Optimalisasi PAD Terkendala Teritorial

LEBAK, (KB).- Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan, teritorial Lebak yang hanya berbatasan antara desa dan kampung disambungkan jembatan gantung menjadi salah satu kendala optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

“Kendala kami pada teritorial yang hanya berbatasan antara desa dan kampung yang disambungkan dengan jembatan gantung. Tapi ini tidak menyurutkan niat kami untuk mengoptimalkan pendapatan,” kata Iti Octavia Jayabaya, Jumat (18/10/2019).

Untuk mengoptimalisasi PAD sekaligus pengelolaan pajak daerah, maka Pemkab Lebak belajar ke Pemkot Batam, Kepulauan Riau. Hal itu bagian dari ikhtiar, Pemkab Lebak mengoptimalkan pendapatan di daerah berjuluk “Kota Multatuli” tersebut.

“Kami ingin mengoptimalkan pendapatan di Lebak. Kami disarankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk belajar ke Batam,” ujar Bupati Lebak Iti Octavia, Jumat (18/10/2019).

Ia mengatakan, dari Rp 2,8 triliun APBD Kabupaten Lebak, pendapatan asli daerah (PAD) hanya Rp 340 miliar. Sejauh ini, Kabupaten Lebak yang terdiri dari 28 kecamatan, 340 desa dan 5 kelurahan terus berupaya meningkatkan PAD dari sektor pariwisata.

“Lebak berbeda dengan Batam yang lokasinya dekat dengan Singapura dan Malaysia, sehingga relatif lebih mudah menarik kunjungan wisatawan,” ucapnya.

Meski begitu, pihaknya optimistis karena Lebak memiliki potensi pariwisata yang baik. Lebak memiliki destinasi unggulan, yaitu Baduy. “Harus optimistis, karena Lebak memiliki banyak potensi wisata,” tuturnya.

Tapping box

Sementara, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyambut kunjungan rombongan Kabupaten Lebak. Ia menjelaskan, APBD Batam 2019 sebesar Rp 2,8 triliun, dan PAD-nya mencapai Rp 1,2 triliun yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. “Kami tidak ada hasil bumi, sehingga pajak dan retribusi menjadi harapan kami,” kata wali kota.

Pemkot Batam mengoptimalkan penerimaan pajak dengan memasang alat perekam transaksi di restoran dan hotel, dengan dukungan Bank Riau Kepri. “Untuk membangun kota, PAD harus tinggi. Aturan wajib memakai ‘tapping box’ ini memang tidak ada, tapi sebagai kepala daerah kami bisa mengeluarkan kebijakan karena tidak semua tempat usaha yang bisa terkoneksi dengan sistem ini,” ujarnya. (PG)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here