Nasib Calon Kepala Daerah di Tengah Pandemi

Suwaib Amirudin.*

Oleh Suwaib Amiruddin

Penundan pemilihan kepala daerah (pilkada) hingga Desember tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Lewat Perppu tersebut, presiden Jokowi memutuskan pemungutan suaraPemilihan kepala daerah digeser ke Desember 2020. Penundaan pilkada itu, semakin menambah kesempatan bagi calon-calon untuk melakukan konsolidasi dan menambah kekuatan komitmen mencari pendukung baik itu lewat jalur partai politik maupun independen.

Pergeseran waktu pelaksanaan pilkada, karena alasan pandemi covid-19 yang sampai saat ini belum ada kepastian yang jelas. Sehingga wajar kalau ada pergeseran waktu, agar semua persiapan matang dan semuanya siap, dan terutama tidak terganggu dengan situasi pandemi. Pergeseran bukan berarti bahwa pilkada diundur tanpa alasan, namun yang paling penting dari esensi pilkada yaitu dapat terlaksana dengan nyaman damai dan tidak ada perselisihan.

Pilkada merupakan kegiatan pesta demokrasi ditingkat lokal, maka sewajarnya kalau masyarakat saat ini sudah menati-nanti pelaksanaannya. Demikian pula calon kepala daerah yang akan bertanding, tentu menunggu kepastian ketetapan waktu pelaksanaan agar dapat mengukur kemampuan ruang geraknya untuk melakukan sosialisasi. Mencalonkan diri menjadi kepala daerah membutuhkan ruang dukungan yang luas dan sosialisasi yang masif agar dapat diketahui dan dikenal oleh masyarakat pendukungnya.

Adanya kepastian terkait waktu pelaksanaan, maka masyarakat juga memiliki waktu yang masih sangat panjang untuk melihat secara langsung siapa saja calon yang mulai muncul. Kemunculan calon di area publik, sebenarnya bisa melalui spanduk, baliho dan ruang-ruang diskusi dan pertemuan yang dilakukan.  Berbagai energi yang dialkukan oleh calon sebenarnya sudah jauh-jauh hari persiapannya, namun dengan adanya pergeseran waktu, maka bisa saja ada calon yang melakukan sosialisasi lebih agresif dan ada juga calon yang merasa sudah cukup sosialisasinya.

Tetap Menjaga Konusifitas Jaringan

Kelengahan menghadapi tantangan terkait jadwal yang bergeser, seharusnya yang dipelukan adalah bagaimana calon mampu membangun semangatnya untuk dapat bertanding pasca pandemi yang ditetapkan oleh pemerintah. Situasi pandemi yang memberikan pembatasan berkomunikasi, tentulah sangat berat bagi calon untuk melakukan sosialisasi. Pembatasan melalui pertemuan secara langsung sebenarnya bukan berarti bahwa tidak ada cara lain untuk bisa berkomunikasi dengan calon pemilih.

Menggunakan berbagai aplikasi teknologi informasi biasa dijadikan sebagai sarana perantara untuk menyampaikan berbagai visi dan misi serta memperkenalkan diri secara luas pada masyarakat. Memperkenalkan diri melalui media, memang tidak seperti memperkenalkan diri dengan secara langsung menyapa masyarakat. Pembatasan berkomunikasi secara langsung, pada kondisi saat ini merupakan prosedural untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Jadi semua masyaraklat harus taat dan patuh pada aturan main pemerintah terkait pembatasan secara sosial.

Suatu ironis memang kalau pemilhan kepala daerah belum melakukan sosialisasi jauh-jauh hari, karena poada kondisi saat ini memberikan pembatasan untuk berkomunikasi. Toleransi untuk saling menyapa dan saling memperkenalkan diri itu sangat penting dijunjung tinggi, agar kita semua dapat keluar dari kondisi pandemi. Namun di sisi lain politik harus tetap berjalan dan safari politik harus tetap bergerak. Untuk mengantisipasi itu semua, maka simpul infrastruktur politik tetap terbangun dengan kuat.

Secara sosiologis bahwa hubungan sosial dari aspek menyampaikan visi dan misi tidak terputus karena masih ada teknologi perantara sebagai media penyambung hubungan interaksi sosial. Keterputusan komunikasi, saat ini hanya melalui berkelompok dan berkerumun, namun berkomunikasi banyak cara yang bisa dilakukan. Pendekatan menarik simpaik, sebenarnya bukan hanya melalui bertemu langsung , namun bisa menggunakan media video pendek dan semacamnya agar tetap terlihat oleh publik apa yang dan sedang dilakukan.

Calon kepala daerah diera pandemi ini, masih tetap ada yang menarik simpati dan empati dengan memberikan bantuan berupa alat kesehatan dan sembako untuk kebutuhan pangan keseharian. Pertemuan yang dilakukan oleh calon kepala daerah hanya lebih pada simbol dan itu dilakukan hanya terbatas jumlah orang yang bertemu. Namun yang dibuthkan adalah seberapa besar manfaat yang diberikan oleh kepala daerah terhadap masyarakat di situasi pandemi saat ini. *

Penulis, Sosiolog Universitas Sultan Ageng Tirtayasa-Banten

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here