Objek Pajak Terdampak Covid-19, Pendapatan Daerah Anjlok

SERANG, (KB).- Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Banten terancam tak memenuhi target, menyusul anjloknya pendapatan dari sektor pajak daerah. Penyebabnya, aktivitas atau kegiatan usaha yang selama ini menjadi objek pajak, terkena dampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Berdasarkan data yang dihimpun, sektor pajak daerah yang paling terdampak adalah pajak hotel, pajak restoran, serta pajak hiburan. Jenis usaha yang masuk dalam sumber pajak daerah tersebut lesu akibat pandemi Covid-19.

Di Kota Serang misalnya, hampir semua jenis pajak mengalami penurunan. Sebab, aktivitas serta usaha yang biasa dilakukan tertunda, bahkan berhenti.

“Hampir semua jenis pajak itu kena dampak. Kurang lebih, target tahun 2020 berkurang sekitar Rp 13 miliar, atau sekitar 20 persen,” tutur Kepala Bidang non-PBB dan BPHTB, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Bayu Aji Pratama, Rabu (13/5/2020).

Selama tiga bulan terakhir terhitung sejak April- Juni 2020, kata dia, pajak hotel bahkan turun hingga 75 persen. Akibat pandemi Covid-19, kegiatan dan tingkat kunjungan hotel di Kota Serang menurun drastis.

Selama masa pandemi penerimaan, kata Bayu, pajak hotel diperkirakan hanya 25 persen.

“Tiga bulan ini diperkirakan turun sekitar 75 persen. Jadi perkiraan penerimaan pajak hotel hanya 25 persen,” katanya, Rabu (13/5/2020).

Ia menjelaskan, target penerimaan pajak hotel tahun 2020 sebelum adanya hotel sebesar Rp 6 miliar. Namun, sejak adanya pandemi target penerimaan pun mengalami pengurangan menjadi Rp 4,6 miliar.

“Kalau target hotel tahun 2020 Rp 6 miliar. Setelah pandemi ada pengurangan menjadi Rp 4,8 miliar,” ucapnya.

Selama adanya pandemi ini, kata dia, perhotelan tidak boleh menerima acara atau pun kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.

“Kalau melihat kondisi saat ini, kami hanya menurunkan target penerimaan pajak saja langkah awalnya agar target bisa tercapai. Karena pajak hotel bersifat self assesment, besar kecilnya pajak bergantung omzet yang didapat oleh wajib pajak,” tuturnya.

Turunkan target

Begitu juga dengan Kabupaten Serang, sejumlah objek pajak yang terdampak Covid-19 semakin parah. Hingga April 2020, penerimaan pajak daerah di Kabupaten Serang diangka 27 persen atau masih jauh dari target 40 persen.

Namun demikian, penerimaan 27 persen tersebut belum termasuk penerimaan hingga tanggal 25 Mei.

“Kalau sampai tanggal 25 Mei bisa sampai 30 persen. Itu pembayaran pajak bulan April,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian, Bapenda Kabupaten Serang, Ikhwanusofa.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang telah menurunkan target pendapatan asli daerah (PAD) dari total Rp 427,8 miliar menjadi Rp 378,6 miliar atau sebesar Rp 49 miliar.

Hal itu terjadi akibat terdampaknya sejumlah objek pajak akibat pandemi Covid-19 yang semakin parah. Saat ini Bapenda sudah merasionalisasikan target PAD pada APBD murni 2020. Dimana untuk murni ada penurunan target sebesar Rp 49 miliar.

“Jadi penjabaran dari (target) Rp 427,8 miliar itu kita diestimasi Rp 378,6 miliar penurunan Rp 49 miliar target penerimaan. Itu asumsi kalau bencana sampai Juli. Kalau lebih dari itu di APBD perubahan dirasionalisasi lagi,” ujarnya.

Ikhwan mengatakan, rasionalisasi dilakukan karena adanya peraturan bersama Menteri keuangan dan Mendagri yang memperbolehkan mengubah penjabaran APBD.

“Kita sudah coba ubah dengan posisi aman pembiayaan daerah Rp 378,6 miliar. Mudah-mudahan kita harus optimistis,” ucapnya.

