OTT Marak, Kasus Korupsi Meningkat

Aparat penegak hukum membuka borok layanan publik terhadap pemerintahan di Banten pada tahun 2017. Selama tahun 2017, baik kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan beberapa kali operasi tangkap tangan (OTT).  Tentu saja, OTT yang paling menyita publik adalah kasus suap perizinan di Kota Cilegon. Dalam kasus ini, KPK menyeret Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi yang ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya dua di antaranya merupakan petinggi BUMN dari PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) pada 22 September 2017.

Sebelum penyidik KPK melakukan OTT, Tim Sapu Bersih (Saber) pungutan liar (Pungli) Polda Banten terlebih dahulu melakukan OTT, Senin (24/7/2017) dan Selasa (25/7/2017). Dalam OTT itu, petugas menjaring 18 pegawai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang.

Belasan pegawai yang dicokok petugas tersebut terkait kasus dugaan pungutan liar uji pemeriksaan kendaraan (KIR), kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta kelahiran. Namun tidak sampai disitu, pada 23 Agustus 2017, Tim Saber Pungli Polda Banten juga melakukan OTT di gedung Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Tangerang, Jalan Moh. Atiek Soehardi, Tigaraksa, Tangerang. Dalam OTT tersebut, empat orang pegawai diamankan petugas.

Dari Tangerang, OTT kemudian berlanjut ke Kota Serang. Petugas Satreskrim Polres Serang Kota juga melakukan OTT terhadap dua aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Taktakan, Kota Serang, Senin (23/10/2017). Seorang guru berinisial AD (58) SD dan Bendahara Kantor UPT Disdik Kecamatan Taktakan EP turut diamankan petugas. Keduanya diciduk terkait pengajuan pinjaman ASN ke BJB.

Terakhir, Tim Saber Pungli Polres Serang Kabupaten yang melakukan OTT di daerah Kopo, Kabupaten Serang pada Kamis 9 November 2017. Dua orang diamankan petugas yakni Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang berinisial S dan Bendahara Pengeluaran UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang berisial M. Keduanya diciduk karena melakukan pungli tunjangan guru yang digunakan untuk biaya pembayaran utang gedung PGRI Kecamatan Kopo dan HUT PGRI tahun 2017.

Di tengah ramainya OTT, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mendukung penegakan hukum terhadap oknum pegawai. Menurutnya, Banten sudah sepantasnya lepas dari stigma daerah korupsi.
Menurut dia, perilaku korup disebabkan oleh gaya hidup. Padahal, gaji dan tunjangan ASN sekarang ini sudah dirasa cukup tinggi. Bahkan di Kota Tangerang, gaji dan tunjangan pegawai sudah mencapai Rp 40 juta.

“Kita kayaknya enggak kapok-kapok. Kita tidak bahagia karena kelakuan kita sendiri. Penghasilan dari pekerjaan kita sebenarnya cukup. Cukup dengan istri satu, rumah satu. Kalau istrinya dua, rumah dua yah enggak cukup karena kebutuhannya lebih banyak, padahal dia pegawai,” tuturnya. Mantan Wali Kota Tangerang ini meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak anak buahnya yang terlibat dalam praktik tindak pidana korupsi. “Periksa (minta kepada penyidik). Kalau ada indikasi tindak pidana korupsi tindak lanjuti. Saya percayakan dan mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum,” katanya.

Tangani 32 kasus

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dan jajarannya telah merilis jumlah penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi selama Januari hingga Oktober 2017. Tercatat, selama 10 bulan ada 16 kasus korupsi masuk tahap penyidikan dan 16 penyelidikan. Jumlah tersebut melonjak tajam dibanding tahun 2016, yang mencapai18 kasus. Kajati Banten Agoes Djaja mengatakan, pihaknya akan konsisten dalam pemberantasan korupsi di Banten. Dia akan menindaklanjuti setiap laporan. “Ada laporan dan memenuhi alat bukti yang cukup, akan kami tindak lanjuti,” ucap Kajati.

Di tahun 2018, Kajati telah menyampaikan hasil rapat kerja nasional (rakernas) Kejagung yang berlangsung sejak 11-12 Desember 2017 melalui rapat kerja daerah (rakerda), Rabu (20/12/2017). Dalam rakerda tersebut, dia meminta seluruh jajarannya agar meningkatkan kinerja terutama penanganan kasus korupsi. Terlebih di tahun 2018, anggaran untuk Kejagung RI telah disetujui dan mengalami kenaikan signifikan. Kejagung RI mendapat dana Rp 6,4 triliun di tahun 2018. Jumlah tersebut naik dibanding tahun 2017 yang hanya Rp 4,6 triliun.

Bertambahnya anggaran untuk Kejagung tersebut, secara otomatis juga akan berdampak pada Kejati Banten dan jajaran. Namun demikian, anggaran yang diberikan Kejagung kepada Kejati Banten dan belum diketahui nilai kenaikannya. “Ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya (anggaran untuk Kejati Banten). Saya belum dikasih anggarannya. Saya tidak tahu persis jumlahnya (untuk Kejati Banten dan jajaran),” katanya.

Dengan kenaikan anggaran tersebut, maka seluruh pegawai kejaksaan diminta untuk bekerja secara sungguh-sungguh sesuai dengan kode etik kejaksaan. Sehingga, tidak ada lagi alasan bagi jaksa untuk bekerja tidak profesional. “Jelas kami diminta untuk bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan aturan yang berlaku (amanat Kejagung). Kita maksimalkan penanganan perkara karena tentunya dalam perkara tipikor itu tidak boleh dibuat-buat, enggak dicari-cari (kesalahan). Tapi itu tidak hanya tipikor saja, perkara lain juga (peningkatan kinerja),” tuturnya.

Menggantung

Praktisi hukum Hermawanto menyorot terkait OTT yang terjadi di Banten. Menurutnya, penyelesaian kasus OTT yang ditangani Polda Banten dan Polres Serang Kota tidak jelas, bahkan menggantung. Sekretaris Peradi Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon ini meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah konkret dalam penyelesaian kasus tersebut. “Yang saya baca di media massa bahwa ada kasus pungli belum jelas arahnya apakah mau dipidanakan atau diserahkan kepada pemerintah daerah. Padahal, petugas telah mendapatkan barang bukti dari hasil OTT tersebut,” kata pria yang akrab disapa Wawan ini.

Dia mendukung proses penegakan hukum terhadap pegawai yang terkena OTT diserahkan kepada pemerintah daerah, untuk diberikan sanksi disiplin bukan melalui proses pemidanaan. Menurutnya, sanksi disiplin yang akan diberikan kepala daerah lebih tepat asalkan pungutan tersebut sifatnya tidak memberatkan pihak pemberi. “Kalau pungli itu sendiri dalam batas wajar dan tidak memberatkan lebih baik tidak dilakukan proses pemidanaan. Namun, segala macam bentuk pungli tetap harus ditindak,” ucapnya. (Fahmi Sa’i)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here