Ombudsman Kritik Penanganan Bencana di Kabupaten Pandeglang

Bambang Purwanto Sumo, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten.

PANDEGLANG, (KB).- Ombudsman RI Perwakilan Banten mengkritik soal penanganan bencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang. Sebab, selama penanganan bencana, ada tiga komponen yang dinilai masih lemah. Ketiga komponen itu yakni koordinasi antar instansi, sarana yang terbatas dan lemahnya anggaran.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Bambang Poerwanto Sumo menyatakan, meski secara keseluruhan proses penanganan bencana dinilai sudah bagus, namun masih ada berbagai kendala yang ditemukan. Tiga kendala yang dialami itu menjadi penghambat penanganan bencana.

“Kemarin cukup bagus penanganannya.Tetapi ada tiga kendala yakni koordinasi antar instansi masih lemah, sarana masih terbatas dan anggaran terbatas. Itulah yang membuat lemah dan lambatnya penanganan,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Bambang Poerwanto Sumo seusai menggelar koordinasi di Aula Ruang Pintar Setda Pandeglang, Jumat (10/5/2019).

Menurut dia, lemahnya tiga kendala itu menimbulkan persoalan selama tsunami dan itu belum terselesaikan dengan baik. Persoalan itu mulai dari data jaminan hidup, jaminan kematian dan belum jelasnya soal bantuan kerusakan kapal serta mata pencaharian nelayan.

“Jadi itulah, beberapa hal yang belum dapat diselesaikan dengan baik, sehingga ada beberapa kendala yang dihadapi baik soal koordinasi antar instasi masih kurang, anggaran terbatas dan sarananya tidak mendukung,” ujarnya.

Untuk itu, Bambang menyarankan agar Pemkab Pandeglang menyiapkan tim kebencanaan dengan lebih solid lagi, termasuk memfungsikan BPBD dengan lebih baik. Kenapa BPBD harus lebih difungsikan? Sebab saat bencana melanda banyak kelompok mandiri maupun relawan yang tidak terkoordinasi dengan baik. Salah satu alasannya adalah keberadaan BPBD yang kurang maksimal.

“Jadi bobot instansi BPBD itu harus ditingkatkan lagi, jangan mandek di kelas B. Hal itu agar mempermudahkan koordinasi dengan instansi lainnya. Karena kemarin-kemarin koordinasi dengan relawan saja tidak bagus, sehingga masing-masing dalam menangani bencana. Hal itu perlu diperbaiki. Kami siap membantu memberikan rekomendasi untuk pemerintah pusat, apabila Pemkab Pandeglang mengalami kesulitan,” ucapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang Fery Hasanudin mengatakan, kehadiran Ombudsman sangat baik dalam memberikan penilaian dan evaluasi pelayanan selama penanganan bencana. Untuk itu, Fery meyakini kehadiran Ombudsman akan membantu Pemkab dalam memperlancar penanganan bencana.

“Intinya dalam rangka evaluasi penanganan becana tsunami. Biasanya Ombudsman datang ada aduan, tapi ini tidak, lebih membantu kami. Memang ada data juga yang perlu divalidasi, tentu saja nanti akan kami perbaiki dengan baik,” tuturnya. (IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here