Sabtu, 15 Desember 2018

Naik 8,03 Persen, Gubernur Banten Tetapkan UMK 2019

SERANG, (KB).- Gubernur Banten resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2019 naik sebesar 8,03 persen atau persentase tertinggi yang diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.318-Huk/2018 yang ditanda tangani Wahidin Halim, Rabu (21/11/2018), UMK tertinggi di Banten masih dipegang Kota Cilegon senilai Rp 3.913.078 dari tahun sebelumnya Rp 3.622.214. Selanjutnya, Kota Tangerang senilai Rp 3.869.717 dari tahun sebelumnya Rp 3.582.076 dan Kota Tangerang Selatan senilai Rp 3.841.368 dari tahun sebelumnya Rp 3.555.834.

Berikutnya, Kabupaten Tangerang senilai Rp. 3.841.368 dari tahun sebelumnya Rp3.555.834, Kabupaten Serang senilai Rp. 3 827.193 dari tahun sebelumnya Rp 3.542.713, Kota Serang senilai Rp. 3.366.512 dari tahun sebelumnya Rp3.116.275. Sedangkan dua terendah adalah Kabupaten Pandeglang Rp 2.542.539 dari tahun sebelumnya Rp2.353.549 dan Kabupaten Lebak senilai Rp 2.498.068 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.312.384.

Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengajak pekerja di Banten meningkatkan etos dan dapat menjaga iklim investasi agar lebih kondusif. “Sudah saya tanda tangani tadi, dan jumlahnya berbeda dari masing-masing kota dan kabupaten, ” katanya, Rabu (21/11/2018).

Meski besaran UMK berbeda, mantan Wali Kota Tangerang itu mengatakan, besaran UMK masing-masing daerah mengalami kenaikan dengan presentase sama, yakni 8,03 persen dari nilai sebelumnya. Gubernur juga menyebut bahwa kenaikan upah minimum di tingkat kabupaten/kota ini telah sesuai dengan usulan masing-masing daerah, yang juga di dalamnya mempertimbangkan usulan dari buruh.

Ia berharap, buruh dapat menerima keputusan terkait penetapan dan besaran UMK tersebut. “Saya berharap dengan ditetapkannya UMK tersebut, teman-teman buruh bisa menerimanya, karena besaran tersebut merupakan keputusan yang telah diatur oleh pemerintah pusat,” katanya.

Gubernur juga mengharapkan buruh dapat memahami kondisi Banten dengan tingkat pengangguran yang tinggi. “Berharap kiranya teman-teman buruh juga bisa memahami kondisi Banten dengan tingkat pengangguran yang tinggi, agar pengusaha juga betah di Banten untuk terus membuka lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Kepada pengusaha ia meminta untuk tetap meningkatkan produksitifas dan menjaga hubungan baik dengan buruh. “Semuanya kan berangkat dari usulan, provinsi hanya menerima usulan. Karena formulanya ditentukan dari banyaknya aspirasi, termasuk buruh yang diolah di masing-masing kabupaten/kota,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, penetapan UMK telah melalui beberapa proses dan terakhir dilakukan rapat pleno penetapan UMK di Disnaker Provinsi Banten bersama dengan Dewan Pengupahan. Selanjutnya menghasilkan usulan rekomendasi disampaikan kepada gubernur agar ditetapkan.

“Dan ini juga nanti akan diumumkan secara serentak oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, SK ini langsung kita kirim ke Kemnakertrans,”ujar Al Hamidi.

Rekomendasi besaran UMK 2019 ini disampaikan kepada gubernur pada Jum’at akhir pekan lalu. Rekomendasi yang disampaikan berasal dari bupati/wali kota se-Provinsi Banten yang sebelumnya melalui rapat pleno Dewan Pengupahan di masing-masing kabupaten/kota.

Beberapa dasar hukum dalam penetapan UMK 2019 ini diantaranya meliputi Undang-undang nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Pekerja, Permenaker Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan peraturan lainnya yang mendukung.

“Selain itu mempertimbangkan pula tingkat inflasi nasional, pertumbuhan ekonomi daerah dan lain sebagainya,”ujarnya

Wajib dilaksanakan

Usai ditetapkan, seluruh perusahaan di Provinsi Banten wajib melaksanakannya mulai 1 Januari 2019. Terkait penolakan atau ketidakpuasan para buruh atas besaran kenaikan UMK 2019 yang menginginkan adanya kenaikan sebesar 9,17 persen, Ia dapat memaklumi. Namun, Al Hamidi juga menyatakan bahwa gubernur dan bupati/wali kota se-Banten hanya menaati peraturan yang telah dibuat Pemerintah Pusat.

