Mutasi Pejabat Pemkot Cilegon Sebelum Lebaran

CILEGON, (KB).- Kabar pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon semakin menguat. Beredar kabar kemungkinan besar mutasi dilaksanakan sebelum Lebaran Idulfitri 1440 H, dimulai dari Eselon III.

Hal ini seiring terselesaikannya persiapan-persiapan yang dibutuhkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), untuk melakukan rotasi dan promosi para pejabat.

Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) Kota Cilegon Sari Suryati mengatakan, kendala yang sebelumnya menghalangi proses mutasi sudah diselesaikan.

”Kemarinkan kendalanya ada di penghapusan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah), serta penghapusan BPBJP (Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) Kota Cilegon. Sebelum itu dilakukan, rotasi promosi tidak bisa kami lakukan. Nah kalau sekarang, itu sudah beres,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/5/2019).

Sari juga mengatakan telah membuat peraturan wali kota (perwal) terkait penghapusan UPT dikurang lebih 20 organisasi perangkat daerah (OPD) lingkungan Pemkot Cilegon. Begitu pula terkait penghapusan BPBJP Kota Cilegon, pihaknya telah mulai merevisi Perda no 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

”Revisi perda itu kan harus melalui paripurna DPRD Kota Cilegon, itu sedang kami lakukan. Bahkan kami sudah membuat perwalnya, merubah BPBJP yang sebelumnya berbentuk badan, menjadi sebuah bagian, di bawah Setda Pemkot Cilegon,” ujarnya.

Perwal ini, kata Sari, diyakini bisa menjadi landasan untuk dilakukan mutasi jabatan. Namun hal ini akan didalami lebih lanjut melalui konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

”Harapan kami dengan perwal ini sudah bisa menjadi dasar untuk melakukan mutasi. Kami akan paralel, melakukan mutasi sambil menunggu perda selesai. Namun perlu kami konsultasikan dulu ke KASN, kami akan berangkat besok,” tuturnya.

Untuk itulah, tidak ada alasan bagi pihaknya untuk menunda mutasi jabatan. Agenda ini bisa dilakukan dalam waktu dekat, berdasarkan keputusan Wali Kota Cilegon Edi Ariadi.

”Kalau hasil konsultasi KASN positif, kami sampaikan ke pimpinan. Nanti pimpinanlah yang memutuskan kapan, karena kami secara prinsip sudah siap,” ucapnya.

Senada dikatakan Asda III Setda Cilegon Dana Sujaksani. Ia mengatakan, pihaknya telah menyiapkan rumah untuk para pejabat yang akan mendapatkan mutasi. ”Kami telah siapkan rumahnya, sekarang tinggal diisi orang-orangnya,” katanya.

Menurut Dana, penghapusan BPBJP Kota Cilegon menjadi sebuah bagian, merupakan amanat dari Permendagri No. 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Barjas di Lingkungan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Itu sedang dilakukan pihaknya bersama DPRD Kota Cilegon.

”Kami ini taat aturan, sehingga seluruh anjuran dari pemerintah pusat maupun provinsi, kami laksanakan,” ujarnya.

Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon telah melakukan Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terkait Perubahan Raperda Atas Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon, Senin (13/5/2019).

Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman berharap, Pemkot Cilegon tidak perlu menunggu terselesaikannya revisi perda untuk melakukan mutasi jabatan.

”Tidak perlu menunggu perda, paralel saja. Katanya perwal-perwal sudah dibuatkan, karena kebutuhan rotasi dan promosi itu mendesak. Saya dengar juga mutasinya sebelum lebaran. Kalau memang ternyata bisa, kenapa tidak,” ucap Fakih. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here