Pada RAPBN 2018, Tunjangan Guru Naik Jadi Rp 79,6 T

JAKARTA, (KB).- Pemerintah menaikkan anggaran tunjangan profesi guru (TPG) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 menjadi Rp 79,6 triliun. Anggaran tersebut naik sekitar 6 persen dari alokasi tahun ini, sekitar Rp 75,2 triliun. “Salah satu faktor penting dalam efektivitas pendidikan, adalah kualitas guru. Untuk itu, pemerintah tetap memerhatikan anggaran untuk guru, antara lain dalam bentuk pemberian TPG,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Ahad (3/9/2017).

Data tersebut didapat dari Lampiran Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPR terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangannya. Jika dirinci, porsi terbesar TPG diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil daerah (PNSD) yang dialokasikan melalui dana transfer daerah, yaitu sebesar Rp 58,3 triliun atau naik dari alokasi tahun ini, Rp 52,8 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 3,9 juta PNSD. Ia mengungkapkan, pemberian TPG PNSD merupakan perwujudan dari komitmen dan perhatian pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja guru PNSD melalui peningkatan kesejahteraan.

PNSD yang berhak menerima tunjangan profesi tersebut, adalah PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan-undangan, yaitu sebesar sekali gaji pokok PNSD yang bersangkutan, tidak termasuk untuk bulan ke-13. Selain TPG PNSD, pemerintah juga mengalokasikan tunjangan profesi kepada 257.209 guru aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp 11, 6 triliun melalui Kementerian Agama (Kemenag).

Kemudian, bagi guru non-ASN, pemerintah mengalokasikan tunjangan sebesar Rp 4,9 triliun melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Rp 4,8 triliun melalui Kemenag. Anggaran tunjangan tersebut diperuntukkan bagi 222.204 guru non-ASN Kemendikbud dan 213.654 guru non-ASN Kementerian Agama yang telah lulus sertifikasi. “Pemerintah terus berupaya, agar pemberian TPG berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan pendidikan,” ujarnya.

Sementara, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) meminta ada penegasan beban kerja mengajar guru. “Beban kerja guru harus clear sebelum masuk tahun anggaran 2018,” ucap Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi seperti dikutip dari Republika, kemarin. Ia menuturkan, saat ini masih ada silang pendapat ihwal beban kerja guru. Beban kerja guru merupakan esensi penting untuk dibahas, karena berhubungan dengan syarat TPG.

Ia menilai, sebagian besar guru masih merujuk pada minimal 24 jam tatap muka dalam sepekan sebagai syarat, seperti yang tertuang dalam Ayat (2) Pasal 52 PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 menyebutkan, hari sekolah digunakan guru untuk melaksanakan beban kerja guru. Dalam Pasal 2 Permendikbud tentang Hari Sekolah tersebut menjelaskan, hari sekolah dilaksanakan delapan jam dalam sehari atau 40 jam selama lima hari dalam seminggu. “Harus dipastikan (beban kerja guru),” tuturnya. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy juga berkomitmen menambah alokasi anggaran untuk PAUD dan guru pada 2018. (H-42)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here