OPD Diminta Susun Program Konkret

SERANG, (KB).- Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengatakan, ada empat isu strategis Provinsi Banten pada 2017-2022 yaitu kesenjangan wilayah, daya saing daerah, kemiskinan dan pengangguran, serta tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, dia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun program secara konkret.

“Dengan forum konsultasi publik ini diharapkan adanya penyesuaian pengembangan pembangunan yang berkesinambungan antara pemerintah pusat, pemprov dan kabupaten/kota,” kata Andika pada acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2019, di Hotel Horison Ultima Ratu Serang, Kota Serang, Rabu (27/12/2017).

Ia juga meminta OPD agar menyusun program secara konkret yang bisa menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta menghapus kesenjangan antara utara dengan selatan. “Saya dengan Pak Gubernur, dan OPD menginginkan hasil RKPD di satu tahun ke depan (2019) ini harus ada langkah konkret yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Tentunya disertai dengan lapangan pekerjaan yang bisa dinikmati masyarakat,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina mengungkapkan, pada 2019 sesuai RPJMD target indeks pembangunan manusia (IPM) Banten sebesar 72.20 poin, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,2 persen. “Selanjutnya penduduk miskin 5,0 persen, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 8,20 persen. Target 2017 IPM Banten sebesar 71,35, 2018 71,77 poin, dan 2019 mudah-mudahan kita bisa kejar di angka 72,20 poin,” ujar Hudaya dalam pemaparannya.

Ia mengatakan, ada 12 prioritas pembangunan pada 2019. Antara lain pembangunan jalan dan jembatan kewenangan provinsi, pembangunan jalan kolektor baru untuk membuka jalur isolasi dan membuka interkoneksi antar wilayah. Selanjutnya, pembangunan sport centre (multiyears), penataan kawasan kesultanan Banten (lanjutan), pemenuhan elektrifikasi (listrik desa), pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi.”Kemudian pembangunan TPST Regional, penataan kawasan kumuh pembangunan Rutilahu, pembangunan dan pemeliharaan PJU, pengadaan dan pemeliharaan kelengkapan jalan,” tuturnya.

Harus konsisten

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten harus konsisten dalam menjalankan program APBD sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022. Menurutnya, selama ini permasalahan yang terjadi yaitu OPD tidak konsisten dalam menjalankan program sehingga capaian RPJMD belum optimal.

“Menjadi satu masukan ketika hasil RPJMD 2012-2017 itu ternyata capaian tidak maksimal. Dengan RPJMD 2017-2022, OPD harus betul-betul konsisten sebagai leading sector dalam melaksanakan program kerja pemerintah daerah sesuai RPJMD,” ujar Asep. Dalam menyusun RKPD, kata Asep, OPD juga harus memiliki parameter yang jelas dan tidak dijadikan sebagai rutinitas tahunan.

“Jangan hanya kopi paste program tahun-tahun sebelumnya. Ini kan butuh inovasi dan langkah progresif supaya program berpijak dan berpihak kepada masyarakat. Bagaimana pengangguran berkurang, menekan kesenjangan antara utara dan selatan. Harus jadi pemikiran bersama antara DPRD, OPD, dan gubernur bagaimana dalam menyusun RKPD itu satu tarikan napas dengan RPJMD,” tuturnya.

Ia menuturkan, penyusunan RKPD juga jangan berdasarkan asumsi, tetapi sesuai dengan data penunjang dengan penerapan teknologi yang mumpuni.”Capaian-capaian harus jelas, mulai dari perencanaan harus matang. Selama ini banyak persoalan di perencanaan yang kemudian misalnya terjadi gagal lelang, capaian yang juga tidak disertai data yang valid,” kata Asep. (RI)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here