Ia mengatakan, pemangkasan target Rp 49 miliar tersebut sangat memungkinkan ada penambahan. Namun demikian, pihaknya optimistis hasil rasionalisasi tersebut akan mampu dicapai.

“Kalau turun lebih dari Rp 49 miliar yang terkendala pembiayaan daerah jangan sampai ada kegiatan gagal bayar. Ini sudah refocusing tiga kali,” ucapnya.

Meski demikian, ada beberapa objek pajak yang tidak terdampak. Di antaranya penerimaan pajak reklame mencapai 40 persen, PPJ 36,1 persen belum termasuk bulan Mei, parkir di atas 40 persen. Sedangkan yang kemungkinan terpuruk akibat Covid ada tiga yakni hotel, restoran dan hiburan.

“Hotel penerimaan 16 persen, restoran 21,4 persen, hiburan 22,3 persen. Harusnya di Mei ini penerimaan 40 persen dari target. Tapi per tanggal 25 Mei bisa berubah. Jadi yang besar masih bisa nutup. Karena PPJ nilainya Rp 166 miliar kalau masuk 45 persen bisa nutupin yang lainnya. PBB baru 3 persen karena begitu sebar SPPT bersamaan dengan Covid jadi mobilisasi penyebaran data berhenti, paling dari WP aktif tanpa SPPT dia tetap bayar ke bank,” ucapnya.

Ia mengatakan, akibat sepinya kunjungan, sejumlah hotel ada yang meminta perpanjangan jangka waktu pembayaran.

“Jadi dia terima pajak tapi mohon tidak dibayar bulan berikutnya. Ada beberapa yang ajukan, kan pajak itu titipan dia tamu bayar langsung, hotel meneruskan,” katanya.

Sementara, Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran Bapenda Kabupaten Serang Imadul Majdi mengatakan, sampai saat ini ada sekitar 20 hotel dan resto di wilayah Anyer yang sudah tutup beroperasi. Sedangkan untuk di luar wilayah Anyer masih berjalan normal dan tidak ada yang terdampak.

“(Walau terdampak di luar Anyer) Tapi tidak sampai tutup operasional seperti Cikande, Kramat, Waringin Kurung. Itu masih operasi dan pembayaran,” ujarnya.

Tak capai target

Dari Kabupaten Pandeglang, lima sektor pajak terancam tidak tercapai target yang telah ditetapkan tahun 2020. Kelima pendapatan sektor pajak tersebut yakni pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan pajak air bawah tanah.

Sejumlah wajib pajak tersebut terkena dampak Covid-19, sehingga usahanya tutup total. Termasuk usaha pariwisata di Pandeglang turut terkena dampak pandemi virus corona.

“Kalau dari lima sektor pajak tidak tercapai maka APBD akan mengalami defisit (kekurangan),” ujar Kepala Badan Pendapatan Pajak Daerah (DP2D) Pandeglang Yahya Gunawan Kasbin.

Menurut Yahya, secara umum sampai pada triwulan pertama tahun 2020 progres realisasi pendapatan asli daerah dari 11 pajak yang dikelola instansinya baru sekitar 11,81 persen dari total Rp 50 miliar target yang ditetapkan.

Pendapatan pajak tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi pada Maret 2019 lalu mencapai 16 pesen atau sekitar Rp 7,5 miliar dari total target yang ditetapkan sebesar Rp 49 miliar.

“Rendahnya pendapatan pajak tahun ini karena terkena dampak Covid-19,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penurunan pendapatan dari sektor pajak tersebut karena hampir semua objek wisata tutup. Penutupan usaha destinasi wisata itu semata untuk mengindahkan imbauan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Selain lima sektor pajak, kata Yahya, untuk Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB PP) juga berpotensi mengalami penurunan. Sebab, petugas tidak dapat langsung bertemu wajib pajak untuk menyampaikan tagihan SPPT.

Meski begitu, Yahya belum bisa menghitung besaran jumlah PAD yang akan mengalami penurunan, karena Covid-19 belum berakhir.

“Ya, termasuk pendapatan dari sektor PBB PP bisa menurun. Jadi, kemungkinan kita akan melakukan perubahan target pajak pada penetapan APBD perubahan tahun 2020,” ucapnya. (Tim Kabar Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here