Omnibus Law Bikin Galau

Efi Syarifudin.*

Oleh : Efi Syarifudin

Ekonomi dunia memang sedang lesu, perlu langkah strategis untuk tetap maju. Pemerintah memilih strategi deregulasi berbagai kebijakan investasi yang dianggap tumpang tindih. Namun karena terlalu instan, paket Omnibus Law telah membuat publik menjadi galau. Bagaimana tidak, menyisir sekian banyak regulasi dilakukan secara cepat dan terkesan senyap. Pemerintah pastinya tidak akan main-main, karena perubahan regulasi pastinya bukan permainan sulap.

Masalahnya sebagai bangsa kita tak pernah ajeg pada satu tatanan tertentu. Pergantian kepemimpinan seringkali berarti pergantian regulasi. Menteri baru selalu membuat “gebrakan” dengan mengganti kebijakan lama. Sementara rakyat mungkin belum merasakan dampak dari perubahan tersebut.

Contoh mudah adalah bidang pendidikan, selalu ada perubahan nama dan istilah yang kadang kontennya tidak jauh berbeda pada kurikulum, ujian dan standar kelulusan. Alih-alih mengubah strategi kebijakan, perubahan tersebut sering menjadi penyebab terhadap tidak pernah jelasnya arah pendidikan. Tidak sedikit yang menjadi “korban”, dari regulasi yang bergantung siapa sedang memimpin.

Terkait ekonomi, cita-cita Omnibus Law adalah luhur. Menciptakan lapangan kerja dengan jurus mempermudah jalur investasi dari berbagai lini. Beberapa kali disampaikan melalui media, bahwa Omnibus Law akan menyisir persoalan di 74 undang-undang. Kerja besar dan baru seperti ini dipastikan menyulitkan banyak pihak, terutama di DPR karena hal ini merupakan pendekatan regulasi impor yang memang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Terlebih dalam kebijakan penetapan hukum, DPR sudah punya acuan prinsip dan prosedur yang ditetapkan melalui undang-undang.

Gagasan Omnibus Law di era Presiden Jokowi memang bukan digagas awal tahun ini. Sudah sejak sebelum dilantik menjadi presiden pada Oktober 2019, pandangan tetang Omnibus Law sudah terdengar walau samar. Mulai terdengar lagi pada bulan setelah beliau dilantik. Dengan harapan di awal-awal tahun 2020 kebijakan Omnibus Law sudah bisa rampung.

Namun gagasan strategis ini menjadi kalah pamor disebabkan muncul isu-isu besar yang mengganggu kepercayaan publik kepada pemerintah. Mulai dari contoh negatif pimpinan BUMN yang membawa barang mewah ilegal, lalu kisah tragis asuransi plat merah yang asetnya terkuras habis, hingga kasus korupsi yang melemahkan legitimasi pemilu yang telah lalu.

Berita negatif seperti ini muncul ke publik secara bergantian di tengah upaya menyampaikan pesan optimistis yang disampaikan pemerintah di awal stuktur pemerintahan yang baru. Premis optimistis berkelindan dengan fakta yang miris.

Lalu lucunya, di tengah kemelut dan kisruh malah bermunculan kerajaan-kerajaan impian. Seperti drama di televisi, rating cerita raja-raja kecil meningkat secara berseri dan mengalahkan kisah-kisah besar. Bagi sebagian orang, tampilnya mereka adalah sekadar hiburan tapi juga mungkin dianggap pelarian. Di awal tahun ini negara kita terlalu kisruh, padahal kita juga bersedih dengan adanya wilayah terdampak banjir tersebar dimana-mana.

Jika memang Omnibus Law ditujukan untuk meningkatkan investasi, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi tentu tidak perlu ada informasi negatif dari tim pemerintah sendiri. Kita mungkin menjadi bingung ketika ada beberapa pernyataan menteri yang terkait tujuan Omnibus Law malah menampakkan sikap pesimistis. Saya ingin menyoroti secara khusus pernyataan menteri keuangan diberbagai media.

Pertama, pernyataan “sakit perut” untuk mewujudkan janji kampanye presiden terpilih. Sebab, janji kampanye memberikan tunjangan pra-kerja kepada 2 juta penduduk membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Pernyataan Ibu Sri Mulyani mungkin dianggap gimik, tapi bisa jadi ini adalah gambaran sesungguhnya yang dihadapi pemerintah.

Bagaimana tidak, pemerintah memang mampu mengurangi alokasi anggarannya sampai belasan triliun. Tapi pengurangan tersebut didapatkan melalui pengurangan subsidi masyarakat, bukan efisiensi pengelolaan pemerintahan. Pemerintah juga telah memproyeksikan defisit anggaran sebesar 1,76% atau mencapai Rp 307 triliun. Menurut kajian Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) bahkan defisit anggaran tahun 2020 bisa mencapai 2,8% atau sekitar 286 triliun.

Kedua, pernyataan Ibu Sri Mulyani bahwa Omnibus Law berpotensi mengurangi penghimpunan pajak hingga 86 triliun. Asumsi ini berdasarkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan yang merupakan salah satu dari empat Omnibus Law yang masuk Program Legislasi Nasional 2020. Di antara poin krusial dalam RUU tersebut adalah adanya rencana pemerintah menurunkan tarif PPh (pajak penghasilan) Badan maksimal hingga 20% dari sebelumnya 25%. Penurunan itu akan dilakukan secara bertahap hingga 2023.

Ibu Sri Mulyani adalah sosok yang cermat sehingga bertahan lama sebagai menteri di era presiden yang berbeda. Pastinya kapasitas beliau sangat mumpuni untuk memprediksi hal-hal terkait anggaran dan keuangan pemerintah. Pernyataan beliau tentang kondisi keuangan pemerintah di awal tahun pemerintahan, tentu saja tidak salah jika sebagian kita bertanya-tanya dan galau.

Kenapa pemerintah menekan defisit anggaran dengan membenani rakyat melalui pencabutan subsidi. Sementara kepada para investor, pemerintah malah memberi keringanan pajak yang berpotensi membuat pemerintah merugi dengan jumlah berlipat dari beban subsidi yang telah dikurangi.

Dari sudut pandangan awam, jika menteri saja sudah mulai merasa “sakit perut” dan terbebani oleh potensi merugi, tentu ada baiknya Omnibus Law dikaji secara lebih teliti. Terhambatnya investasi tidak melulu karena soal regulasi. Juga pengurangan beban pemerintah tidak lantas artinya pengurangan subsidi. Bisa jadi persoalan utama bangsa ini adalah karena kerentanan moral karena sikap yang manipulatif.

Terkuaknya kerugian perusahaan asuransi milik pemerintah dan skandal korupsi pada awal tahun ini, adalah bukti bahwa persoalan kita yang sudah teramat akut sesungguhnya pada moralitas bukan legalitas. Ada baiknya pemerintah membangun opini Omnibus Law bukan dari sudut pandang investasi semata, agar tidak terkesan sedang bertransaksi. Menata regulasi bukan sedang menjual potensi, tapi sesungguhnya sedang merawat negeri.

Perubahan yang masif ala Omnibus Law meniscayakan keterbukaan dan keterlibatan publik di berbagai lini. Perlu juga menjaga konsistensi komunikasi dari berbagai sisi agar tidak membuat galau. Jangan sampai terkesan senyap tapi nyatanya ramai dipermukaan. Meminjam istilah trend medsos saat ini, “kita perlu ngopi, jangan diem-diem bae”. (Penulis, Dosen FEBI UIN SMH Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here