Nasib 1.800 Guru Honorer di Kota Tangsel Diperjuangkan

TANGERANG, (KB).- Sebanyak 1.800 guru honorer di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terancam nasibnya, bahkan berada di ujung tanduk. Hal tersebut terkait akan dihapuskannya tenaga honorer di lingkungan pemerintahan oleh Pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel Taryono mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan nasib guru honorer tersebut. Sebab, penghapusan honorer, menurut dia, tidak bisa dilakukan begitu saja.

“Enggak mungkin, saya yakin tidak dipecat begitu saja, karena kebutuhan guru tidak bisa tergantikan. Kebutuhan guru itu cukup besar,” katanya, Kamis (23/1/2020).

Ia mengatakan, saat ini ada sekitar 1.800 guru honorer yang harus diperjuangkan. Mereka mengajar di sekolah tingkat dasar (SD) dan menengah pertama (SMP) di Tangsel. Status mereka, diakui dia, harus ditingkatkan dari status honorer.

“Kami berharap, bahwa mereka (guru honorer) yang selama ini menunjukkan dedikasinya untuk membangun bangsa itu, mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat untuk menjadi pekerja yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau ASN,” ujarnya.

Baca Juga : Forum Honorer Desak P3K Prioritaskan Putra Daerah

Menurut dia, hal tersebut penting, sebab ribuan guru honorer tersebut, telah membantu pelayanan pendidikan di Kota Tangsel.

“Guru (honorer) di Tangsel sangat luar biasa, maka yang harus kami perhatikan, adalah meningkatkan tingkat kesejahteraannya, profesionalismenya, dan martabatnya. Karena, seorang guru selama ini telah berdedikasi menjalankan tugas dalam membangun generasi unggul Indonesia,” ucapnya.

Sementara, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie angkat bicara soal nasib ribuan pegawai honorer di Tangsel yang berada di ujung tanduk.

“Saya belum mendapat informasi yang pasti mengenai honorer ini, tapi memang nanti akan berganti menjadi PPPK. Jadi, pegawai honorer itu bukan hilang (dihapus), tidak,” tuturnya.

Ia mengatakan, saat ini tercatat ada sekitar 8.000 tenaga honorer di Tangsel, yang nantinya akan diarahkan untuk mengikuti pendaftaran seleksi administratif, agar dapat meningkatkan level kepegawaiannya.

“Mereka akan mengikuti suatu syarat administrasi, kemudian nanti mereka menjadi PPPK,” katanya.

Jadi, ujar dia, ribuan pegawai honorer tersebut, akan tetap ada, bekerja di Pemerintahan Kota Tangsel.

“Tetap ada, orangnya mereka juga (pegawai yang saat ini berstatus honorer). Hanya status mereka bukan honorer lagi, namun mereka jadi PPPK. Hanya saja tinggal masalah jumlahnya. Berapa jumlah yang dialokasikan oleh kementerian,” ujarnya.

Diketahui, Pemerintah Pusat akan melakukan penghapusan pegawai honorer di lingkup pemerintahan. Hal tersebut, mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Di dalamnya disebutkan, bahwa hanya ada dua jenis status kepegawaian, yakni aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here