“Sementara untuk perusahaan yang tidak sanggup membayar besaran UMK 2019 tersebut, pemerintah membuka layanan usulan penangguhan UMK sejak SK diterbitkan hingga 10 hari sebelum UMK 2019 berlaku. Ada tata caranya, namun lamanya penangguhan bisa 6 hingga 12 bulan, dilihat dari hasil verifikasinya nanti,” katanya.

Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK, kata dia, dapat menyampaikan penangguhan kepada Disnaker Banten. Penangguhan dibukan sampai 20 Desember 2018. Ada beberapa syarat yang harus dilengkapi dalam penyempaian permohonan penangguhan.

Pertama, pengusaha menyampaikan naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat buruh atau buruh perusahaan bersangkutan. Kedua, laproan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba serta penjelasan-penjelasan untuk dua tahun terakir yang teraudit akuntan publik. Ketiga, salinan akte pendirian perusahaan.

Keempat, data upah menurut jabatan buruh. Kelima, jumlah buruh seluruhnya dan jumlah buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan UMK. Terakhir, perkembangan prokusi dan pemasaran selama dua tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk dua tahun yang akan datang.”Permohonan penangguhan akan diverifikasi oleh tim. Penetapan penangguhan akan disampaikan sebelum Januari (2019),” ujarnya.

Belum ada laporan

Secara terpisah, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Serang, Ratu Ani Nuraini mengatakan, surat keputusan Gubernur Banten terkait UMK kabupaten/kota telah terbit. “Sudah terbit untuk UMK Kota Serang hari ini (kemarin). Kenaikannya 8,03 persen,” kata Ratu kepada Kabar Banten, Rabu (21/11/2018).

Untuk Kota Serang, UMK 2019 ditetapkan sebesar Rp 3.366.512,71. Sehingga, ada kenaikan sebesar 8,03 persen dari sebelumnya. Dari UMK yang telah ditetapkan, pihaknya berharap agar pekerja maupun perusahaan dapat menerima dan menjalankan UMK yang telah diputuskan.

“Alhamdulillah, semua pihak baik pekerja maupun pengusaha di Kota Serang menerima besaran UMK yang ditetapkan Gubernur dan mematuhinya. Hingga saat ini, kami tidak menerima laporan adanya pengusaha yang tak membayar gaji pekerja sesuai UMK,” katanya.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Serang, Ade Aryanto mengatakan, kesepakatan terkait UMK diberikan kepada Gubernur Banten melalui Disnaker Provinsi Banten. Menurutnya, angka UMK yang ditetapkan saat ini merupakan keputusan bersama yang didapat dari Dewan Pengupahan Kota Serang. “Ini sudah berdasarkan hasil dewan pengupahan, dan segalanya sudah sesuai dengan regulasi yang ada,” tuturnya.

Dia mengatakan, Kota Serang termasuk yang kondusif pada setiap tahunnya atau tidak ada permasalahan yang cukup berarti. Adapun terkait perbedaan antara hitungan versi pengusaha dan pekerja, dapat diambil sesuai dengan aturan yang ada. “Dalam dewan pengupahan ada perwakilan buruh. Buruh mengajukan Rp 3,4 juta, sedangkan pengusaha Rp 3,3 juta. Itu hanya karena perbedaan cara perhitungan saja,” ucapnya. (SN/TM)* 

Besaran dan Persentasi Kenaikan UMK Kabupaten/Kota di Banten

Kab/Kota                                         2018                                2019                  Kenaikan             Persen

Kota Cilegon                              Rp 3.622.214                 Rp 3.913.078             Rp 290.864              8,03
Kota Tangerang                        Rp 3.582.076                 Rp 3.869.717             Rp 287.641               8,03
Kabupaten Tangerang             Rp 3.555.834                 Rp 3.841.368            Rp 285.534               8,03
Kota Tangerang Selatan         Rp 3.555.834                  Rp 3.841.368            Rp 285.534               8,03
Kabupaten Serang                   Rp 3.542.713                  Rp 3.827.193             Rp 245.117                8,03
Kota Serang                              Rp 3.116.275                   Rp 3.366.512             Rp 250.237              8,03
Kabupaten Pandeglang          Rp 2.353.549                  Rp 2.542.539            Rp 188.990              8,03
Kabupaten Lebak                    Rp 2.312.384                  Rp 2.498.068           Rp 185.684               8,03


Sekilas Info

Jalur Maut di Jalan Raya Serang-Cilegon

Jalur maut, begitu kira-kira masyarakat menyebut ruas jalan raya Serang-Cilegon, tepatnya dari trafficlight Pondok Cilegon …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *