerah?,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Banten AL Muktabar menuturkan, pertanyaan yang disampaikan DPRD Banten merupakan bentuk pengawasan mereka sebagai wakil rakyat. “Kita juga diingatkan dan didorong untuk seoptimal mungkin melakukan langkah dalam rangka peningkatan PAD. Dan atas kita tentu akan mengambil langkah-langah seperti apa yang diharapkan dan dimandatkan oleh wakil rakyat Provinsi Banten,” ujarnya.

Seluruh pertanyaan akan dijawab oleh pihaknya dalam rapat paripurna berikutnya. Penjelasan akan disampaikan sesuai dengan informasi yang diterima. “Teknis selanjutnya kita masih sekarang untuk siapkan jawaban atas pemandangan itu,” ujarnya.

Terkait pertanyaan Fraksi Partai Golkar yang menyebut besar pasak daripada tiang, ia menjelaskan hal itu harus dimaklumi mengingat ada pergeseran pos anggaran sesuai dengan kebutuhan. “Tapi yang menarik tadi itu secara totalitas terarah kepada kebutuhan masyarakat, dan itu tercermin di mana kita mempercepat kesehatan, pendidkikan dan infrastruktur serta penanggulangan kemiskinan,” kata Sekda.

Anggaran pendidikan signifikan

Pemprov Banten mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 sebesar Rp 13,03 triliun. Dari angka tersebut, alokasi anggaran cukup besar adalah pendidikan yang signifikan.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menuturkan, secara garis besar komposisi RAPBD 2020 terdiri atas target pendapatan daerah sebesar Rp 12,42 triliun dan belanja daerah Rp 13,03 triliun. Sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 605,02 miliar. “Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari silpa tahun anggaran 2019,” katanya.

Rincian pendapatan daerah terdiri atas PAD sebesar Rp 7,93 triliun, dana perimbangan Rp 4,49 triliun dan lain-lain yang sah Rp 6,20 miliar. Target pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 5,04 persen atau sebesar Rp 596 66 miliar, dibandingkan dengan total pendapatan tahun 2019 sebesar Rp 10,36 triliun. “Peningkatan pendapatan daerah secara dominan disumbang dari pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah sebesar 8 persen atau sebesar Rp 557 41 miliar,” katanya.

Adapun anggaran belanja dibagi menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Belanja tidak langsung terdiri atas anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan sebesar Rp 2,48 triliun, belanja hibah sebesar Rp 2,17 triliun, belanja bantuan sosial Rp 105,97 miliar, belanja bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota sebesar Rp 2,86 triliun, belanja bantuan keuangan sebesar Rp 432,69 miliar dan tidak terduga sebesar Rp 65 miliar.

Sementara, kata Andika, untuk belanja langsung diperuntukkan bagi urusan wajib pelayanan dasar sebanyak 6 bidang urusan, urusan wajib bukan pelayanan dasar sebanyak 18 bidang urusan, urusan pilihan sebanyak 7 urusan, urusan penunjang fungsi pemerintahan sebanyak 7 bidang yang dilaksanakan oleh 41 perangkat daerah termasuk biro. “Urusan wajib bidang pelayanan dasar dialokasikan Rp 1,83 triliun,” ujarnya.

Rinciannya, bidang pendidikan Rp 1,16 triliun, kesehatan sebesar Rp 722 miliar, pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp 782,58 miliar, perumahan rakyat dan permukiman Rp 992,29 miliar, bidang ketentraman dan ketertiban umum Rp 41,83 miliar dan bidang sosial Rp 19,76 miliar. “Diperuntukkan bagi program perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin,” ucapnya.

Mantan Anggota DPR RI ini melanjutkan, untuk urusan wajib bukan pelayanan meliputi bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sebesar Rp 56,54 miliar, bidang pemberdayaan masyarakat desa Rp 9,53 miliar, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Rp 10 miliar, bidang ketahanan pangan Rp 12,82 miliar, bidang lingkungan hidup Rp 26,85 miliar, bidang perhubungan Rp 58,45 miliar, bidang komunikasi, informatika dan bidang statistik Rp 33,53 milair, bidang koperasi UKM sebesar Rp 36,92 miliar, bidang perpustakaan kearsipan Rp 11,15 miliar, bidang pemuda olah raga Rp 51,85 miliar dan bidang penanaman modal Rp 9,77 miliar. “Urusan pilihan dialokasikan sebesar Rp 185,25 miliar,” katanya.

Ia mengatakan, berkenaan dengan upaya penyehatan Bank Banten, Pemprov Banten berencana memberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp 175 miliar. “Sebagai upaya untuk memenuhi rasio kecukupan modal yang saat kondisinya sudah mendekati ambang batas,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here