OPD Penerima Dana Dekonsentrasi Harus Tingkatkan Koordinasi

Nandy Mulya S

SERANG, (KB).- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Nandy Mulya S meminta organisasi perangkat daerah (OPD) penerima dana dekonsentrasi meningkatkan koordinasi dan menjalin sinergi dengan satuan kerjanya (satker) mulai dari pengusulan hingga pencairan. Hal tersebut disampaikan dia pada Rapat Koordinasi Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah Provinsi Banten Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Jumat (23/3/2018).

“Pelaksanaan pelimpahan wewenang dan penugasan pemerintah pusat tersebut di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten selama ini sudah berjalan, namun belum terkoordinasikan dengan baik, sehingga output dari pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan belum dapat teridentifikasi dengan baik pula, terutama barang milik negara (BMN) yang akan menjadi barang milik daerah (BMD),” katanya.

Ia mengungkapkan, mekanisme maupun penatausahaan pengusulan dan pencairan dana dilaksanakan langsung dari kementerian ke satker-satker di OPD melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN). Oleh karena itu, bendahara umum daerah kurang terinformasikan mengenai hal tersebut. “Bendahara umum itu sudah seharusnya mengetahui seluruh aliran dana yang diterima dan digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah baik yang melalui RKUD maupun yang tidak melalui RKUD,” ujarnya.

Gubernur, ucap dia, senantiasa bertanya terkait pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dimaksud kepada BPKAD selaku pengelola keuangan dan asset. “Oleh karena itu, OPD penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, agar dapat mengoordinasikan satker-satker yang ada di lingkungan OPD masing-masing,” tuturnya.

Hal tersebut dilakukan, agar proses akuntansi dan pelaporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan. Selain itu, agar proses penerimaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban hasil pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dilaporkan secara rutin serta berjenjang sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Kasi Akuntansi, Yudi Imanudin menuturkan, tugas KPA dan koordinator di masing-masing OPD harus berfungsi dan melaporkan bulanan sebagai bahan evaluasi rapim bulanan oleh gubernur. (RI)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here