Sabtu, 20 Oktober 2018

Ngopi Bareng Mang Fajar: Pesantren, Antara Kesederhanaan dan Kesehatan

SERANG, (KB).- Pola hidup sederhana yang melekat pada pondok pesantren (Ponpes) terkadang membuat aspek kesehatan terabaikan. Tak jarang, banyak santri mudah terserang penyakit saat tinggal di pesantren. Salah satu yang cukup mencemaskan, yakni ancaman penyakit katarak yang menyerang usia remaja.

Hasil penelitian dokter spesialis mata Prof. DR. dr. H. Salamun Sastra yang menyebutkan bahwa, dari 1.000 anak usia SD hingga SMA, 100 orang di antaranya dipastikan mengenakan kacamata dan delapan anak lainnya dipastikan buta. Penelitian terbarunya di salah satu ponpes di Kota Serang, mengungkap bahwa terdapat 80 santri yang perlu kacamata, dan delapan orang dipastikan buta. Hal tersebut disampaikan Prof Salamun dalam kegiatan “Ngopi Bareng Mang Fajar” bertema “Pesantren, Antara Kesederhanaan dan Kesehatan” di Kantor Harian Umum Kabar Banten, Jl. Jend. A Yani No 72 Kota Serang, Rabu (19/9/2018).

Diskusi santai tersebut dipandu Ketua Komisi Informasi (KI) Banten Ade Jahran selaku moderator. Turut hadir, antara lain Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Banten Dr. H. Bazari Syam, Ketua Komisi V DPRD Banten H. Fitron Nur Ikhsan, Ketua Forum Kota Serang Sehat H. Embay Mulya Syarif, Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rachmat Ginandjar, Presidium Forum Silaturrahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten KH. Muhammad Sodiqin, Pengas Pesantren Daar El Istiqomah KH. Kholid, sejumlah guru ponpes, dan alumni pesantren.

“Soal kesehatan ini memang sering diabaikan. Saya bikin ponpes yang bersih dan menjadi pusat rehabilitasi narkoba. Bahkan, santrinya jadi dokter. Ingin membuktikan jangan menyembarangkan pesantren. Popnes itu pusat pendidikan yang paling tinggi di dunia, di mana basisnya keimanan. Kenapa mendirikan pesantren, karena saya sedih dan sakit hati atas anekdot bahwa katanya kalau belum gudikan belum jadi santri,” ujar Pimpinan Klinik Nurul Iman, di Cipocok Jaya, Kota Serang.

Salamun mendirikan Ponpes Modern Darul Ihsan yang santrinya dididik menjadi dokter, yang diklaimnya sebagai pesantren pertama di dunia yang menerapkan metoda tersebut. “Ponpes kami juga pusat rehabilitasi korban narkoba terbesar di dunia. Dengan metode yang benar secara scientific dan akademik,” ucapnya.

Salamun menawarkan kepada Pemprov Banten untuk menjadi pusat penanganan prevensi kesehatan mata pada remaja. Ia menyatakan kesiapannya untuk membagikan metoda tersebut dan mengajarkannya kepada para ustaz-ustazah maupun guru di Banten. “Saya sudah niat, kalau mau Banten jadi pusat penanganan perevensi kesehatan mata pada remaja. Itu belum ada yang bikin di dunia. Sudah 32 negara saya datangi, belum ada itu,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan pemeriksaan mata terhadap santri di sebuah pesantren di Banten, terdapat 80 anak perlu kacamata dan delapan orang dipastikan buta. “Saya periksa sendiri di pesantren tersebut, saya sudah dapat 80 anak perlu kacamata, 8 orang pasti buta. Sedih saya. Saya punya bukunya, silahkan. Saya siap mengajarkan ustaz-ustazahnya untuk menangani persoalan mata. Nanti ketahuan berapa yang perlu penanganan. Saya ajarin, terus nanti turun menurun. Tinggal kacamata nanti bisa jadi pengusaha,” ujarnya.

Perda ponpes

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenag Banten H. Bazari Syam menyatakan keberadaan payung hukum menjadi sangat penting sebagai landasan pemerintah maupun ponpes untuk bergerak lebih lanjut. Diketahui, saat ini Pemprov Banten masih berupaya meng-gol-kan Perda tentang Pondok Pesantren.

“Ada pelakuan berbeda, di madrasah itu semua siswa dapat BOS (dana bantuan operasional). Kalau di sekolah juga bahkan dapat Bosda. Kalau pesantren tidak ada sama sekali. Jadi wajar kalau mereka memang rawan terganggu sekali kesehatannya. Ini (payung hukum) sangat penting sekali. Temen-teman yang ada ponpes yang sudah berpikiran maju misalnya, bisa saja buat MoU dengan BPJS. Yang seperti itu kan harus ada payung hukum,” ujarnya.

Berdasarkan data Kemenag, saat ini ada 4.800 ponpes di Banten dari sebelumnya sebanyak 3.122 ponpes. “Masih banyak juga ponpes yang tidak terdaftar. Tapi setiap hari kita melayani perizinan pesantren,” ucapnya. Ia mengakui kesulitan dalam memberikan arah kebijakan pendidikan terhadap ponpes. Hal tersebut karena jumlahnya yang banyak dengan kondisi yang berbeda-beda.

“Bayangkan, 4.800 pesantren. Dan itu harus diperlakukan sama, tapi mereka beda-beda, ada yang punya santrinya 10, ada yang 20. Maka terpenting adalah, arah kebijakannya sama-sama tidak bisa hanya Kemenag saja. Mustahil. Bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga pembinaan tidak mungkin (hanya kemenag),” ujarnya.

