Ombudsman Butuh Dukungan Awasi Pelayanan Publik, Zona Bebas Korupsi Jangan Sekadar Seremonial

Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rachmat Ginandjar dan Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Dedy Irsan berfoto bersama jajaran Ombudsman Perwakilan Banten saat mengunjungi Kantor Harian Umum Kabar Banten, Kamis (23/1/2020).*

Kampanye zona bebas korupsi/pungutan liar (pungli) di lingkungan instansi pemerintah jangan hanya seremonial belaka. Namun, segala bentuk deklarasi yang dilakukan pemerintah benar-benar dilaksanakan, tidak hanya sebatas seremonial di awal pencanangan.

Hal itu terungkap saat jajaran Ombudsman Perwakilan Banten mengunjungi Kantor Harian Umum Kabar Banten, Kamis (23/1/2020).

Rombongan terdiri atas Kepala Ombudsmen Perwakilan Banten Dedy Irsan dan para asisten yakni Zainal Muttaqin, Harri Widiarsa, Eni Nuraeni, Larasati Andayani, dan Sirojudin. Mereka diterima Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rachmat Ginandjar, Pemimpin Redaksi Maksuni Husen, dan Redaktur Pelaksana Yadi Jayasantika.

Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Dedy Irsan yang baru menjabat sekitar satu bulan mengatakan, pihaknya memohon dukungan berbagai pihak untuk sama-sama mengawasi pelayanan publik dan mengawal pelayanan publik bebas maladministrasi di Banten.

“Mohon dukungan dan kerja sama dari semua pihak terkait, terutama Kabar Banten sebagai media yang cukup di Banten,” ujar Dedy Irsan.

Berdasarkan data Ombudsman Perwakilan Banten, pengaduan masyarakat di Banten cukup tinggi jika melihat data 2019 yang mencapai 130 pengaduan. Dari pengaduan itu, didominasi pengaduan soal pertanahan, pendidikan, dan administrasi kependudukan (adminduk).

“Dari kabupaten/kota di Banten, pengaduan masyarakat tinggi berada di wilayah Tangerang Raya,” ucapnya.

Pria yang pernah menjabat Kepala Keasistenan Pencegahan di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara itu, menargetkan upaya-upaya pencegahan mal administrasi yang terjadi di Banten.

“Oleh karena itu, kami membutuhkan dukungan, termasuk dari Kabar Banten untuk mengawasi dan mengawal pelayanan publik. Contohnya terkait kampanye zona bebas korupsi, kiat kawal jangan sekadar seremonial belaka,” tuturnya.

Menurut Asisten Ombudsman Perwakilan Banten Zainal Muttaqin, zona bebas korupsi di lingkungan instansi pemerintah harus dikawal agar benar-benar dilaksanakan. Kampanye bebas korupsi, kata dia, jangan sekadar formalitas kampanye hanya menempel plang zona bebas korupsi.

“Prinsipnya kami mendukung segala bentuk upaya antikorupsi. Tapi apa yang dilakukan jangan cuma seremonial belaka,” katanya.

Sementara itu, Direktur PT Fajar Pikiran Rachmat Ginandjar menyambut dan mendukung Ombudsman Perwakilan Banten untuk ikut mengawasi dan mengawal pelayanan publik di Banten. Apalagi, hal itu sejalan dengan fungsi media massa, yang salah satunya adalah kontrol sosial.

“Mungkin banyak praktik maladministrasi yang tidak terekspos selama ini. Selain itu, masih banyak warga yang belum memahami kemana mengadukan masalah dalam pelayanan publik, padahal lembaga untuk itu, ada Ombudsman. Nah ini bisa kita sampaikan ke publik, termasuk bagaimana pegangan dan proses pengaduannya, penyelesaiannya. Mungkin sampai saat ini masih banyak yang tidak tahu. Selama untuk kepentingan publik, insya Allah Kabar Banten siap,” kata Rachmat Ginandjar. (Rifki Suharyadi)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here