Mutasi Jabatan di Pemkot Cilegon Terkendala Demosi

CILEGON, (KB).- Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Cilegon tampaknya sedang menghadapi dilema terkait pelaksanaan mutasi rotasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

Kegiatan pengisian jabatan kosong di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot Cilegon, tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Ketua Baperjakat Kota Cilegon Sari Suryati membenarkan adanya sejumlah kendala yang sedang dihadapi pihaknya.

“Jumlah plt (pelaksana tugas) di OPD-OPD itu kan memang cukup banyak. Tetapi, rotasi mutasi sepertinya tidak bisa secepat itu dilakukan,” katanya saat ditemui seusai mengikuti Paripurna Pemaparan Visi Misi Calon Wakil Wali Kota Cilegon, di DPRD Kota Cilegon, Kamis (11/4/2019).

Menurut dia, demosi pada Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) Kota Cilegon serta penghapusan 10 UPT di Lingkungan Pemkot Cilegon memengaruhi upaya mutasi rotasi. Oleh karena itu, Baperjakat belum bisa bekerja ketika dua persoalan tersebut belum diselesaikan.

“Kami belum bisa melakukan mutasi rotasi. Sebab, ada ASN (aparatur sipil negara) yang terancam kehilangan jabatan, karena adanya demosi dan penghapusan UPT,” ujarnya.

Sementara, tutur dia, pelaksanaan demosi harus diawali dengan penghapusan pasal pada peraturan daerah (perda) tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Begitu juga penghapusan UPT yang berkaitan erat dengan penghapusan peraturan wali kota (perwal) tentang pembentukan UPT.

“Sekarang ini sebetulnya sedang diproses oleh Bagian Hukum. Kalau tidak salah sedang dalam proses kajian akademis,” ucapnya.

Dilemanya lagi, pembahasan perubahan peraturan daerah (perda) harus melalui mekanisme pembahasan dengan DPRD Kota Cilegon. Oleh sebab itu, mutasi rotasi jabatan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat, mengingat para politisi di lembaga legislatif sedang melaksanakan pesta demokrasi pemilu serentak.

“Sekarang kan sedang pemilu serentak. Setelah pemilu, anggota dewan tidak bisa langsung beraktivitas. Meskipun hanya perlu mengubah satu pasal pada perda, kan harus sesuai mekanisme,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Cilegon Edi Ariadi membenarkan hal tersebut. Pihaknya harus terlebih dahulu memikirkan tentang 90 ASN yang terkena imbas penghapusan UPT serta 44 ASN yang terkena imbas demosi BPBJP Kota Cilegon.

“Saya memang ingin sekali segera mengisi kekosongan jabatan. Tapi kan ada penghapusan UPT dan demosi. Itu perlu dipikirkan dulu,” ujarnya.

Ia berharap, agar seluruh proses dapat dilaksanakan secepatnya. “Mudah-mudahan bisa secepatnya,” ucapnya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here