Napi Koruptor tak Dapat Remisi

CILEGON, (KB).- Sebanyak dua belas narapidana atau warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Kota Cilegon dapat menghirup udara bebas tepat pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kamis (17/8/2017). Diketahui, para napi yang bebas karena mendapatkan remisi HUT RI. Sementara Napi kasus korupsi tak mendapat remisi.

Kepala Bagian Fungsional Umum Admisi dan Orientasi Lapas Kelas III Cilegon Fajar Suryadi mengatakan, HUT RI tahun ini terdapat 396 warga binaan Lapas Kelas III Cilegon yang mendapat pemotongan masa tahanan atau remisi. Bahkan, 12 di antaranya dapat langsung dinyatakan bebas.
“Jumlah warga binaan semuanya ada 704, keluar 12 warga setelah mendapat remisi. Jadi sekarang tinggal 692 warga binaan di dalam lapas ini,” ujarnya, Kamis (17/8/2017).

Ia menuturkan, di Lapas Kelas III Cilegon terdapat tiga terpidana kasus korupsi, sehingga mereka tidak mendapatkan pemotongan masa tahanan. Alasannya, yang mendapatkan remisi hanya warga binaan pencurian, narkoba, atau tindak kejahatan lain selain korupsi. “Jika kasus korupsi itu mereka tidak mendapat hak remisi, karena belum memiliki justice colaborator,” katanya.

Menurut dia, warga binaan yang mendapat remisi merupakan yang telah menjalani masa hukuman lebih dari enam bulan tanpa putus, atau tidak dalam proses banding maupun kasasi. Mereka yang berkelakuan baik selama dalam proses penahanannya. “Sekitar 50 persen penghuni lapas yang dapat remisi. Besaran remisi untuk masing-masing tahanan bervariasi, tapi yang paling sedikit itu 15 hari dan paling banyak diberikan lima bulan. Ada juga yang tidak boleh mendapat remisi, yakni kasus korupsi, kasus narkoba yang vonisnya di atas lima tahun, ilegal loging, human traficking, serta kejahatan internasional,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenku-HAM) Banten Ajub Suratman mengatakan, sistem pengajuan remisi secara online tersebut sudah dilakukan sejak tahun ini. Nantinya, pihak lapas langsung mengajukan nama-nama narapidana menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). “Sekarang pengajuan remisi baru bisa dilakukan H-1, karena sistemnya sudah online,” tutur Ajub. (H-43)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here