Omnibus Law RUU Cilaka, Disnakertrans Tunggu Keputusan Pusat

SERANG, (KB).- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang saat ini masih menunggu hasil keputusan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dari Pemerintah Pusat. Pihak Disnakertrans belum menerima informasi lebih lanjut terkait Omnibus Law RUU Cilaka hal tersebut.

“Kami belum tahu nantinya akan seperti apa untuk omnibus law terkait RUU Cilaka ini. Memang banyak pekerja yang menolak,” kata Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Jamsostek Disnakertrans Kabupaten Serang Iwan Setiawan kepada Kabar Banten, Kamis (16/1/2020).

Baca Juga : Dinilai Merugikan Buruh, KSPN Tolak ”Omnibus Law” RUU Cilaka

Ia mengatakan, salah satu hal yang tertuang di RUU Cilaka tersebut, yaitu pekerja akan diupah sesuai dengan jam kerjanya, sehingga tidak akan ada lagi upah minimum bagi pekerja dari perusahaan. Namun, hal tersebut hingga saat ini masih dalam pembahasan Pemerintah Pusat dan pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut.

“Kami belum dapat informasi lebih jelas dari pusat tentang RUU Cilaka ini. Jadi, masih menunggu sampai saat ini,” ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan, untuk penolakan RUU Cilaka tersebut, para serikat buruh langsung menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Pusat dengan melakukan aksi ke Istana Presiden.

Sementara sampai saat ini, buruh di Kabupaten Serang belum menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penolakan RUU Cilaka tersebut, kepada Disnakertrans Kabupaten Serang.

“Kemarin serikat buruh itu langsung ke pusat, kalau ke kami sih belum. Kami juga belum bisa menjelaskan lebih detail soal RUU ini soalnya belum ada keputusan dari pusat,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Kabupaten Serang Hidirmansyah menuturkan, KSPN Kabupaten Serang menolak omnibus law terkait RUU Cilaka yang disusun Pemerintah Pusat. Sebab, dalam RUU tersebut, dinilai banyak merugikan buruh atau pekerja.

Ia mengatakan, untuk menyampaikan penolakan tersebut, perwakilan KSPN ikut berunjuk rasa ke Istana Presiden, Rabu (15/1/2020) bersama anggota serikat buruh lainnya. Pihaknya menilai, RUU tersebut banyak merugikan serikat buruh atau pekerja yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Serang.

“Kami menolak tegas, karena jelas di situ merugikan banyak buruh. Makanya, tadi (kemarin) kami datang ke istana untuk menemui Presiden, karena itu kan yang merancang pak Jokowi,” tuturnya kepada Kabar Banten, Rabu (15/1/2020). (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here