Nunggak ke RSDP, BPJS Kesehatan Wajib Bayar Ganti Rugi

SERANG, (KB).- Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memiliki kewajiban membayar ganti rugi atas keterlambatan pembayaran ke Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) Kabupaten Serang yang sudah jatuh tempo pada Rabu (3/7/2019).

Ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Hal tersebut dikatakan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Serang Sofyeni saat ditemui Kabar Banten di kantor, Senin (26/8/2019).

Ia menjelaskan, terkait keluhan pihak RSDP Kabupaten Serang soal tunggakan sekitar Rp 19 miliar diketahui diakibatkan sampai saat ini BPJS Kesehatan sedang mengalami defisit, sehingga pembayaran di RS kerja sama mengalami keterlambatan pembayaran.

“Iya memang kurang lebih Rp 19 miliar itu karena saat ini BPJS Kesehatan sedang mengalami defisit. Seperti yang ada di pemberitaan di media saat ini,” katanya.

Ia menuturkan, mengenai keterlambatan pembayaran juga sudah diatur dalam regulasi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam perpres tersebut dijelaskan, bahwa keterlambatan bayar di mana BPJS Kesehatan wajib membayar ganti rugi keterlambatan bayar sebesar satu persen per satu bulan sejak keterlambatan secara proporsional.

“Dan itu kami tuangkan ke dalam kerja sama dengan pihak RS,” ujarnya.

Ia menjelaskan, RS yang telah melakukam kerja sama dapat memanfaatkan program Supply Chain Financing (SCF). Dalam arti BPJS juga sudah bekerja sama dengan beberapa bank dan lembaga keuangan untuk dimanfaatkan oleh faskes yang membutuhkan dana dalam menjaga likuiditasnya.

“SCF bagi mitra faskes BPJS Kesehatan merupakan program pembiayaan oleh bank yang khusus diberikan kepada faskes mitra BPJS Kesehatan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan melalui pengambilalihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, pihak RSDP Kabupaten Serang mengeluhkan besarnya tunggakan BPJS Kesehatan yang mencapai sekitar Rp 19 miliar. Hal tersebut, dikarenakan tunggakan tersebut, sudah jatuh tempo pada Rabu (3/7/2019). Akibat adanya tunggakan tersebut, RSDP terganggu. Sebab, pihaknya terpaksa belum bisa membayar vendor obat dan lainnya.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSDP Sri Nurhayati mengatakan, sampai saat ini BPJS memang masih menunggak pada RSDP. Tunggakan tersebut, terjadi diduga, karena ketidaksiapan dana dari BPJS. “Sekitar Rp 19 miliar itu yang jatuh tempo sampai 3 Juli,” tuturnya. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here