OPD Lambat Serahkan Dokumen, Lelang Percepatan Infrastruktur Terhambat

SERANG, (KB).- Percepatan proyek infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemprov Banten terhambat oleh proses lelang. Hal itu terjadi akibat penyerahan dokumen kebutuhan lelang dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) masih lambat.

Gubernur Banten Wahidin Halim menuturkan, infrastruktur merupakan salah satu program prioritas Pemprov Banten selama masa kepemimpinannya. “Memang kita kan persoalan lelang menjadi hambatan, tapi kita dorong paling enggak dalam periode ini sampai tahun depan harus sudah selesai,” katanya, Selasa (25/6/2019).

Pihaknya akan memantau proses lelang infrastruktur pemprov, agar ke depan tidak muncul lagi persoalan tersebut. “Kan sudah dianggarkan. Sekarang kami monitoring, kami evaluasi. Kami, hambatan yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa, karena itu ketentuan yang memang prosedural. Tapi kan ini memang udah mulai dari awal,” ujarnya.

Terkait OPD yang seringkali lambat menyerahkan dokumen lelang, mantan Wali Kota Tangerang itu menilai wajar. Sebab, OPD lingkup pemprov memiliki beban dan tanggung jawab yang besar. “Wajar,” ucapnya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Mahdani mengatakan, proyek barang dan jasa sebagian besar OPD pemprov sudah diselesaikan. Mereka diminta segera menindaklanjuti dengan penandatanganan dokumen kontrak.

“Banyak yang sudah realisasi lelang tapi masih proses penandatanganan kontrak, nah itu minta dipercepat. Karena sekarang sudah lebaran harus kerja. Kemudian tadi juga semua OPD ditanya dan memang mereka masih dalam proses (penandatanganan kontrak),” tuturnya.

Menurutnya, realisasi serapan fisik Pemprov Banten hingga awal Juni 2019 baru mencapai 40,24 persen atau melenceng dari target yang ditetapkan 45 persen. Penyebabnya, banyak pengerjaan yang ditunda akibat libur Lebaran 1440 Hijriah. “Itu biasa plus minus ya kemarin menghadapi lebaran,” ujarnya.

Meski demikian, ia meyakini, ke depan proyek infrastruktur di Banten berjalan normal dan sesuai target yang telah ditetapkan. “Insya Allah ke depan kalau deviasi fisik 5 persen kalau sudah berjalan fisik kan normal dengan target untuk bulan depan. Insya Allah untuk bulan depan satu semester (2019) kita untuk pelaksanaan, tapi kemarin potong lebaran 10 hari tapi target insya Allah normal,” ucapnya.

Realisasi serapan fisik berpengaruh terhadap realisasi serapan keuangan. Hingga awal Juni 2019 realisasi keuangan baru mencapai 30 persen. “Jadi fisik kan karena OPD yang menangani fisik saat ini uang muka saja belum pada cair kan. Karena kontraknya belum. Insya Allah kalau uang yang berjalan sudah 30 persen masih uang umum, uang yang proyek fisik-fisik belum kan gede-gede itu. Sekarang uang muka kan cair saat penandatanganan kontrak,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here