Nunggak Pajak, Siap-siap Aset Disita

SERANG, (KB).- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang akan memberikan sanksi tegas bagi wajib pajak yang menunggak pajak. Sanksi tersebut, berupa penyitaan aset.

Sekretaris BPKAD Kota Serang Wahyu B Kristiawan mengungkapkan, pada 2018 ada beberapa wajib pajak yang masih nunggak. Mayoritas di bidang perhotelan dan reklame dengan nilai tunggakan sebesar 6 persen dari total pendapatan atau sekitar Rp 3 miliar.

“Ke depan kami sanksi tegas berupa penyitaan aset bagi perusahaan yang masih menunggak. Ke depan untuk penegakan aturan pajak akan lebih perketat lagi, kalau mereka masih nunggak segala macam kami bisa sita aset, tahun ini belum,” katanya seusai pembukaan saat kegiatan penghargaan pajak daerah tahun 2019 di salah satu hotel Kota Serang, Senin (22/4/2019).

BPKAD Kota Serang memberikan penghargaan kepada beberapa instansi atau perusahaan yang taat membayar pajak. Sehingga membuat target pendapatan dari sektor pajak terlampaui.

Ia menuturkan, pada 2018 target pendapatan dari pajak non-Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 62 miliar. Realisasinya, mencapai Rp 66 miliar atau sekitar 106,3 persen.

“Ini kami kasih penghargaan kepada mereka yang tepat waktu, kemudian rajin bayar pajaknya, kemudian dia juga meningkat jauh. Artinya, bisnis di Kota Serang meningkat bagus, jadi kami punya potensi yang lebih ditingkatkan,” ujarnya.

Ia mengatakan, target pendapatan pajak non-PBB dan DPHTB pada tahun 2019 ini naik Rp 5 miliar dari tahun sebelumnya atau Rp 67 miliar. Sementara, secara keseluruhan baik pajak PBB BPHTB maupun non-PBB ditergetkan naik dari Rp 115 miliar menjadi Rp 136 miliar.

“Kami targetnya tahun ini 2019 untuk non-PBB BPHTB itu naik Rp 5 miliar dari tahun kemarin, yaitu Rp 67 miliar,” ucapnya.

Ia menuturkan, instansi atau perusahaan yang menjadi primadona dan terus meningkat nilai pajaknya, yaitu pajak penerangan jalan umum dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penyebab pajak tersebut, terus mengalami peningkatan hingga menjadi yang terbesar, karena makin banyaknya permukiman baru, seperti perumahan, sehingga semakin banyak konsumen atau kenaikan tarif.

“Yang jadi primadona kami itu pajak penerangan jalan umum dari PLN itu paling besar,” tuturnya. (Masykur/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here