Operasi Yustisi Cegah Pendatang “Gelap”

CILEGON, (KB).- Petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (DKCS) Kota Cilegon menggelar operasi yustisi, Kamis (14/3/2019).

Kabarnya, razia kependudukan tersebut dilakukan untuk menekan angka kedatangan warga asal luar daerah tanpa melengkapi dokumen atau yang dikenal dengan sebutan pendatang gelap.

Dalam operasi tersebut, sejumlah warga pendatang yang tidak mempunyai dokumen kependudukan terjaring.

Kepala Bidang Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan DKCS Kota Cilegon Duski Kasim mengatakan, operasi yustisi tersebut, untuk menertibkan administrasi kependudukan, sehingga penduduk yang berada di Kota Cilegon tercatat sesuai kartu keluaraga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP).

“Masih banyaknya warga pendatang yang tidak melengkapi data kependudukan ini membuat kami bersama dengan instansi lain melakukan razia yustisi,” katanya.

Menurut dia, kartu identitas penduduk tersebut, sangat penting dimiliki setiap warga negara. Para pendatang juga harus melapor kepada RT dan RW setempat.

“Biasanya pendatang yang datang diajak sama keluarganya harus melapor, minimal 1×24 jam, apabila mereka ingin balik lagi atau hanya sekadar berlibur, akan tetapi bila ingin menetap, bawa surat pindahnya sekaligus mengurus dokumen yang baru,” ucapnya.

Dengan kepemilikan dokumen tersebut, para pendatang juga bisa melakukan hal lainnya, barangkali mau membuka usaha atau mencari pekerjaan. “Tidak sulit kok untuk mengurus hal seperti itu,” ujarnya.

Sementara itu, Sofan Maksudi selaku Kepala Bidang Perundang-undangan pada Dinas Satpol PP Kota menuturkan, pihaknya bersama dengan DKCS akan selalu melakukan operasi yustisi, hal tersebut dilakukan untuk menegakkan perda.

Para pendatang, tutur dia, berhak untuk datang ke Kota Cilegon dan tidak ada yang melarang, akan tetapi pemerintah juga wajib mengingatkan, kepada pendatang wajib membawa dokumen sebagai indentitas diri mereka.

“Sengaja kami lakukan pemeriksaan KTP ini, terutama kepada para pendatang yang kami kira cukup banyak dan tidak melapor kepada aparatur setempat. Hal ini juga kami lakukan, untuk mengantisipasi terjadinya gangguan dan menjaga kondusivitas lingkungan,” katanya. (HS)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here