NETRALITAS ASN

Ali Faisal, Anggota Bawaslu Provinsi Banten.

Suatu hari, bulan November 2017 bertempat di Gedung Nyi Mas Melati, atas undangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten saya didaulat menjadi pembicara tentang netralitas ASN dalam pilkada dihadapan para lurah se-Kota Tangerang, waktu itu saya menyampaikan bahwa salah satu indikator kesuksesan pilkada itu adalah birokrasi yang netral. Organisasi besar yang bernama birokrasi ini keberadaannya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, ia merupakan sebuah instrumen besar yang terdiri dari unsur-unsur seperti hirarki jabatan, impersonalitas, model struktur jabatan dan beragam spesialisasi tugas dan fungsi pegawai administratif.

Michael G. Roskin, memberi pengertian birokrasi adalah setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, dimana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan (to implement) kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan (decision makers). birokrasi harus merupakan suatu sistem rasional atau struktur yang terorganisir yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan adanya pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien.
Selain itu, birokrasi juga disebut sebagai badan yang menyelenggarakan civil service (pelayanan publik).

Birokrasi terdiri dari orang-orang yang diangkat oleh eksekutif, dan posisi mereka ini silih berganti. Artinya, pada saat tertentu bisa saja seorang pegawai dipindahtugaskan, dinaikkan, diturunkan posisinya jabatannya, tetap dipertahankan atau bahkan dikeluarkan dari instansi pemerintah berdasarkan berbagai instrument penilaian, kualifikasi, kompetensi, prestasi kerja, kedisiplinan, loyalitas dan lain sebagainya sesuai aturan kepegawaian.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif birokrasi dilakukan oleh aparatur sipil negara, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tata kelola dan kebijakan ASN harus berdasarkan sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi diffabelitas.

Dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pegawai ASN dituntut untuk melaksanakan sesuai dengan aturan, salah satunya adalah aturan netralitas, pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, apalagi dalam hal keberpihakan dalam perhelatan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Di titik ini saya agak memberikan penekanan kepada para lurah tadi, sebagai upaya pencegahan manakala ada pihak tertentu yang hendak memanfaatkan dan menarik-narik ASN dalam pusaran kepentingan politik praktis, paling tidak mereka memiliki pengetahuan dan argumen secara yuridis untuk meenolak ajakan tersebut.

Belajar dari pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017, saat itu Bawaslu telah menerima berbagai aduan masyarakat terkait dugaan ketidaknetralan ASN, mereka disinyalir melakukan pelanggaran dengan berbagai bentuk dan modus. Alhasil, pemeriksaan dan klarifikasi dilakukan untuk menggali informasi dan keterangan mulai dari seorang Sekretaris Daerah, pejabat setingkat eselon II maupun ASN lainnya. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka menelusuri fakta-fakta yang terjadi terkait dengan pelanggaran ASN dalam pelaksanaan pilkada waktu itu.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa tahun 2018 dan tahun tahun 2019 merupakan tahun politik, dimana pada tahun ini khusunya di wilayah Provinsi Banten akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Walikota (pilkada) di empat daerah yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan Kabupaten Lebak. Untuk itu seluruh elemen masyarakat terkhusus ASN harus mengetahui apa yang menjadi kewajiban, hak, wewenang dan sekaligus larangan-larangannya, sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan baik, jujur, adil dan berkualitas.

ASN sangat berpotensi melakukan pelanggaran dengan berbagai caranya, apalagi jika para incumben yang mencalonkan diri kembali dalam perhelatan pemilihan Bupati/wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Para incumben dengan jabatan dan pengaruhnya bisa menekan atau setidaknya mengarahkan para ASN yang notabene adalah bawahannya untuk mendukung dan mengkampanyekan dirinya, atau juga para ASN sendiri kemungkinan juga yang berinisiatif mengambil peranan melibatkan diri pada aktivitas politik praktis, dengan tujuan imbalan jabatan dalam posisi di pemerintahan.

Saya teringat terhadap komentar seorang sahabat di facebook beberapa hari lalu, ketika saya mengunggah status tentang netralitas ASN, lalu sahabat itu menuliskan di kolom komentar “Ketika seorang terpilih menjadi kepala daerah yang akan menduduki jabatan dibirokrasi adalah ASN yang dulu sibuk menjadi timnya, yang netral karirnyapun flat. Kumaha eta kang?” atas komentar itu saya jawab bahwa ASN itu adalah profesi yang mensyaratkan kualitas dan kemampuan, urusan promosi, mutasi dan bahkan demosi harus berdasarkan aturan kepegawaian, tidak boleh keluar dari normanya.

