PAD Parkir Kota Cilegon Bocor

CILEGON, (KB).- Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cilegon diduga bocor, sehingga tidak masuk sepenuhnya ke kas daerah. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon dengan Dinas Pehubungan (Dishub) Kota Cilegon, di Ruang Komisi III DPRD Kota Cilegon, Jumat (1/11/2019).

Dalam hearing tersebut, Komisi III DPRD Kota Cilegon mengungkap adanya potensi PAD dari kegiatan parkir kendaraan di tepi jalan hingga Rp 1 miliar. Sayangnya, potensi tersebut belum tergarap secara maksimal oleh Dishub Kota Cilegon.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon Abdul Ghoffar mengatakan, retribusi parkir tepi jalan belum dikelola oleh Dishub Kota Cilegon dengan baik. “Kami mendapatkan paparan dari Dishub, katanya PAD dari retribusi parkir tepi jalan hanya Rp 410 juta per tahun. Padahal hitungan kami, potensi PAD dari sektor retribusi itu bisa mencapai Rp 1 miliar. Artinya, ini ada kebocoran PAD,” katanya.

Ia menuturkan, minimnya pemasukan dari sektor retribusi parkir tepi pantai, karena pengelolaan kurang didukung oleh regulasi yang ada. Terkait hal tersebut, pihaknya siap untuk melakukan perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi di Bidang Perparkiran. “Kami melihat perlu ada revisi perda tentang retribusi perparkiran. Ini akan kami sampaikan ke unsur pimpinan,” ujarnya.

Menurut dia, pada perda nanti akan tertuang aturan terkait honor para juru parkir (jukir), sehingga Pemkot Cilegon memiliki landasan hukum untuk mengambil retribusi dari kegiatan para jukir. “Sekarang pemasukan parkir tepi jalan dipungut nonpemerintah. Hitungan kasarnya, kira-kira di satu titik parkir bisa mendapatkan Rp 100.000 per hari. Sementara Dishub mengatakan, ada 30 titik perkir tepi jalan di Kota Cilegon. Jadi, satu hari saja ada potensi pendapatan Rp 30 juta. Di kali per bulan, lalu per tahun, itu kan besar,” ucapnya.

Ia mengatakan, bukan hanya retribusi parkir tepi jalan, retribusi uji kendaraan bermotor atau KIR di Dishub potensinya juga besar, namun target yang diproyeksikan tidak sesuai dengan potensi yang ada. “Uji KIR itu saat ini target PAD Rp 590 juta, potensi bisa lebih dari itu, karena tarif uji KIR ini di Cilegon hanya Rp 45.000, di daerah lain jauh lebih besar dari itu besarannya,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cilegon Andi Affandi menuturkan, infrastuktur dan sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala dalam pemungutan retribusi parkir tepi jalan. “Parkir tepi jalan umum itu kan harus dikelola petugas. Kami juga harus menyiapkan honornya buat petugas, juga perlu memberikan pembinaan kepada para jukir itu,” katanya.

Ia membenarkan jika di Cilegon ada sekitar 30 titik lokasi parkir tepi jalan yang belum masuk dalam PAD. “Kalau pemerintah mau bergerak, maka harus berikan pelayanan juga dengan infrastruktur itu. Memang titik parkir itu banyak, tapi itu kan akan berimbas juga pada pemberian honor SDM-nya,” ujarnya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here