Mutasi Masih Diproses, Edi Ariadi: Penempatan Jabatan Harus Sesuai Keahlian

CILEGON, (KB).- Wali Kota Cilegon Edi Aryadi masih belum mau bicara banyak tentang pelaksanaan mutasi pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Ia hanya memastikan, jika pihaknya masih memproses rotasi dan promosi para pejabat tersebut.

Ditemui di ruang kerja, dia mengatakan, hati-hati dalam menempatkan para pejabat. Karena, dia ingin pihak yang terkena mutasi, mendapatkan jabatan yang sesuai dengan keahliannya.

“Harus right man on the right job jadi tidak bisa seenaknya memindahkan,” katanya, Jumat (17/5/2019).

Menurut dia, tidak akan menggunakan hak prerogatifnya dalam menempatkan seseorang. Ia tetap memberikan keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak.

“Misalnya, inspektorat mengatakan, si A ini begini, sehingga tidak pas jika diberi jabatan anu, ya saya pertimbangkan. Begitu pula jika pihak kecamatan bilang di B ini kinerjanya kurang, itu pun jadi masukan saya,” ujarnya.

Selain itu, dia masih menunggu perkembangan dari legalitas hukum penghapusan Badan Pelelangan Barang dan Jasa Pemerintahan (BPBJP) Kota Cilegon dari OPD. Meskipun sudah dipastikan jika mutasi tidak akan terpengaruh dari hal tersebut.

“Perkembangan BPBJP juga saya pantau. Tapi kan bisa paralel, sambil menunggu perubahan perda kami lakukan mutasi,” ucapnya.

Ia telah mendengar keresahan-keresahan para pejabat setingkat eselon III, berkaitan dengan isu mutasi tersebut. Terkait hal tersebut, dia mengimbau, agar para ASN tetap bekerja dengan baik.

“Saya juga dengar tuh, mereka resah. Padahal mah kenapa harus resah, kan tugas mereka harus siap bekerja di mana saja,” tuturnya.

Pada bagian lain, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik menuturkan, mutasi di Lingkungan Pemkot Cilegon cukup krusial untuk segera dilaksanakan. Mengingat kekosongan jabatan yang telah lama dibiarkan, telah berpengaruh pada kualitas pelayanan publik.

“Itu memang hal yang harus disegerakan. Sebab, sekarang ini kan banyak plt, satu ASN mengisi dua hingga tiga jabatan. Jelas saja kualitas pelayanan publik jadi berkurang. Jadi, jangan dilama-lama,” katanya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here