Dari komentar di atas, memberikan sedikit gambaran bahwa fenomena ASN terlibat, dilibatkan atau melibatkan diri pada perhelatan pilkada demi sebuah jabatan benar adanya terjadi ditengah kita dimasa sebelumnya. Kita harus dapat memastikan bahwa pilkada tahun ini dan pemilu tahun depan harus dilakukan pencegahan. Sesungguhnya, larangan bagi ASN telah tegas dan tersebar dalam berbagai aturan yang berlaku, secara hirarkis aturan tentang larangan termuat mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, sampai keputusan menteri dan lembaga teknis lainnya.

Larangan Berdasar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas, asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Pasal 4 huruf d Menyatakan ASN harus menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Pengaturan lebih jelas dapat dibaca dalam Pasal 9 ayat (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Bagi mereka yang melanggar dan memilih menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, sanksinya akan diberhentikan dengan tidak hormat Berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf b. Bagaimana kemudian jika ada PNS yang berniat mencalonkan diri menjadi Bupati atau Walikota? Aturannya mereka harus mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam pasal 119 dan pasal 123 ayat (3). Awalnya ketentuan pengunduruan diri ini diwajibkan sejak PNS mendaftarkan diri, tetapi norma ini dianulir oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 sehingga dimaknai “PNS yang mencalonkan diri dan atau dicalonkan menjadi Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Selain itu, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Larangan pasangan calon untuk melibatkan ASN, anggota Kepolisian dan TNI serta kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana tertulis dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 70 ayat (1) huruf c. lebih lanjut Pasal 71 ayat (1), menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri, kepada desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Bagi yang sedang menjadi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota maupun penjabat Bupati atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Selain itu, adanya larangan menggunakan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Hal ini termaktub dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3).

Selain aturan yang terdapat dalam Undang-undang, larangan bagi ASN juga terdapat dalam beberapa Peraturan Pemerintah, diantaranya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Salah satu klausul aturan ini adalah perintah untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/afiliasi dengan partai politik. Bagi siapa yang melanggar kode etik ini maka akan dikenakan sanksi moral demikian bunyi Pasal 15 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Sedangkan yang termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 4 ayat (14) mengatur Setiap PNS dilarang: memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; Pasal 4 angka (15), larangan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 12 angka (8) merinci hukuman disiplin sedang yang dapat dijatuhkan bagi PNS yang melakukan pelanggaran diantaranya : memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Hukuman disiplin berat diatur dalam Pasal 13 angka 3, PNS yang melakukan pelanggaran diantaranya: memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Demikian sedertet aturan larangan bagi ASN dalam pemilu, semoga ketentuan ini dapat dijadikan pedoman.

Terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam hal pemilihan/pemilu berkaitan erat dengan tugas pengawasan yang menjadi tanggungjawab pengawas pemilu yang harus mengawasi seluruh tahapan, serta menerima laporan dugaan pelanggaran, menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran dan sengketa pemilihan, pelanggaran ASN baik hasil temuan maupun laporan, pengawas pemilu akan memproses dan menindaklanjutinya dan kemudian meneruskannya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), KASN sesuai dengan tugas dan wewenangnya akan memutuskan jenis pelanggaran kode etik dan kode perilaku, putusannya disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian, dan pejabat yang berwenang wajib untuk menindaklanjutinya.

Jika dalam hal putusan KASN tidak ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang maka Menteri Pendayagunaan Aparatatur Negara (Menpan RB) akan menjatuhkan sangsi kepada pejabat pembina kepegawaian. Berdasarkan hasil penelusuran data dan informasi Komisi ASN baik melalui pengaduan dan sumber dari berbagai informasi terkait dugaan pelanggaran netralitas menjelang pelaksanaan pilkada 2018 seperti : keikutsertaan dalam deklarasi salah satu bakal calon kepala daerah, deklarasi partai politik, deklarasi diri pribadi untuk menjadi salah satu bakal calon kepala daerah, pengunaan photo dengan atribut PNS atau tanpa atribut pada spanduk/iklan/reklame terkait pencalonan diri ASN yang bersangkutan, ucapan dan tindakan yang menghimbau atau mengarahkan pihak lain untuk memilih bakal calon dalam pilkada 2018, menggunakan simbol atau atribut partai atau bakal calon peserta pilkada, memposting photo calon peserta pilkada baik dengan komentar atau hanya like saja di meda sosial, dan lain sebagainya yang sudah mengarah pada kegiatan berpolitik praktis dan dapat dipersepsikan sebagai tindakan keberpihakan serta konflik kepentingan.

Mengingat tahapan pilkada dan pemilu tinggal menghitung bulan, sebentar lagi kita memasuki tahapapan pendaftaran calon Bupati dan Walikota, disusul dengan tahapan-tahapan lainnya, maka kiranya semua pihak khususnya ASN, para incumben dan para pejabat Pembina kepegawaian dapat memahami larangan-larangan yang tidak diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan. Kita kembalikan mesin birokrasi berjalan hanya untuk melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau menjadi pelayan syahwat politik golongan tertentu. Semoga… (Ali Faisal/Anggota Bawaslu Provinsi Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here