OPD Pemprov Banten Tetap Usulkan Kegiatan di Hotel dan Honorarium, Anggaran Rp 12 Miliar Dicoret

SERANG, (KB).- Tim peneliti mencoret usulan kegiatan sewa ruang rapat hotel dan honorarium yang mencapai Rp 12 miliar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten. Diketahui, pada 2017 ini kegiatan tersebut paling banyak dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. “Di perubahan ini kegiatan rapat-rapat di hotel tidak boleh lagi, kegiatan berhonor tidak boleh lagi. Kemarin dikumpulin ternyata lumayan gede juga nilainya, sampai Rp 12 miliar, kita coret,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Hudaya Latuconsina, Selasa (12/9/2017).

Ia mengungkapkan, masih banyak OPD yang tetap menganggarkan kegiatan-kegiatan yang dilarang sesuai arahan pimpinan. “Padahal sudah ada edaran sekda kan, tetapi masih tetap saja, enggak nurut. Makanya kita kawal di input Simda. Lumayan juga ternyata, ada Rp 12 miliar. Kita setop itu. Memang ujungnya pada tidak suka sama saya, enggak apa-apa biarin. Kalau Bappeda sih sudah tidak di hotel, honor-honor juga sudah tidak ada,” ujarnya.

Ia menuturkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menolak surat perintah membayar (SPM) kegiatan-kegiatan terlarang tersebut per September 2017. “Terhadap SPM yang belum disampaikan ke BPKAD itu selanjutnya mereka tidak bisa lagi, ditolak pasti. Karena di rancangan sudah ditetapkan. Jadi SPM untuk bulan September terlebih setelah nota pengantar ini dibacakan sudah tidak bisa lagi,” ucapnya.

Ia menjelaskan, kegiatan rapat di hotel bisa dilakukan apabila bersifat koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat. “Boleh di hotel, tapi bukan kegiatan yang levelnya sektor, kecil. Misalnya problem kekeringan, itu bisa diagendakan acara nasional. Kan penanganannya ada di pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sistem irigasi ada yang kewenangan kabupaten/kota, provinsi, dan pusat, maka perlu terkoordinasi dengan baik,” tuturnya.

Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 Provinsi Banten diproyeksikan sebesar Rp 10,38 triliun. Nilai tersebut diperoleh dari pendapatan daerah yang ditarget mencapai Rp 9,89 triliun. Sementara kekurangannya ditutup dari Silpa tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 495,15 miliar. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, saat paripurna beragendakan penyampaian nota pengantar gubernur mengenai raperda tentang perubahan APBD tahun 2017, di Gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (12/9/2017).

Andika menjelaskan, belanja daerah Rp 10,38 triliun terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp 6,84 triliun dan belanja langsung Rp 3,53 triliun. “Besarnya komposisi belanja tidak langsung secara signifikan disebabkan adanya pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi,” kata Andika.

Ia mengungkapkan, belanja langsung dalam bentuk program kegiatan diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa pengadaan lahan untuk unit sekolah baru, peralatan praktik siswa, mebeler sekolah dan penambahan Bosda. “Kemudian pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin, pembangunan dan rehabilitasi jalan, penataan kawasan Serang Timur dan Banten Lama, penataan aliran sungai, penanganan sampah, penyediaan air bersih di kawasan strategis, dan pembangunan jalan di lingkungan kawasan kumuh,” ucap Andika.

Terkait belanja tidak langsung juga terdapat penyesuaian antara lain belanja daerah untuk belanja pegawai, penyesuaian penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana PP No. 18/2017.
“Kemudian penyesuaian hibah, optimalisasi alokasi bantuan keuangan kabupaten/kota, dan optimalisasi belanja tidak terduga,” katanya. Sementara pada pos pembiayaan daerah, sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) ditujukan untuk menutup defisit anggaran dan penyertaan modal kepada PT Bank Banten. (H-42)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here