ODGJ Dalam Pusaran Pemilu

Pemilu 2019 bukan saja rumit. Namun juga penuh kontroversi tentang siapa yang berhak dipilih dan siapa yang berhak memilih. Setelah mantan koruptor lolos daftar calon legislatif, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masuk dalam pusaran Pemilu 2019.

Pertentangan di antara penyelenggara pemilu menghangat kembali. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten menilai, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Sementara KPU Banten berpegangan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU itu menyatakan bahwa yang memiliki hak pilih adalah seluruh warga negara berusia 17 atau lebih, sudah kawin, atau pernah kawin.

“Terkecuali, hak pilihnya dicabut pengadilan. Nah, ODGJ itu tidak dikecualikan. Artinya, punya hak pilih. Itulah PKPU Nomor 11 Tahun 2018 diturunkan sebagai aturan lanjutan dari UU itu,” kata komisioner KPU Provinsi Banten, Agus Sutisna kepada Kabar Banten.

Dia mengatakan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) cukup melihat keterangan pemilih. Dalam DPT, kata dia, ada 5 kategori disabilitas atau pemilih difabel yaitu tuna daksa, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita, dan tuna lainnya.

Lalu masuk kategori mana ODGJ dalam DPT, kata dia, surat edaran terakhir KPU nomor 1401 bahwa ODGJ masuk disabilitas grahita. “Nah pendataan ODGJ diprioritaskan di panti-panti, rehabilitas. Pokoknya selektif, tidak asal,” tuturnya.

Berbeda dengan KPU Banten, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten menilai, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Ketua Bawaslu Banten, Didih M Sudi mengatakan, terkait ODGJ sudah diatur dalam pasal 4 PKPU 11 Nomor 2018 bahwa orang yang terganggu ingatannya dikecualikan sebagai pemilih. Lebih rinci ia mengatakan, Pasal 4 Ayat 2 PKPU Nomor 11 tahun 2018 menyebutkan, orang yang terganggu jiwa/ingatannya dikecualikan sebagai pemilih.

Pemilih, kata dia, harus memenuhi syarat yang di antaranya disebutkan dalam beberapa huruf. Dalam huruf a genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Kemudian huruf b tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

“Ayat 3, pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter,” ujarnya.

Ketika ODGJ tidak didata kemudian muncul desakan di tengah proses penetapan DPTHP-2, maka pemberian hak pilih kepada ODGJ memunculkan pandangan negatif dari sebagian masyarakat. Namun ketika ditanya tentang bagaimana langkah yang akan diambil Bawaslu Banten terkait pendataan ODGJ yang sudah berlangsung, mantan Anggota KPU Provinsi Banten tidak memberikan jawaban.

Tidak semua bisa memilih

Menurut pengamat politik dari Untirta, Suwaib Amiruddin, harus diperhatikan bahwa tidak semua ODJG dapat memilih. Salah satunya yang sudah mengalami hilang ingatan. “Kalau orang yang gangguan jiwa itu, ada gradenya (tingkatannya),” katanya.

Menurutnya, pemberian hak pilih perlu dipersiapkan secara matang. Salah satunya dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan psikolog. “Sebenarnya kalau ingin dilibatkan orang yang gangguan jiwa dalam memilih itu harus dikonsultasikan dulu dengan psikolog. Sejauh mana dia sakitnya. Sebenarnya yang bisa memilih itu yang tidak hilang ingatan,” ucapnya.

Berdasarkan konsultasi ini, psikolog kemudian memberikan surat keterangan mana saja ODGJ yang dapat memilih. Tanpa keterangan ini KPU tidak boleh mengizinkan ODGJ memilih.

“Harus ada rekomendasi, karena yang bisa mengatakan orang gangguan jiwanya berat atau ringan itu bukan KPU, tetapi ada suatu rekomendasi yang dikeluarkan oleh ahli, dalam hal ini psikolog. Itu harus diberikan hak kalau memang menurut ahli itu (ODGJ) tidak hilang ingatan,” ucapnya.

Pembatasan ODGJ tertentu yang dapat memilih untuk mengantisipasi adanya pelanggaran dalam pemilu. Sebab, ODGJ yang tidak memiliki ingatan akan rawan dimanfaatkan pihak tertentu untuk memuluskan niatnya.

“Misalnya dia (ODGJ hilang ingatan) sudah diberikan tanda. Jangan sampai sudah diberikan tanda lalu diberikan simbol. Nanti kalau komunis simbolnya begini, bisa saja diarahkan seperti itu. Orang yang terbatas ingatannya itukan bisa saja digoda melalui simbol. Di dalam interaksi sosial itu ada simbolisasi. Bisa saja diarahkannya ke sana,” tuturnya.

Difasilitasi

Ketua Perhimpunan Sahabat Difabel (Persada) Banten, Memi Elmiliasari berharap untuk kategori pemilih ODGJ bisa difasilitasi dan diberi kemudahan. Secara umum, kata Memi, pemilih difabel harus difasilitasi untuk menjamin hak pilihnya. Dengan segala keterbatasannya, menurut Memi, kaum difabel rawan disalahgunakan oleh kepentingan tertentu.

“Misalnya yang tidak punya kursi roda, saya kira akan sulit untuk bisa ke TPS kalau tidak difasilitasi. Tentu bukan menyediakan kursi roda. Tapi petugasnya yang datang ke rumah difabel itu. Pada Pilgub kemarin, itu ada TPS yang sampai jemput bola ke rumah difabel. Artinya difasilitasi di sini, dipermudah,” tuturnya.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, KPU Banten menetapkan daftar pemilih Pemilu 2019 di Provinsi Banten, Rabu (12/12/2018). Dalam penetapan DPTHP-2 itu, KPU Banten menetapkan jumlah pemilih disabilitas mental atau orang dengan gangguan mental (ODGJ) sebanyak 1.380 pemilih. (Sutisna)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here