Kemandirian

Ketua Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan mendorong program kemandirian di setiap pesantren di Banten. Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi program tersebut. “Bagaimana misalnya ponpes menjadi center untuk penanganan mata. Ada ponpes yang pengembangannya untuk pertanian. Di kita juga ada yayasan Bani Syifa yang menangani ODGJ (orang dengan gangguan kejiwaan),” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Fitron juga menyarankan agar dibuat klasterisasi terhadap ponpes di Banten. Hal tersebut karena menurutnya kondisi dan kebutuhan ponpes berbeda-beda. “Kami ingin punya data ponpes. Kami ingin bikin klaster, ada ponpes tinggi, menengah dan bawah. Kenapa bikin itu? Karena berbeda keadaan dan akan beda kebutuhannya,” ujar politisi Golkar ini.

Mengenai Perda Ponpes, Fitron menjelaskan bahwa sebenarnya perda tersebut sudah selesai. Namun, Kemendagri belum memberikan nomor perda tersebut. “Saya setuju dengan payung hukum harus kita perjuangan. Saya sudah berkali-kali ke kemendagri. Kami sudah konsultasi juga ke Kementerian Agama. Tapi sampai saat ini Kemendagri belum juga memberikan nomor. Kita padahal tidak mengatur mengenai agamaya. Jadi tidak ketemu antara apa yang kita inginkan dengan apa yang mereka (Kemendagri) pikirkan,” ujarnya.

Sementara Ketua Forum Kota Serang Sehat (FKKS), H. Embay Mulya Syarif mengatakan, di pospes lah para santri dididik agar menjadi pribadi yang mandiri. Ia mencontohkan Gontor yang kini menjelma menjadi sebuah ponpes maju dengan kemandirian ekonominya. “Dulu gontor itu kan enggon kotor. Tapi luar biasa sekarang tumbuh sedemikian rupa, mandiri secara ekonomi. Lembaga ekonominya banyak. Itulah saya adopsi, agar bagaimana pesantren itu mandiri,” tuturnya.

Kemandirian pesantren menurutnya juga akan berdampak pada tumbuhnya ekonomi di lingkungan sekitarnya.
“Dari sisi santrinya sekian banyak itu kan di desa ekonominya tumbuh. Misalnya gudang turis, paling seminggu bosen. Beda dengan pesantren, santrinya mondok bertahun-tahun tinggal di situ, bisa dilihat dari uang jajannya saja. Potensi pesnatren jgn dianggap remeh,” ujarnya.

Jauh dari kondisi sehat

Anggota FKKS, Anis Masyruroh mengungkapkan, FKKS telah melakukan penilaian kota sehat di Kota Serang pada 2016 yang salah satu sasarannya adalah ponpes. Hasilnya, lingkungan ponpes masih jauh dari kondisi sehat. “Saya keliling ke ponpes, melihat kondisi kesehatannya. Dari sisi lingkungan memang masya Allah. Bagaimana kemudian anak dan guru menjadi sehat, jika kondisi lingkungannya jauh dari kondisi sehat. Kurang dari 10 ponpes saja kami bisa menyimpulkan,” ucapnya.

Ia menuturkan, sanitasi di lingkungan ponpes tidak standar. Tidak hanya ponpes kecil, ponpes yang notabene lebih modern pun kondisi sanitasinya serupa. “Termasuk ponpes yang besar juga. Kamar mandirnya, saluran airnya, bak mandinya. Sampahnya. Itu kan sumber dasar. Sesungguhnya persoalan lingkungan ponpes harus diperhatikan. Entah itu nanti dinas lingkungan hidup atau tersentral di (instansi) keagamaan atau kesehatan,” ujarnya.

Jiwa kesederhanaan

Ketua Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia (GPRI) Rosadi Pribadi yang juga alumni pesantren mengatakan, kesan kekumuhan di ponpes tidak bisa diartikan bahwa ponpes kotor. Menurutnya, kesederhanaan di ponpes adalah kondisi apa adanya. “Pesantren itu bukan sederhana. Memang keadaanya begitu. Karena keadaan lah yang membuat sederhana. Tempat tidur memang tidak bersih. Cuma jangan dibilang penyakitan. Justru mereka bisa belajar. Bantal saja dari kelapa. Memang ada karakter seperti itu, yang tidak bisa tidur di gedung, justru enak di kobong,” ujarnya.

Pengasuh Ponpes Nurul Bantany Dalung, KH M. Sodiqin menuturkan, jiwa kesederhanaan dibangun dari ponpes. Namun, hal tersebut jangan sampai tidak mengindahkan kesehatan. “Jiwa pesantren itu ya kesederhanaan. Cuma harus dipahami. Jangan juga alopogi kesederhanaan, tapi tidak mengindahkan kesehatan,” ujarnya.

Ia menyarankan bila perlu payung hukum nanti juga mengatur mengenai pelayanan dasar minimum di ponpes. Selain itu perlu juga diketahui data berapa ponpes yang layak dan sehat di Banten. “Kaitan dengan ini kemenag bisa. Pelayanan dasar minimum perlu juga. Perlu regulasi supaya santri-santri sehat,” kata Sodiqin yang juga mewakili Presidium Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP) Banten. (TIM KB)*


Sekilas Info

Pj Wali Kota Serang Fokus Tata Pedagang Kaki Lima

SERANG, (KB).- Penjabat (Pj) Wali Kota Serang, Ade Ariyanto dalam dua bulan ini akan fokus menangani …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *