Jumat, 20 Juli 2018
Bambang Purwanto Sumo, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten.

Ombudsman Temukan Maladministrasi Dalam Pengawasan Ketenagakerjaan di Banten

SERANG, (KB).- Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menemukan maladministrasi dalam pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Banten, akibat tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) dan dan petunjuk teknis (juknis) proses pengawasan ketenagakerjaan.

Menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Bambang P Sumo, pengawasan ketenagakerjaan sangat penting sebagai pintu untuk terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Selain itu, untuk menjamin penegakan hukum dan perlindungan tenaga kerja.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan, bahwa saat ini pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan provinsi dari sebelumnya kewenangan pemerintah daerah secara berjenjang.

“Namun, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai sistem, mekanisme, dan prosedur pengawasan ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan berbagai potensi maladministrasi,” katanya dalam diseminasi hasil kajian cepat penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan oleh Disnakertrans Provinsi Banten di salah satu hotel Kota Serang, Selasa (10/7/2018).

Temuan maladministrasi dari hasil kajian cepat yang dilakukan Ombudsaman terkait penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Banten, ujar dia, terdapat sebelas temuan, di antaranya kurangnya koordinasi antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten.

Khususnya, bidang pengawasan ketenagakerjaan dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dan tidak adanya pemberitahuan kepada pelapor tentang perkembangan dan hasil tindak lanjut dari laporan/pengaduan yang disampaikan.

Temuan lainnya, yakni tidak ada kejelasan status laporan yang ditangani, apakah laporan tersebut sudah selesai atau masih dalam tahap pemeriksaan, laporan yang sudah jelas ada pelanggaran norma ketenagakerjaan tidak diberikan nota pemeriksaan dan tidak adanya SOP dan juknis dalam pengawasan ketenagakerjaan.

“Ketidakjelasan kewenangan kantor wilayah pengawasan ketenagakerjaan dalam menerima laporan/pengaduan, jumlah pengawas terbatas, kurangnya kompetensi pengawas dalam memahami dan menindaklanjuti laporan, sistem pelaporan ketenagakerjaan yang dalam implementasinya belum sepenuhnya dapat dilakukan secara online, dan tidak ada kejelasan terkait pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan diperusahaan/tempat kerja,” ucapnya.

Ia menyarankan kepada gubernur Banten untuk membuat peraturan mengenai SOP dan juknis proses pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Terutama, dalam proses menindalanjuti laporan dari masyarakat dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Gubernur juga, agar mengupayakan penambahan jumlah dan meningkatkan kompetensi SDM pengawas ketenagakerjaan, agar memadai dengan jumlah perusahaan yang berada di Provinsi Banten,” tuturnya.

Dorong evaluasi

Sementara, terhadap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Bambang mendorong, agar melakukan evaluasi program pengawasan secara berkala dan berkesinambungan. Selain itu, memberikan sanksi yang tegas kepada pengawas ketenagakerjaan yang melakukan tugasnya tidak sesuai prosedur dan memastikan seluruh pegawai pengawas di dinas tersebut yang profesional, kompeten, akuntabel, dan tidak berpihak.

“Serta meningkatkan koordinasi dan membangun sistem teknologi informasi mengenai integrasi data dan pengawasan ketenagakerjaan antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota,” tuturnya. (Masykur/YY)*


Sekilas Info

Pencopotan Pejabat Pemprov Banten, Fitron: Ada Sanksi yang Lebih Manusiawi

SERANG, (KB).- Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Fitron Nur Ikhsan meminta Gubernur Banten Wahidin Halim …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *