OPD Pemprov Banten Dilarang Anggarkan Internet

SERANG, (KB).- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten melarang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten, mengalokasikan anggaran untuk akses internet dan pembuatan aplikasi pada APBD 2019. Sebab, anggaran untuk mengakses internet difokuskan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Banten.

Plt Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dwi Sahara, mengatakan, penyusunan APBD 2019 disertai tahapan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Penyusunan itu memeprtimbangkan kebijakan yang ditentukan pemerintah pusat dan lokal.

Kebijakan yang ditentutan lokal tersebut yaitu, pertama penganggaran akses internet di kantor lingkungan KP3B, infrastruktur jaringan, belanja server, pembuatan aplikasi, pembelian software, updating dan pembuatan website perangkat daerah dan belanja advertorial kehumasan untuk dipusatkan di Diskominfotiksan Banten.

Selanjutnya, kegiatan pengkajian difokuskan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).  Kecuali, pengkajian pembentukan unit pelaksana teknis atau cabang dinas. “Perangkat daerah dilarang menganggarkan bimbingan teknis (bimtek) yang bukan tugas pokok dan fungsinya. Itu seperti bimtek penyusunan RKA, bimtek pengelolaan arsip dan lain-lain,” katanya saat sosialisasi peraturan gubernur (pergub) nomor 33 tahun 2018 dan pergub nomor 40 tahun 2018 di Aula BPKAD Banten, Kota Serang, Rabu (24/10/2018).

Penyusunan RKA harus mengacu pada standar satuan harga (SSH) dan standar harga barang dan jasa. SSH merupakan standar satuan biaya untuk memperhitungkan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA.“Sehingga dengan adanya SSH ini diharapkan dalam menyusun dan merencanakan anggaran sesuai dengan tarif yang terstandarisasi. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Pemprov Banten. Sedangkan untuk dokumen standar harga barang dan jasa kewenangannya ada di Biro Administrasi Pembangunan,” tuturnya.

Berbeda dengan daerah lain, Pemprov Banten telah menetapkan pedoman penyusunan RKA-OPD atau pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dalam pergub.“Berbeda dengan daerah lain yang hanya berupa surat edaran, pedoman penyusunan RKA-OPD atau PPKD di Pemprov Banten ditetapkan dalam pergub. Hal itu berdasarkan pertimbangan untuk lebih memudahkan OPD dan PPKD dalam menyusun RKA, mengingat banyaknya peraturan terkait penyusunan yang harus dipedomani,” katanya.

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan BPKAD Provinsi Banten, Agus Setiyadi mengatakan, kedepan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada OPD di lingkungan Pemprov Banten, agar penyusunan RKA sesuai dengan ketentuan. “Itu untuk menginformasikan secara teknis kebijakan soal penyusunan RKA,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here