Omnibus Law RUU Cilaka, Dewan Nilai tak Berpihak pada Buruh

SERANG, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang menilai, adanya Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) tidak berpihak pada buruh. Sebab, banyak isi dari RUU tersebut yang menimbulkan banyak polemik.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang Ahmad Faisal menjelaskan, Omnbus Law RUU Cilaka dinilai banyak tidak berpihak pada buruh. Selain itu, RUU yang msuk omnibus law merupakan RUU sapu jagat yang mengatur banyak aspek.

“Kalau sikap saya selaku anggota DPRD harusnya Pemerintah Pusat tidak membuat RUU yang menimbulkan polemik dengan adanya gelombang penolakan yang besar dari buruh, karena RUU ini dianggap kurang berpihak pada buruh,” katanya kepada wartawan, Sabtu (25/1/2020).

Baca Juga : Dinilai Merugikan Buruh, KSPN Tolak ”Omnibus Law” RUU Cilaka

Adapun yang menjadi konsen buruh menolak, yakni masalah upah minimum dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menjelaskan, buruh yang bekerja akan mendapatkan upah yang tidak sesuai.

Selain itu, PHK buruh hanya mendapat pesangon selama enam bulan dia bekerja saja. Terlebih lagi, dengan adanya RUU Cilaka tersebut, akan mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

“Jadi, nanti akan mendapatkan di bawah upah minimum, PHK mendapat pesangon selama enam bulan saja dan tenaga kerja asing bebas masuk,” ujarnya.

Menurut dia, dengan adanya hal-hal tersebut dan masih banyak hal lainnya membuat buruh keberatan. Selain itu, dalam perancanangan RUU Cilaka tersebut, pemerintah juga tidak melibatkan buruh.

“Karena ini dan masih banyak yang lainnya membuat buruh keberatan belum lagi dalam perancangannya buruh tidak dilibatkan,” ucapnya.

Ia menilai, padahal saat ini belum selesai polemik tentang rencana penghapusan subsidi gas elpiji tiga kilogram, kenaikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun subsidi listrik muncul RUU Cilaka tersebut, sehingga pihaknya menilai, pemerintah belum memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

“Belum kelar polemik tentang rencana penghapusan subsidi gas, listrik, kenaikan BPJS Kesehatan sekarang muncul lagi RUU cipta lapangan kerja. Kalau begini terus kapan pemerintah konsen menyejahterakan rakyat,” tuturnya. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here