Sabtu, 17 November 2018

Naik 8,03 Persen, UMP Banten 2019 Rp 2,2 Juta

SERANG, (KB).- Pemprov Banten segera menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2019 senilai Rp 2.267.965 atau naik sebesar 8,3 persen dari UMP 2018 yang senilai Rp 2.099.385. Kenaikan UMP yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan tersebut, dituangkan dalam Keputusan Gubernur Banten nomor 561/Kep.299-Huk/2018 tentang penetapan upah minimum provinsi tahun 2019.

Untuk diketahui, Kementerian Menteri Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menetapkan UMP 2019 sebesar 8,03 persen. Angka itu berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Penghitungan nilai UMP yang didasarkan pada formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional disesuaikan dengan pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. UMP Banten 2018 sendiri yaitu Rp 2.099.385. Prosentasi kenaikan UMP 8,03 persen dapat dinominalkan sekitar Rp 168.580. Sehingga besaran UMP Banten 2019 akan kurang lebih Rp 2.267.965.

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy sudah memberikan paraf pada bahan keputusan Pemprov Banten tentang UMP 2019. “Sudah, naik 8,03 persen. Kalau paraf sudah diparaf, kalau tanda tangan mungkin sekarang ada di meja Pak Gubernur,” ujarnya saat ditemui di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Rabu (31/10/2018).

Kenaikan UMP 2019 sama dengan ketetapan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Karena, menetapkan UMP memang harus sesuai aturan. “Kita kan harus mengacu pada aturan dan juga ketentuan yang ada. Tentu itu dikomunikasikan dengan seluruh jajaran serikat (buruh dan pengusaha),” ucapnya.

Terkait adanya penolakan buruh karena UMP 2019 tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL), mantan Anggota DPR RI ini menuturkan, persoalan tersebut sudah selesai. Sebelum menetapkan UMP 2019, pemprov sudah terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan buruh, pengusaha dan iklim investasi.

“Alhamdulillah pada kesempatan kemarin mediasi, buruh, pemerintah sepakat. Jadi tidak ada masalah, yang terpenting tadi bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi untuk keinginan buruh dan bagaimana kita juga menjaga iklim investasi di Provinsi Banten. Bisa berjalan dengan aman dan nyaman sehingga investasi yang masuk ke Banten bisa berdampak positif,” tuturnya.

Buruh kecewa

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Banten, Dedi Sudrajat mengatakan, kenaikan UMP 2019 masih dini, sehingga belum menggambarkan kondisi sesungguhnya. Kenaikan UMP seharusnya dilakukan berdasarkan perhitungan lebih dari September. Karena, inflasi dan pertumbuhan ekonomi masih terjadi hingga akhir tahun. Dia memperkirakan kebutuhan hidup layak hingga akhir tahun justru bisa mencapai 12,5 persen. “Kami tentu menolak kenaikan 8,03 persen,” katanya.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten, Ahmad Saukani mengaku kecewa dengan penetapan kenaikan UMP 2019 yang mengacu pada PP nomor 78 tahun 2015. Namun tidak dapat berbuat banyak karena dalihnya berdasarkan pada aturan yang ada.

“Jelas kita sangat kecewa terhadap semua kebijakan. Menolak tinggal menolak, kecewa tinggal kecewa tetapi keangkuhan kebijakan regulasi masih tetap berjalan juga. PP 78 baru berusia dua tahun menjelang ketiga. Kalau (kenaikan) 10 persen kayanya masih agak mending,” ujarnya. (SN)*

 


Sekilas Info

Jika Tetap di Rp 40 Miliar, Pemkab Serang akan Mengembalikan Bankeu

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tetap akan mengembalikan bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi jika tetap …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *