Noda di Wajah Baru Kawasan Banten Lama

Proses revitalisasi Kawasan Banten Lama mampu menghadirkan wajah baru, hingga berdampak terhadap kunjungan wisatawan bergairah. Namun di tengah magnet perubahan yang menyedot perhatian masyarakat hingga pengunjung membeludak, parkir liar justru merebak dan menjadi noda di wajah baru Banten Lama.

Bukan hanya pengunjung, namun pengelola parkir di dua Kawasan Wisata Banten Lama juga mengeluhkan banyaknya parkir tidak resmi atau parkir liar di kawasan tersebut. Sebab, pendapatan pihak ketiga ini semakin berkurang, bahkan lahan parkir pun sepi pengunjung.

Banyak pengunjung wisata yang lebih memilih memarkirkannya di tempat tidak resmi. Selain karena ketidaktahuan, area parkir ilegal tersebut juga jaraknya tidak jauh dari lokasi Masjid Agung Banten dan tempat perziarahan. Kemudian, para oknum juga sengaja menghadang kendaraan agar parkir di lahan mereka.

“Ini harus diluruskan, bagaimana mekanismenya (parkir ilegal). Sementara, kendaraan pengunjung Banten Lama ini dihadang di jalan. Sehingga mereka memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak resmi. Tentu ini mengganggu kami sebagai pengelola lahan parkir yang legal,” kata Pengelola lahan parkir di Kawasan Penunjang Wisata (KPW) Lingkungan Kebalen, dan Sukadiri Abdul Munif, Senin (17/6/2019).

Sebanyak tujuh titik lahan parkir ilegal yang tersebar di Kawasan Wisata Banten Lama. Hal itu membuat pendapatan pengelola parkir menurun drastis. Apalagi, pengelola harus setor retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang sebesar Rp 12 juta setiap bulannya untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Perlu saya sampaikan, ini sifatnya hanya sebagai keluhan kami saja, selaku pihak ketiga yang mengelola lahan parkir di dua lokasi resmi ini. Yang saya tahu, ada lebih dari tujuh titik lahan parkir ilegal yang ada di Kawasan Banten Lama. Tentu saja ini sangat merugikan kami, sedangkan kami harus menyetorkan sebesar Rp 150 juta per tahun. Per bulannya Rp 12 juta,” katanya.

Oknum minta setoran

Ia juga mengatakan, pihaknya tidak merasa keberatan dengan besaran setoran Rp 150 juta per tahun tersebut. Namun, juga ada tanggungan di luar dari setoran tersebut. Seperti beberapa instansi yang tidak ia sebutkan, meminta setoran kepada dirinya. Sedangkan parkir ilegal tidak pernah tersentuh oleh pihak siapapun.

“Ternyata yang ilegal ini tidak pernah disentuh dengan mereka. Justru mereka meminta kepada kami, dan melakukan komunikasi dengan kami. Maka dari itu, saya memohon kepada pihak Dishub dan unsur Muspika, serta semua yang terkait di Kota Serang, untuk membantu saya menertibkan yang ilegal tersebut,” ucapnya.

Ia mengatakan, pihaknya sempat menggunakan karcis dengan besaran Rp 5.000 untuk parkir kendaraan roda dua. Karcis tersebut ia gunakan karena sebelumnya kehabisan karcis parkir, dan yang tersisa hanyalah karcis dengan besaran Rp 5.000 yang seharusnya diberikan untuk jenis kendaraan bus ukuran sedang.

Oleh sebab itu, pihaknya menggunakan satu karcis tersebut untuk digunakan. Baik kendaraan roda dua, roda empat/minibus, dan bus ukuran sedang. “Itu juga karena kami kehabisan karcis, jadi terpaksa pakai itu,” ucapnya.

Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Ahmad Yani, akan memberikan pembinaan terhadap penjaga parkir di dua kawasan lahan parkir resmi agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi.

“Kami berkewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penjaga parkir. Ini juga agar tidak ada lagi kesalahan seperti kemarin. Kendaraan roda dua diberi karcis parkir untuk mobil,” ujarnya. Ia juga mengimbau kepada pengunjung agar menolak apabila diberikan karcis yang tidak sesuai dengan tarif retribusi yang seharusnya.

Investigasi

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Banten Bambang P Sumo mengatakan, Pemerintah kota (Pemkot) seharusnya bisa mendorong pelayanan pariwisata yang lebih baik terhadap pengunjung. Terlebih, destinasi wisata di Kota Serang sangat terbatas.

“Nanti kami akan investigasi lah ke lapangan, harusnya dari pihak Pemkot harus menginvestigasi, ini kan kalau palsu sudah pidana, pemkot bisa melaporkannya,” tutur Bambang saat dihubungi Kabar Banten, Senin (17/6/2019).

Hasil investigasi itu akan menjadi sebuah saran bagi pemkot untuk lebih baik lagi dalam pengelolaan destinasi wisata. Menurutnya, hal yang harus dibenahi bukan hanya terkait persoalan parkir, tetapi kebersihan pun akan mempengaruhi kenyamanan pengunjung.

“Kalau kita ingin mendorong pariwisata, tapi parkirnya, tempatnya tidak membuat nyaman, ya orang tidak mau datang ke situ. Harus dibuat nyaman. Jadi, harusnya jadi perhatian dari pemkot untuk membenahi semuanya,” ucapnya.

Ia menuturkan, di Kota Serang banyak sekali pendapatan yang hilang seperti retribusi dari parkir di destinasi wisata dan parkir jalan. Pemkot seharusnya membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) pengelola wisata di kawasan Banten Lama yang akan membenahi dari semua sektor.

“Kalau ada oknum, kalau itu ranahnya ke pidana lapor polisi, atau sanksi kepegawaian, Pak Walinya (Wali Kota) harus lebih tegas lagi,” ujarnya.

Parkir liar di Banten Lama juga menyita perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, hingga Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy angkat bicara. Mantan Anggota DPR RI ini menegaskan, pihaknya sudah meminta Dishub Banten untuk berkoordinasi dengan Dishub Kota Serang.

“Karena kan memang sudah ada perda retribusinya di Kota Serang ternyata. Saya cek lagi retribusi untuk Kota Serang hanya untuk roda empat, bukan roda dua, makanya harus segera diluruskan,” ujarnya.

Mencari dalang parkir liar

Terkait dalang dibalik maraknya pungutan liar, ia menjelaskan, pihaknya belum menemukan karena investigasi yang dilakukan pihaknya belum selesai.

“Ini sudah kita melakukan koordinasi termasuk kepada Kota Serang. Untuk revitalisasi Banten Lama keinginan gubernur itu, kita selesaikan dulu proses pembangunannya baru kita hibahkan ke Kota Serang, tapi dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia meminta OPD terkait pengelola Kawasan Banten Lama dapat untuk memprioritaskan peningkatan kenyamanan kawasan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

“Beberapa hari lalu terkait fungsi pelayanan, ramai diberitakan ada pungli di Kawasan Banten Lama yang membuat masyarakat/pengunjung tidak nyaman,” ujarnya.

OPD terkait harusnya bersinergi untuk sama-sama menjaga Banten Lama yang sudah direvitalisasi.

“Terutama dalam pengelolaan parkir dan sampah untuk kebersihan kawasan. Tingkat kunjungan pada libur lebaran semestinya dapat diantisipasi terkait pengelolaan sampah agar tidak berserakan dan merusak keindahan kawasan,” ujarnya. (Rizki Putri/Sutisna)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here